Siapkah Partai Politik yang Kalah Jadi Oposisi Pemerintah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com – Rumor keretakan koalisi Indonesia Adil Makmur pendukung Prabowo makin menguat. Setelah sebelumnya ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Jokowi, kini disusul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memenuhi undangan Jokowi di Istana Merdeka. Usai pertemuan empat mata tersebut, Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat (PD) ini mengatakan ingin ‘menjadi bagian’ dalam mewujudkan Indonesia yang semakin baik ke depan.

Retaknya koalisi bisa berujung pada hengkangknya para partai politik pendukungnya. Banyak pihak menebak PD akan hengkang dari koalisi. Sinyal yang kini sedang ramai dibicarakan muncul dari pernyataan politisi PD Andi Arif.

Andi ini mengatakan jika kini ada setan gundul yang mempengaruhi Prabowo. Setan ini memasok data sesat kepada ketua umum Partai Gerindra tersebut. Andi bahkan tegas mengatakan PD akan ‘memilih jalan sendiri’ jika capres no.2 tersebut masih saja tunduk pada tokoh yang dimaksud.

Andi Arif mengatakan partai politik bebas melakukan komunikasi politik dengan siapapun seperti yang dilakukan AHY. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade sebenarnya menyetujui pernyataan tersebut. Namun ia juga mengutip peribahasa ‘datang tampak muka, pulang tampak punggung’. Bisa saja diartikan, PD seharusnya berkomunikasi dengan koalisi jika memang akan meninggalkan koalisi. Menurut Anda, bukankah ini sinyal jika PD akan hengkang? Lantas dampak apa yang akan dialami kubu Prabowo?

Terlepas dari benar tidaknya ada keretakan di kubu Prabowo dan hengkang tidaknya PD, ada satu prinsip politik yang masih dipegang kuat. Dalam politik tidak ada kawan dan lawan. Yang ada hanyalah  kepentingan abadi. Hari ini para partai politik tersebut adalah lawan, namun besok bisa jadi kawan asal kepentingan mereka bisa terakomodasi.

PAN dan PD ini boleh jadi merasa kepentingan dan posisinya akan terganggu dengan kekalahan paslon No.2. Meski pengumuman resmi resmi KPU belum keluar, namun internal partai tentu sudah membaca kekalahan tersebut. Maka mereka menyiapkan sekoci untuk merapat pada kapal yang lebih kokoh alias kubu Jokowi.

Dengan usaha merapatnya PAN dan PD ke Jokowi bisa jadi juga menunjukkan ketidaksiapan partai politik akan kekalahan. Umumnya, partai yang kalah dalam pemilu akan menjadi oposisi pemerintahan. Namun di Indonesia, partai politik yang sudah membaca kekalahannya akan cepat-cepat merapat ke kubu pemenang pemilu supaya tetap bisa masuk dalam pemerintahan. Benarkah partai politik kita tidak siap menjadi oposisi pemerintah?

Manuver yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan dan AHY ini tentu bukan hal yang tabu jika berpegang pada prinsip lawan dan kawan dalam politik. Setiap partai politik sudah memiliki pertimbangan tersendiri sebelum melakukan tindakan. Termasuk dengan melakukan komunikasi dan lobi politik dengan pihak lawan meski belum ada pengumuman resmi KPU. Hal ini demi mengamankan posisi dan kepentingan. Tapi dari sudut pandang etika politik, apakah tindakan Zulkifli Hasan dan AHY bisa dibenarkan?

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Saya menilai, lobi dan pendekatan politik harus dilakukan untuk mengamankan posisi. SBY merupakan politisi yang ahli dalam melobi. Sejak awal memang sebetulnya Partai Demokrat ingin berkoalisi dengan Jokowi tapi harus dengan izin Megawati. Pasalnya Jokowi maju sebagai capres melalui PDIP.

Nah, untuk kepentingan Pilpres 2024 maka PD harus memilih option. Saat ini partai berlambang Mercy ini sudah membaca kemenangan Jokowi. Jadi paling tidak, pokok pembicaraan dalam pertemuan Agus Harimurti Yudoyono (AHY) dengan Jokowi adalah kesiapan PD mendukung pemerintahan Jokowi. Cara ini diambil untuk mengamankan posisi PD. Paling tidak, jika disambut, maka kemungkinan besar AHY bakal duduk di kabinet Jokowi.

Hal ini sama persis seperti yang dimainkan Partai Amanat Nasional (PAN). Pertemuan Zulkifli Hasan tak lain merupakan sebuah lobi politik. Lebih spesifik bahkan lobi agar bisa masuk kabinet. Sebelumnya kan ada menteri dari PAN namun mundur dari jabatannya. Hal ini lantaran PAN mendukung koalisi Prabowo-Sandi.

Langkah-langkah seperti ini memang biasa dimainkan oleh partai-partai politik. Posisi bargaining menjadi jurus ampuh. Bahkan politisi PKS, Mardani Ali Sera mulai mengalihkan isu di mana pernyataannya tagar #2019gantipresiden tutup buku. Politik snake atau ular saat ini sedang dimainkan. Kita tahu ular merupakan binatang yang cerdik seperti kancil.

Memang koalisi Prabowo-Sandi tak permanen. Barangkali hanya PKS yang tetap setia kawan. PAN dan PD masih tak terlalu ngotot. Buktinya, pertandingan belum berakhir atau KPU belum mengumumkan real count atau siapa pemenang pilpres, mereka sudah melobi Jokowi.

Politik bersayap dan politik kaki dua memang sudah menjadi gaya PD. Sedari awal saya menilai, PD kurang serius mendukung Prabowo. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Saya pikir dalam politik itu tidak ada salah dan benar (tindakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memenuhi undangan Jokowi). Yang ada hanyalah kepentingan. Nah, jika kepentingan para aktor politik (politisi, partai politik atau individu) yang berkoalisi masih dapat diwujudkan, mereka akan tetap bersama-sama. Tetapi ketika kepentingan salah satu pihak dari para aktor politik itu tidak terwujud, mereka akan memisahkan diri dari koalisi tersebut.

Politik itu setia pada kepentingan. Jadi tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Para aktor politik tentu mempunyai data dan kalkulasi politik. Misalnya saat ini dimana pemilu sudah dilaksanakan. Para aktor politik pasti sudah memiliki data tentang hasil pemilu itu berikut hasil prediksi-prediksi mereka. Karena mereka memiliki kader-kader di seluruh Indonesia termasuk para saksi.

Jadi atas data yang mereka peroleh, mereka melakukan perkiraan-perkiraan menang atau kalah atas perjuangan politik mereka. Jadi atas dasar kalkulasi tersebut tentu mereka akan bisa mengambil langkah-langkah antisipatif.

Dari pertemuan empat mata AHY dan Jokowi ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan analisa. Pertama, Jokowi yang mengundang AHY ke istana. Jokowi dengan segala kesibukannya, mengundang AHY, artinya AHY merupakan tokoh yang perlu diundang.

Keduanya juga sama-sama merupakan aktor politik. Saya mengatakan AHY merupakan tokoh sentral yang kuat di PD. Tentu dialog yang terjadi merupakan dialog politik. Karena perbincangan politik, bisa dipastikan bicara tentang kekuasaan karena politik merupakan kekuasaan dan kepentingan.

Nah, kita tidak tahu kepentingan yang dimaksud. Apakah kepentingan bangsa dan negara, personal atau partai politik. Tapi bisakah itu bersinergi anatara pembicaraan pribadi, parpol dan politik kebangsaan? Bisa saja. Maka saya kira pertemuan itu merupakan pertemuan politik juga. Saya berhipotesa, tidak menutup kemungkinan pintu terbuka bagi PD untuk berkoalisi sebagai pendukung Jokowi andaikan menang.

Tapi saya juga mengatakan, quick count juga merupakan sesuatu yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan karena itu metode ilmiah. Jadi kalo kita belajar metodologi dan statistic, saya pikir lebih mendekati kebenaran daripada hanya menduga duga.

Jika data suara yang masuk sudah mencapai 70 persen maka pola data sudah tidak akan banyak berubah. Artinya sudah bisa ditebak siapa yang menang. Sehingga atas dasar kalkulasi itu, para politisi melakukan perhitungan-perhitungan. Dalam partai politik banyak pakar statistic dan pakar metodologi. Saya kira mudah untuk memahami penelitian deskriptif seperti ini.

Maka atas dasar itu mereka melakukan kalkulasi-kalkulasi. Tentu para politisi sudah memulai langkah strategic yang bisa mewujudkan kepentingan mereka. Antara lain berkoalisi dengan paslon yang berpeluang menang dan bisa jadi mengakhiri koalisi dengan paslon yang kemungkinan kalah.

Jadi hubungan aktor politik baik individu atau partai sangat cair dan membuat langkah-langkah. Misal AHY sudah bertemu Jokowi, termasuk juga PAN yang sudah melakukan penjajakan. Saya kira, ke depan koalisi ini akan berubah setelah adanya pengumuman oleh KPU. Pola perubahan itu terbuka lebar.

Saya tidak menyebut adanya keretakan di kubu Jokowi meski saya juga tidak menentang jika ada yang mengatakan demikian. Hal ini karena define keretakan itu sendiri sangat subjektif. Tapi saya lebih suka memakai istilah bahwa koalisi itu sangat cair dan bisa mudah berubah. Kepentinganlah yang menjadi dasar berpijak para aktor politik. Jadi rakyat juga harus kritis melihat perilaku politik dari aktor politik.

Terkait dengan etika politik, harus bicara mengenai definisi etika terlebih dahulu. Etika itu bicara baik buruk, sementara hukum bicara salah benar. Baik buruk itu relatif, tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Sekarang pertanyaanya, apakah mereka sudah merumuskan etika politik yang mereka sepakati sebelumnya?

Jika mereka belum merumuskan, berarti etika itu sangat perspektif tergantung sudut pandangnya. Jadi saya tidak sepakat jika itu dikatakan melanggar etika atau tidak. Saya lebih cendderung mengatakan itu permasalahan kepentingan. Kepentingan dari aktor politik yang terganggu karena AHY menemui Jokowi. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?