Setop Politisasi Bencana Gempa Sulteng
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 October 2018 11:00
Penulis
Elite dari dua kubu kontestan Pilpres 2019 saling berbalas kritik soal penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kubu Prabowo-Sandi tampaknya tak rela jika Presiden Jokowi meraup simpati elektoral dalam menangani gempa Sulteng. Tanpa tedeng aling-aling, mereka mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani musibah yang menimpa sebagian warga Sulteng itu. Namun kubu pemerintah juga sepertinya tidak mau jika kritik tersebut diamini publik. Akhirnya, aksi saling kritik pun tak terhindarkan. Mengapa penanganan gempa masih dijadikan medan pertempuran politik oleh dua kubu?

Mula-mula, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pemerintah lambat dalam menangani bencana di Sulteng, Jum’at (5/10/2018). Selang dua hari kemudian, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menuding Longki Djanggola, Gubernur Sulteng sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng, bersikap pasif.

Kubu Prabowo tak mau tinggal diam. Mereka kembali menuding Jokowi hanya melakukan pencitraan demi pencapresannya pada Pilpres 2019.  Dasar argumen yang dibangun, Jokowi mengajak sejumlah wartawan untuk meliput kunjungannya di lokasi bencana agar terlihat bekerja, yang berbanding terbalik dengan Longki Djanggola.

Kemudian, sejumlah elite parpol pendukung pemerintah ramai-ramai membantah tudingan pencitraan tersebut. Bahkan kubu Jokowi mempersoalkan sumbangsih yang diberikan Partai Gerindra kepada korban gempa bumi dan tsunami di Sulteng. Menurut analisis Anda, apa iya Jokowi melakukan pencitraan?

Tampaknya tindakan Jokowi dalam menyikapi gempa di Sulteng ibarat buah simalakama: bersikap pasif pasti mendapat kritik karena posisinya sebagai kepala pemerintahan, bersikap aktif juga dikritik lantaran Jokowi juga merupakan kontestan Pilpres 2019. Tetapi, mungkinkah tindakan Jokowi dalam menangani gempa Sulteng ibarat menyelam sampil minum air--memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pilpres 2019?

Meski gempa Sulteng bersamaan dengan masa kampanye Pilpres 2019, banyak pihak yang menghendaki bencana ini tidak dijadikan komoditas politik. Bahkan dua kubu sempat bersepakat untuk tidak menggelar kampanye di Sulawesi Tengah sebagai bentuk empati kepada korban. Namun realitasnya tidak demikian.

Lantas, apakah saling serang itu mempertegas bahwa kualitas segelintir elite kita masih jauh dari harapan masyarakat? Sebab, selain tidak mendidik publik, perdebatan yang mereka lakukan dinilai tidak menyelesaikan persoalan, yang ada justru kian memperkeruh. Terlebih, yang dibutuhkan korban gempa dan tsunami ada adalah kepedulian dari sesama anak bangsa. Lalu, kapan bangsa kita bisa maju jika elite-nya masih saling berebut pepesan kosong?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bencana merupakan momentum terbaik untuk membantu dan mengasihi korban. Namun bagi para politisi bencana ditafsirkan lain. Bencana ditafsirkan sebagai ajang untuk mencari simpati dan dukungan. 

Jika para politisi saling bahu membahu, baik dari kubu Jokowi-Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo-Sandi, maka pertempuran untuk meraih simpati dalam kondisi bencana bisa dihindari. Tanamkan sikap kebersamaan walaupun beda dukungan. Tanamkan sikap saling membantu walaupun beda kubu. Persaingan pilpres jangan dijadikan alasan untuk saling serang apalagi masyarakat sedang susah karena tertimpa bencana. Masyarakat Sulteng sedang susah, jangan dipanas-panasi dengan politik yang mengarah kepada pertentangan.

Tugas Jokowi sebagai presiden memang membantu siapapun rakyat Indonesia yang terkena musibah. Termasuk masyarakat Sulteng. Justru salah jika Jokowi tidak membantu. Karena nanti Jokowi akan dianggap tidak peduli dan tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Sehingga, wajar dan keharusan jika Jokowi turun langsung membantu. Karena memang tugas pemerintah membantu masyarakat yang terkena gempa dan tsunami di Sulteng. Jadi, bukan untuk melakukan pencitraan.

Jika pun Jokowi melakukan pencitraan. Itu hak Jokowi. Karena dia incumbent. Dan bagi para pengkritik pun hak mereka untuk mengingatkan Jokowi agar bekerja dengan baik. Semua harus didudukan pada porsinya. Membantu masyarakat yang terkena bencana adalah kewajiban. Bukan pencitraan.

Jabatan presiden melekat pada incumbent. Itulah keuntungan Jokowi. Tindakan Jokowi membantu masyarakat Sulteng merupakan tugas dan kewajibannya. Dan tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. So far, kita harus apresiasi kepada pemerintah yang sudah bekerja untuk rakyat Sulteng. Jika pun ada kritikan dari pihak oposisi, maka itu bagian dari pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi.

Masyarakat masih belum terlalu percaya pada elite politik. Karena kualitas elite politik kita masih berbicara perkubuan, perseteruan, dan saling serang. Belum berbicara kekompakan, persatuan, dan saling membantu. Lupakan dulu ego merasa paling hebat, merasa kuasa, dan merasa kaya. Yang dibutuhkan rakyat Sulteng adalah bantuan. Bukan pertunjukan saling serang. Sinergi antar elite adalah keniscayaan, agar rakyat percaya pada elitnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Jokowi sedang menjalankan kewajiban selaku presiden terkait penanganan musibah gempa di Sulteng, semua pihak hendaknya bau membau mendukung itu. Sungguh keji pihak-pihak yang menuduh kerja Jokowi di Sulteng sebagai pencitraan.

Secara politik boleh saja mengkritik kinerja Jokowi selama itu bisa meningkatkan elektabilitasnya. Tapi dalam penanganan gempa tentu tidak semata-mata soal kinerja, ada psikologis masyarakat korban yang rentan dan harus dilindungi. 

Perasaan dan penderitaan masyarakat lah yang menjadikan kririk terhadap Jokowi menjadi tidak tepat. Mengkritik kerja Jokowi di Sulteng sama dengan tidak menghormati perasaan para korban bencana, meskipun tidak ada larangan.

Bencana itu musibah yang datang dari sang Khaliq dan bisa menimpa siapa saja.  Tidak ada orang yang mengharap datangnya bencana, kecuali orang yang tidak waras. Karena itu, kritik terhadap kinerja Jokowi terkait Bencana Sulteng hanya mungkin dilakukan oleh peculas yang miskin gagasan. Pengkritik Jokowi seperti penumpang yang sedang menaiki popularitas Jokowi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua