Setnov, Kesaktian yang Menembus Jeruji Penjara
berita
Politika

Ilustrasi: Muid/Watyutink.com - Sumber Foto: Tempo.co

22 November 2017 18:00
Setya Novanto beneran sakti. Dari balik jeruji penjara, dia masih bisa meminta agar tidak dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. Permintaan itu hanya lewat dua carik kertas surat tulisan tangan Setnov yang beredar di tengah rapat pleno DPP Golkar melalui medium whatsapp. Sesederhana itu, tetapi dipatuhi oleh peserta pleno DPP Golkar dan juga membatalkan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan unsur pimpinan fraksi yang tengah membahas penahanan Novanto.  

Surat Setnov ini juga berbeda dengan pernyataan Idrus Marham sebelumnya yang mengatakan SN sudah mengikhlaskan jabatannya baik di partai maupun DPR. Bagaimana menerangkan perubahan tiba-tiba dari sikap SN? Apakah ini bisa disebut sebagai  'perlawanan' dari SN yang mengaku diperlakukan tidak adil?

Di negara demokrasi, pejabat negara biasanya memutuskan untuk melepaskan jabatan jika dianggap melakukan pelanggaran moral maupun hukum. Tahun 2012, misalnya, Ketua Parlemen Singapura, Michael Palmer, mundur akibat kasus perselingkuhan. Pada tahun yang sama, Ketua Parlemen Korea Selatan, Park Hee-tae, yang meletakkan jabatan karena tersangkut kasus suap.

Pada 2016, Wakil Ketua Parlemen Prancis, Denis Baupin, mundur karena perkara pelecahan seksual sedangkan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, juga mengundurkan diri tahun lalu karena namanya masuk dalam daftar Panama Papers, dokumen yang mengungkapkan orang-orang yang memiliki rekening di luar negeri untuk menghindari pajak.

Apakah hal serupa tidak pernah terjadi di Indonesia? Siapa bilang! Pada Desember 2015, Setnov meletakkan jabatan Ketua DPR setelah rekaman pembicaraannya mencatut nama presiden dan wapres dengan Direktur PT Freeport Indonesia kala itu, Maroef Sjamsoeddin, terbongkar di publik.

Saat itu, sidang MKD menyatakan SN melakukan pelanggaran etika 'sedang hingga berat'. Namun sebelum keputusan diambil, Setnov sudah duluan mundur.

Nah, menjadi aneh jika kali ini Setnov bersikap berbeda.
Janggal pula MKD saat ini belum memberikan putusan meski status Setnov sudah tersangka, bahkan kini ditahan. Apakah alasan batalnya rapat karena tidak semua pemimpin fraksi hadir bisa diterima oleh akal sehat? Apa yang sebetulnya terjadi? Apakah ada yang mengintervensi MKD, atau faktor uang kembali bermain? 

UU MD3 menyatakan keanggotaan di DPR masih tetap hingga ada kekuatan hukum tetap (incracht). Dari sisi itu wajar Setnov minta tidak dipecat sebagai anggota DPR. Tetapi dalam posisi sebagai Ketua DPR, bagaimana wajah parlemen kita di mata publik dan dunia internasional jika adem ayem saja dipimpin oleh tersangka kasus korupsi? 

Menarik juga mencermati yang terjadi di Golkar. Sebelum surat Setnov muncul, banyak elite Golkar yang meminta Novanto mundur demi mencegah elektabilitas partai terus merosot. Sudah banyak pula elite partai yang berancang-ancang menyiapkan diri sebagai pengganti Novanto. Mengapa tiba-tiba berubah? Apakah konsolidasi partai sebagaimana diinginkan tetap bisa berjalan jika Novanto tetap memimpin partai meski non aktif? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Banyak kita temui di balik jeruji masih ada orang yang mengendalikan kegiatan ada di luar. Khusus Setya Novanto,  dengan jabatan sebagai Ketum Partai Golkar pastinya ia  memahami bahwa partainya merupakan pilar penting demokrasi yang salah satunya merupakan aset negara. Dalam konteks pilar penting demokrasi Novanto tidak boleh egois dan harus mengedepankan nasibnya Partai Golkar yang dihuni keluarga besar Golkar, akan seperti apa kalau sikap Novanto menggantang asap seperti ini.

Pertanyaanya apakah Novanto lebih memikirkan dirinya sendiri atau bertindak sebagai Ketum Golkar? Kalau Novanto sayang terhadap Golkar, seharunya ia tidak mau nama Golkar dikaitkan dengan nama dan kepentingan dia.

Selanjutnya bagaimana dengan posisi Novanto di DPR? Pertanyaan mendasarnya mengapa MKD sampai saat ini belum melakukan sidang? Ini kontradiktif ketika yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar etika dan MKD bersidang berkali-kali, lalu diakhiri dengan mundurnya yang bersangkutan sebelum putusan diketuk dan fakta hukum kesalahannya juga belum ditemukan. Bereda dengan saat ini ketika KPK menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka bahkan telah melakukan penahanan, MKD belum juga melakukan sidang.

Melalui kasus ini, kita semestinya melangkah dan tidak terus berada di kubangan hal-hal yang menyangkut pelanggaran hukum kasus korupsi. Kita harus keluar dari kubangan itu, tentunya lebih mengedepankan bagaimana keberpihakan elite kepada kemajuan Indonesia.

Dengan Novanto tetap memimpin Partai Golkar, berarti ada prinsip-prinsip yang mereka sepakati bersama, yaitu tidak secara langsung menggantikan Novanto. Jadi ada bridging terlebih dahulu dengan adanya posisi Plt. Nanti Plt lah yang akan menyiapkan Munaslub. Kalau ini yang terjadi, pastinya tarik menarik akan sangat kencang sekali bahkan konsekuensinya akan sangat besar.

Di samping itu, Golkar harus menyiapkan tahapan-tahapan pilkada yang membutuhkan perhatian yang besar dengan waktu yang sangat sempit dan tenaga harus terkuras untuk menyiapkan calon-calon yang akan dimajukan. Sehingga untuk meredam fiksi, dualisme kepengurusan, maka dibutuhkan keputusan yang mengedepankan kepentingan partai bukan ego elite.

Harus kita akui kalau saat ini sedang mengalami krisis pemimpin yang negarawan, politisi yang negarawan, dan juga politisi yang berkarakter. Kalau politisi yang berdedikasi, berkarakter akan tulus dan ikhlas meninggalkan jabatan kalau ia dinilai telah salah mengurus. Pelajaran yang bisa kita petik dari perilaku para elite sejauh ini, termasuk yang belakangan ini melalui Novanto,  menunjukan bahwa elite-elite yang muncul baru sebatas elite yang bertarung untuk kekuasaan. Jadi bukan bagaimana memikirkan Indonesia seperti pada pembukaan UUD 1945. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Setya Novanto ini tipikal politisi lihai yang tidak pernah berada di barisan oposisi. Selalu berada di kubu incumbent sehingga dinilai loyal, bukan kutu loncat yang suka pindah partai, selalu setia pada Golkar dalam kondisi apapun.

Pada babak final ini Setnov masih mengerahkan seluruh "lwee Kang" (tenaga dalam) mirip cerita silat zaman Samson Kok. Bisa juga memilih bunuh diri kolektif seperti Samson yang meruntuhkan seluruh kuil Philistine dengan gebrakan finalnya. Kita lihat saja.

Kalau semua yang kebagian dana eK-TP diungkap tuntas oleh Setnov maka seperti WA yang bertebaran, memang it will be the end of the world for not only Golkar, tapi juga tokoh nomor satu PDIP, Demokrat, dan mantan incumbent menteri kabinet era terjadinya skandal e-KTP itu.

Jadi ini mirip adegan terakhir Samson yang sudah nekad "Mati bersama" para lawan politik yang tidak dia relakan menikmati harta mengorbankan dirinya. Ini yang sedang terjadi di sandiwara elite "Super" Setnov. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Sebenarnya di dalam kondisi seperti ini (Kasus Setnov), ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah soal hukum dan kedua adalah soal etika. Kalau dari sisi hukum, formalitas hukum kita mengharuskan menunggu berkekuatan hukum tetap dulu. Sebagai contoh untuk lengser sebagai Ketua DPR, harus menjadi terdakwa dulu. Itu pun lengser sementara waktu. Untuk lengser tetap harus menunggu putusan pengadilan inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Padahal kalau kita memegang etika, itu harusnya itu bisa mendahului proses hukum. Kalau berbicara etika, itu bisa dipaksakan dari luar atau timbul kesadaran dari dalam. Kalau timbul kesadaran dari dalam, yang bersangkutan mengundurkan diri. Ini bisa dikarenakan malu misalnya, merasa bertanggung jawab, dan merasa tidak pantas ketika seorang Ketua DPR menjadi tersangka. Soal ‘benar salah’ itu lain soal, karena etika itu bicara soal rasa/ feeling, tidak bicara soal putusan hukum.

Kalau tidak mau mundur, harus dimundurkan oleh MKD. Celakanya MKD tidak melakukan itu. Berbeda dengan Ade Komaruddin, saya bingung kenapa kemarin Ade Komarudin dengan mudah dilengserkan. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya, tiba-tiba lengser begitu saja. Harusnya untuk hal yang sudah menyedot perhatian publik seperti ini MKD juga harus bekerja.

Kalau yang menjadi ukuran adalah etika, mundur atau dimundurkan. Tetapi kalau menunggu hukum kita harus menunggu formalitas hukum, itu kan beda. Orang yang namanya maling ketangkap tangan aja masih dibilang belum salah kalau menurut hukum. Masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seorang politisi yang menjaga kehormatannya tidak menunggu putusan hukum untuk bersikap. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Inilah cermin betapa pesatnya perubahan sosial dan politik di Indonesia yang dipacu pesatnya perkembangan dan penerapan IT dan tidak diimbangi dengan pranata sosial yang mendukungnya, apalagi mentalitasnya. Semua orang merasa tahu walau sedikit, dan merasa berhak bertindak di alam demokrasi. Satu ayat yang muncul bisa di multitafsirkan dan mau diterapkan sesuai dengan selera.

Penegakan hukum sebagaimana dikatakan Prof Mahfud MD ternyata lebih mudah diterapkan bagi mereka yang tak berdaya. Sedang yang berdaya, tahu banyak ayat yang bisa dipilih dan diaplikasikan sesuai dengan kemampuan kantong.  

Bukan hanya yang berperkara yang baru saja cari ayat untuk menghindar, membuat para penegak hukum pun harus putar otak dan adu kekuatan. Dalam situasi gamang hukum saat ini, harusnya ada kesepakatan antar penegak hukum yang mau bertindak, kecuali OTT.

Masalah hukum harus ditangani sesuai dengan ketentuan dan wewenang masing-masing  pihak. Masalah politik selesaikan dengan terpisah agar tuntutan keadilan sebagaimana dikemukakan Sdr Fahri Hamzah dapat terpenuhi.

Di lain pihak, SN tahu berbagai kelemahan dan lubang peluang manipulasi ayat. Itu dipadu dengan keterampilan dan bantuan pengacara dalam merekayasa upaya untuk bertahan. Selama penegak hukum tegas dan bersatu pemahaman, SN tidak akan lepas. Demikian pula karier politiknya bablas seperti Ketum Partai Demokrat dan Ketum PKS. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Memang mengejutkan ketika Setya Novanto akhirnya mengirimkan surat kepada DPR dan Golkar untuk meminta pemberhentian atas dirinya jangan dilakukan saat ini. Permintaan itu seolah menegaskan pernyataan Idrus Marham (Sekjen/Plt. Ketum Golkar) sebelumnya yang menyebutkan bahwa Setnov tidak rela melepaskan jabatannya di DPR dan Golkar.

Lebih aneh lagi ketika DPR maupun Golkar masih menganggap surat Setnov sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Seolah-olah dua lembaga itu menjadi tidak berdaya menghadapi Setnov, yang jelas-jelas tidak berdaya karena sedang ditahan KPK.

Saya melihat fenomena di atas tidak lepas dari relasi kekuasaan yang koruptif. Semuanya merasa korup, sehingga sudah sulit melihat korupsi sebagai kejahatan. Jadi DPR dan Golkar nampak tidak terganggu dengan fakta bahwa mereka dipimpin oleh seorang yang secara moral sulit untuk dikatakan sebagai panutan.

Setnov sendiri pun sesungguhnya semakin jauh dari kepantasan untuk tetap menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketum Partai. Sama seperti rekan-rekannya yang ‘ogah’ meletakan jabatannya, padahal telah menggunakan rompi orange sebagai simbol runtuhnya kehormatan sebagai pemimpin. Dan ketika kekuasaan DPR dan partai semata-mata hanya untuk memuaskan syahwat kekuasaan, maka tidak heran jika DPR dan Golkar tidak merasa penting untuk mempertimbangkan kepantasan dari sisi publik.

Mereka sama-sama mengabaikan rakyat yang sesungguhnya merupakan pemilik mandat semua wakil rakyat di DPR. Jadi dengan mengabaikan kepentingan publik DPR dan Golkar sama-sama memahami keinginan Setnov. Atas kepentingan menghargai Setnov semata, mereka tak jadi melakukan proses pergantiannya.

Saya kira sikap ini semakin membuat DPR dan Golkar akan semakin terpuruk dalam hal kepercayaan publik. Bagaimana mau percaya pada lembaga yang menerima begitu saja seseorang memimpin walau kondisinya sebagai tahanan. Ini sangat memalukan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Beredarnya surat yang ditulis tangan oleh Setya Novanto untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR seolah-olah ia telah mengunci langkah dua lembaga DPP Golkar dan langkah DPR untuk menindaklanjuti statusnya.

Dengan dalih menunggu putusan praperadilan, celah ini coba dimanfaatkan oleh Novanto untuk tetap menguasai dua lembaga yang dipimpinnya. Sah saja apa dilakukan Novanto. Namun di sisi lain dalam etika politik, sudah berkali-kali tersandung persoalan terkait dengan perilakunya, seharusnya secara moral politik dia harus menunjukkan sikap negarawan dengan ikhlas mengundurkan diri. Bukannya mengedepankan ego dan nafsu untuk berkuasa.

Kalau dia tetap mempertahankan jabatannya sebagai ketua lembaga negara, dimana contoh ketauladanan yang ditunjukan kepada publik? Bagaimana dengan pandangan internasional? Ketua DPR Indonesia kok tersangka.

Ada beberapa spekulasi mengapa SN tetap ngotot, salah satunya mungkin ada deal politik dengan orang-orang seputar kekuasaan. Mungkin ini yang membuat Novanto percaya diri untuk mempertahankan posisinya.

Spekulasi ini bisa kita telusuri sebelum Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Pertama dia minta perlindungan Presiden untuk mencegah KPK melakukan pemanggilan. Kedua, dia ingin bertemu dengan presiden. Kenapa dia begitu ingin bertemu presiden? Saya juga menelusuri ternyata sebelum dia kembali menjadi ketua DPR lagi setelah mundur akibat kasus 'papa minta saham', Novanto bertemu dengan Presiden di istana. Setelah itu Novanto kembali menduduki Ketua DPR kembali. Belum lagi Novanto membawa Golkar untuk mendukung Jokowi pada 2019 untuk maju sebagai Capres.

Nah itu artinya, kalau secara politik sudah memberikan dukungan, pasti ada dukungan politik juga dari yang telah didukung. Oleh karena itu masalah ini bukan perkara kecil, tapi ini sebetulnya perkara besar yang melibatkan ruang lingkup kekuasaan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik