Siapa Dibalik Foto Viral Abdullah Azwar Anas?
berita
Politika

Sumber Foto: kompas.com

09 January 2018 23:10
Mundurnya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dari pentas Pilkada Jawa Timur mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Pengunduran diri Abdullah Azwar Anas disebabkan beredarnya foto tak pantas seorang pria yang diduga mirip Azwar Anas, sedang duduk di dalam mobil, dipangkuannya tampak paha seorang wanita. Di depannya ada sebotol bir/wine. Tidak hanya foto paha itu saja, belakangan juga beredar foto seorang pria di dalam kamar hotel, yang posenya lebih tak senonoh. Wajah pria itu tampak jelas, diduga mirip sekali dengan Azwar Anas.

PDIP yang sangat berharap bisa memenangkan Pilgub Jatim 2018 dengan menggandeng Gus Ipul dari kubu Nahdliyin sebagai pemilik kantong suara di Provinsi Jawa Timur akhirnya kecewa dan emosional menyikapi gagal majunya Azwar Anas mendampingi Gus Ipul. Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristanto sampai menangis tersedu-sedu di depan publik dan menuduh ada pihak yang kejam pada PDIP, sehingga Azwar Anas "Dibunuh" karakternya.

(BACA JUGA: Khofifah oh Khofifah)

Skandal seks dan perselingkuhan kerap kali menjadi batu sandungan bagi politisi yang hendak mengikuti ajang kontestasi politik. Bahkan di negara liberal yang serba permisif dalam urusan ranjang seperti Amerika Serikat sekalipun, isu selingkuh dan hubungan seks diluar nikah pun tetap jadi ganjalan, seperti yang dialami mantan Presiden Bill Clinton dan Senator Gary Hart.

Muncul pertanyaan dalam benak kita, benarkah foto itu Abdullah Azwar Anas? Kalau memang belum terbukti benar, mengapa Abdullah Azwar Anas sampai mengundurkan diri? Apakah karena adanya tekanan dari intenal partai dan koalisi pengusung?

Menariknya, mengapa penyebaran foto-foto tak senonoh itu hanya seminggu sebelum pendaftaran paslon ke KPUD ditutup? Bukankah itu biasanya jadi senjata pamungkas? Anehnya, kok dikeluarkan sebelum 'peperangan' dimulai? Bukankah kartu truf lazimnya dikeluarkan di saat-saat akhir, ketika lawan sudah mengeluarkan semua kartu jagoannya?

Disisi lain, Pramono Anung menulis di akun twitternya. Isinya memperingatkan siapapun yang akan ikut berkompetisi dalam ajang pemilihan untuk jabatan politik, maka ia harus berhati-hati dengan sampah digital yang berkaitan dengan moralitas. Twitt yang ditandai dengan hastag #BOMSampahDigital dan #SekedarInfo. Twitan ini mengudang beragam asumsi yang menghubungkan dengan beredarnya foto Bupati Banyuwangi itu, setelah isu pengunduran diri Anas ramai diberitakan di media mainstream. Apakah ada hubungannya dengan konflik kepentingan di internal partai pengusung? 

Terlepas dari itu, pertanyaan kritisnya adalah mengapa Pramono Anung tidak membawa potensi sampah digital ini ke internal partai? Mengapa mem-blow up di media sosial?

Sepertinya kasus ini kelihatannya mudah untuk dipecahkan dengan melibatkan pihak kepolisian untuk menyelidikinya. Nah, akankah PDIP menempuh langkah hukum? Bagaimana jika hal itu tidak dilakukan? Akankah PDIP mengubur misteri ini? Atau jangan-jangan ada pihak yang coba memainkan taktik "playing victims" seakan pihaknya dizalimi kubu lawan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Masalah moral tentang peranan wanita dalam politik dan jabatan publik memang sudah berusia sejak manusia zaman kuno dan berlaku di seluruh dunia (universal), bukan cuma monopoli Ken Dedes atau Ken Arok. Nah, soal foto seronok dan cerai seronok, kebetulan dialami oleh A Hok dan AAA. Jadi siapapun politisinya dan apapun partainya bisa bersamalah terkait skandal, affairs dan seronok ini.

Kalau di Malaysia seronok "normal" tidak laku, juga tuduhan korupsi dianggap sudah inflatoir, karena itu Mahathir menuduh Anwar Ibrahim sodomi, jadi dosanya lebih berat ketimbang seronok biasa dengan lawan jenis. Tapi lucunya sekarang ini justru dua orang itu "berseronok politik" mau menjatuhkan PM ke-6 Najib Razak. Disepakati bahwa Mahathir umur 92 tahun akan dicalonkan lagi jadi PM ke-7 menggantikan Razak, bila opisisi koalisi Pakatan Harapan menang pemilu. Janji Mahthir juga akan memberikan kursi itu segera setelah dipilih dan menang, akan digantikan oleh Anwar Ibrahim. Lucunya paket yang dijanjikan untuk pemilu adalah PM Mahathir didampingi oleh Wan Azizah (istri Anwar) sebagai Waperdam. Seandainya skenario akal-akalan ini terjadi, maka Malaysia akan memegang rekor sejagad lucu, yaitu Perdana Menteri didampingi istri sebagai Waperdam. Apa itu tidak lebih gendeng dari kita?

Ya, sekarang ini sudah terlanjur  amburadul, perlu langkah koreksi yang nonkonvensional (terobosan). Ya sudah, meski dikritik orang, terjunkan saja Puti Guntur, meski dia anggota DPR dapil Jawa Barat untuk terjun menggantikan AAA. Aturan proporsional lokasi ditabrak. Tidak usah ribut, sebab Djarot kan juga didrop dari Jawa ke Sumut. Jadi kita santai saja menghadapi Pilgub Rasa Seronok 2018.

Dunia dan Indonesia tidak kiamat, cuma masuk barisan negeri kocak ajak seperti Malaysia. Mereka punya joke politik meniru Notonegoro nama akhiran Presiden Indonesia yang ternyata meleset semua, sebab yang menjadi presiden bukan Notonegoro, tapi Susuhaguswatilowi. Kepanjanganya silahkan jejerkan  nama-nama 7 Presiden RI. Kalau Malaysia itu tepat awal nama huruf Perdana Menteri RAHMAN. Coba dianalisis: PM pertama Rahman (Tengku Abdul Rahman), PM kedua Abdul Razak (ayah PM ke-6), PM ke-3 Husein Onn, PM Ke-4 Mahathir Muhamad dan PM ke-5 Abdullah Badawi. Lalu PM ke-6 Najib Razak (anak PM ke-2). Anwar Ibrahim terlalu pede bisa jadi PM ke-5 dengan awalan nama AN diborong dua periode. Ternyata malah dikriminalisasi, dengan tuduhan sodomi 2 kali, sehingga terhambat karirnya. Jadi kita tenang dan santai saja karena Malaysia lebih lucu dagelannya dari kita.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Senior Maarif institute Jakarta, sosiolog UMY

Munculnya foto-foto Abdullah Azwar Anas jelang Pilgub Jatim bisa dibaca sebagai bentuk politik murahan untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Tradisi politik semacam itu jika terus dibiarkan akan menjadikan cara berpolitik kita kurang santun dan beradab.
Bahwa perbuatan asusila jika dilakukan merupakan perbuatan  tidak bisa dibenarkan adalah suatu yang wajar, tetapi jika tujuannya untuk membunuh lawan politiknya, maka ini tradisi berpolitik yang tidak mendidik untuk masa depan bangsa ini dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Oleh sebab itu saya menganggap bahwa apabila yang menimpa Azwar Anas adalah sebuah perilaku politik yang tidak beradab, hanya untuk membunuh lawan politiknya. Siapapun pelakunya telah dengan sendirinya membunuh tradisi politik yang bermartabat dan berkualitas untuk masa depan demokrasi Indonesia. Dengan demikian pelakunya seharusnya mendapatkan hukuman sebelum Azwar Anas mengundurkan diri sebagai Cawagub Jatim. Tetapi dengan mundurnya Azwar Anas publik menjadi bisa membenarkan apa yang sudah diunggah di YouTube tentang foto-foto tersebut.

Kejadian semacam itu pernah ada ketika Gus Dur hendak dijatuhkan dari presiden. Dan ingat, kejadian politik semacam ini pernah terjadi pula di luar negeri di zaman Clinton di Amerika Serikat dan Putin di Rusia. Bedanya di negeri tersebut masyarakat tidak mudah percaya, sementara di Indonesia gampang percaya karena dianggap soal moralitas calon pemimpin bangsa.

Hal ini pula yang membedakan demokrasi kita dengan demokrasi di negara lain. Seperti dikatakan Bung Karno, demokrasi kita itu berat dalam soal pertimbangan moralitas.  Karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa karena demokrasi, maka di negara ini akan di laksanakan dan disahkan hal-hal yang bertentangan dengan moralitas etik masyarakat.
Kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang bersifat etis universal darimana pun datangnya. Sayangnya dalam politik sering kali etika tidak berjalan dengan baik.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Twitannya Pramono Anung tentang bom sampah digital seakan menjadi sinyal bahwa konstetasi Pilkada 2018 ini akan disemarakkan oleh black campaign di wilayah sosmed. Netizen akan dibombardir oleh para buzer yang memang dibayar untuk membuat gaduh. Isu-isu yang berkaitan black campaign, fitnah, foto-foto seronok para kandidat--entah asli ataupun hasil editan-- akan bertebaran. Dunia Maya di tahun politik akan menjadi medan tempur yang ganas: "semua melawan semua".

Di masa prapendaftaran, ketika banyak calon kandidat masih berebut surat rekomendasi/ dukungan dari partai partai politik, Azwar Anas yang notabene telah "aman" mendapat dukungan terpaksa harus mengundurkan diri. Foto-foto skandal dirinya terekspos di sosial media. Peristiwa ini menunjukkan bahwa "pertempuran" telah dimulai. Para bakal calon pimpinan daerah harus selalu waspada dan siap mencounter black campaign walaupun secara resmi belum masuk tahap kampanye.

Berfokus pada soal Azwar Anas (AA) sebenarnya bukanlah skandal yang terlampau berat, karena beberapa calon kandidat di beberapa daerah lain juga diindikasikan punya problem yang sama. Bedanya mereka tidak mengundurkan diri dan kasusnya belum diviralkan lagi. Mungkin nanti akan diviralkan pada saat tahap kampanye.

Wajar akhirnya fenomena AA menimbulkan banyak spekulasi analisis mulai dari konflik internal partai, konflik antar partai pendukung hingga otak-atik pasangan oleh para master mind. Tapi yang jelas skandal AA merupakan pukulan telak bagi partai pengusung Syaifullah Yusuf. Biarpun posisi bacawagub tersebut diganti oleh tokoh lain, efek skandal dari bom sampah sosmed tersebut berhasil merusak soliditas para partai pengusung dan menimbulkan sikap saling curiga.

Para pendukung AA pribadi,  juga akan melakukan analisis termasuk berspekulasi bahwa hal ini merupakan permainan untuk menyingkirkan AA, maka para pendukung AA bisa menjadi golongan putih atau bahkan berbalik mendukung kandidat lain. Kalau hal tersebut terjadi maka akan sangat berat Syaefullah Yusuf untuk menang.

Sehingga penjelasan kepada konstituen partai pengusung Syaefullah Yusuf dan kepada pendukung pribadi AA mutlak dilakukan. Hal ini harus menjadi skala prioritas dari partai pengusung. Yang jelas efek dari kasus AA adalah massa pendukung AA sekarang menjadi massa mengambang yang akan diperebutkan oleh para kandidat Gubernur Jatim.

Efek lain dari bom sosmed ini selain merusak soliditas koalisi antar partai pengusung dan beralihnya dukungan juga, bila tidak dihentikan akan membuat pilkada serentak 2018 menjadi septic tank dari limbah sosial media. Konstetasi politik yang seharusnya menjadi media pendidikan, artikulasi politik rakyat dan memilih pemimpin akan rusak. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dinamika politik pilkada Jawa Timur ternyata cukup menarik diamati. Setelah kita disibukkan dengan manuver politik partai Golkar pasca terpilihnya Airlangga Hartarto di Jawa Barat dengan menarik dukungan terhadap Ridwan Kamil ternyata di Jawa Timur juga tidak kalah menariknya seiring dengan kejadian mundurnya Bupati Banyuwangi  Abdullah Azwar Anas dari pentas Pilkada Jawa Timur.

Sebelumnya Azwar Anas dideklarasikan oleh PDIP untuk berpasangan dengan Saefullah Yusup (Gus Ipul) dari PKB sebagai kandidat Cawagub Jawa Timur 2018. Pasangan ini digadang-gadang sebagai pasangan yang ideal yang merupakan perpaduan antara kelompok nasionalis dan nahdliyin untuk memenangkan pertarungan di pilkada Jawa Timur. Di samping itu pasangan ini memiliki track record, popularitas dan elektabilitas yang cukup fantastis di Jawa Timur. Azwar Anas adalah sosok pimpinan muda yang berhasil merubah wajah Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya miskin, tertinggal menjadi daerah maju dan berkembang sehingga menjadi percontohan dan studi banding daerah lain dalam mengelola daerahnya terkenal. Keberhasilan tersebut menyebabkan daerah Banyuwangi sangat populer sampai ke mancanegara.

Oleh sebab itu sangat rasional kalau PDIP mencalonkan kadernya untuk Pilkada Jawa Timur berpasangan dengan Gus Ipul yang juga wakil gubernur petahana. Harapan PDIP menjadi pupus setelah satu minggu sebelum pendaftaran kandidat cawagub Azwar Anas diterpa isu yang menyakitkan khususnya bagi kubu PDIP. Azwar Anas diterpa badai gara-gara disebabkan beredarnya foto tak pantas seseorang pria yang diduga mirip dirinya. Akibat beredarnya foto tersebut Azwar Anas tidak siap dan menyatakan mundur diri dari pentas Pilkada Jawa Timur.

Mundurnya Azwar Anas tentu saja membawa kekecewaan bagi pendukungnya khususnya bagi PDIP yang sebelumnya mengharapkan kemenangan dalam Pilgub Jatim 2018. Kemenangan ini menjadi sirna karena rival Gus Ipul dan Azwar Anas yaitu Khofifah dan Emil Dardak percaya diri dan telah mendapat dukungan enam partai (Nasdem, PPP, Golkar, PAN, Hanura dan Demokrat). Gerindra dan PKS sebagai pesaing utama Capres 2019 sedang menunggu keputusan PDIP dalam memutuskan pilihannya untuk menggantikan Azwar Anas. Kondisi ini dimanfaatkan kedua partai tersebut untuk berkoalisi apakah bergabung dengan Khofifah atau Gus Ipul.

Situasi ini tentu saja membawa kegamangan bagi PDIP apakah tetap mendukung Gus Ipul atau membuat poros baru dengan tidak berkoalisi dengan partai lain, sebagaimana yang dilakukan di Pilkada Jawa Barat karena jumlah kursi DPRD Jatim juga sudah memenuhi syarat. Kalau ini dilakukan maka Pilkada Jawa Timur akan diikuti tiga pasangan yaitu Khofifah-Emil Dardak, Gus Ipul yang didukung oleh PKB, Gerindra dan PKS, dan calon dari PDIP yang sejak tulisan ini dimuat belum menentukan pilihannya. Kegamangan PDIP untuk menggantikan Azwar Anas bisa dimaklumi karena berat rasanya PDIP memenangkan Pilkada 2018 mengingat karekteristik pemilih Jatim yang religius.

Oleh sebab itu kemunduran Azwar Anas bukan hanya sekedar masalah skandal seks dan perselingkuhan, tapi lebih jauh dari itu dan diduga ada grand design yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan reputasi PDIP di Jawa Timur. Grand design ini berkaitan dengan Plpres 2019 karena Pilkada Jatim dan Jabar sebagai barometer untuk memenangkan pileg dan pilpres. Belajar dari mundurnya Azwar Anas ini menjadi pelajaran bagi politisi sebagaimana yang dikemukakan oleh  Pramono Anung, yang mengatakan bahwa siapapun yang akan ikut berkompetisi dalam ajang pemilihan untuk jabatan politik harus berhati-hati dengan sampah digital yang berkaitan dengan moralitas. Calon pejabat publik harus memiliki integritas dan ahlakul karimah.
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei