Sistem Pemilu Masih Coba-Coba?
berita
Politika
Ilustrasi kan watyutink 27 April 2019 15:00
Penulis
Watyutink.com - Pemilu Serentak 2019 harus dikaji ulang! Begitu keinginan sejumlah kalangan, termasuk para penyelenggara negara. Semula pemilu serentak diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi elektoral, nyatanya bak jauh panggah dari api. Tidak sesuai harapan.

Pelaksanaan pilpres dan pileg secara bersamaan ini rupanya masih menimbulkan masalah. Pileg nyaris terpinggirkan. Kalah pamor oleh pilpres. Publik lebih tertarik memperdebatkan siapa kandidat yang layak menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Sebagian besar masyarakat memilih dinilai bukan karena berharap agar kerja di lembaga legislatif makin berkualitas. Lantaran tidak tahu siapa yang layak dipilih, masyarakan cenderung asal nyoblos. Atau, mereka memilih caleg tertentu karena mendapat iming-iming uang.

Pengawas pemilu juga tampaknya kelimpungan, jika tidak elok menyebut abai, dalam melakukan pengawasan. Salah satu buktinya, banyak pihak meyakini pelanggaran pemilu marak di lapangan, tapi nyaris tak mendapat tindakan yang berarti.  

Belum lagi, ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus meninggal dunia akibat kelelahan. Singkatnya, pemilu serentak menyisakan berbagai masalah di sana-sini. Bahkan diyakini sebagai pemilu terburuk di era Reformasi.

Masalahnya, perubahan macam apa yang mungkin dilakukan? Sebab penggabungan pilpres dan pileg tak lepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013. Salah satu tujuannya, pelaksanaan pemilu secara serentak lebih efisien, baik waktu maupun anggaran.

Tapi yang pasti, wacana mengkaji ulang pemilu serentak membuktikan bahwa kita belum punya desain pemilu yang tepat. Sejak Reformasi hingga sekarang. Tata laksana pemilu acap kali bergonta-ganti tiap pemilu. Jika benar, mengapa kita belum punya desain pemilu yang tepat? Apa iya kita masih coba-coba?

Kita juga seperti kebingungan dengan sistem pemilu yang kita buat sendiri. Berbagai upaya perbaikan sistem sistem terkesan hanya tambal sulam. Sehingga terkadang malah menimbulkan masalah baru, alih-alih bisa meminimalisir permasalahn. Contoh teranyar, pemilu serentak telah berhasil mengurangi beban anggaran negara, tapi rupanya menyebabkan, misalnya, ratusan petugas KPPS meninggal dunia.

Boleh jadi perbaikan sistem pemilu yang selama ini dilakukan hanya bersifat teknis dan parsial, tidak fundamental dan menyeluruh. Tapi apa problem mendasar pelaksanaan pemilu di era Reformasi belum sesuai harapan?

Pada titik ini, tentu kita mencita-citakan desain pemilu yang memang benar-benar menjadi sarana rakyat untuk menyampaikan kedaulatannya, bukan sebatas ajang perebutan kekuasaan rakyat. Solusinya, boleh jadi harus ada perubahan sistem pemilu secara fundamental. Tapi, bagaimana caranya agar kedaulatan berada di tangan rakyat bukan isapan jempol belaka?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Pemilu di era Reformasi penuh dengan kelemahan. Kelemahan itu sudah dari sektor hulunya. Setidaknya ada dua hal yang menonjol, yaitu lemahnya Undang-undang Pemilu dan rekruitmen penyelenggara pemilu.

Lemahnya Undang-undang Pemilu itu bisa dilihat dari lemahnya mekanisme law enforcement (penegakan hukum). Misalnya, kita tahu problem akut dalam pemilu adalah politik uang atau vote buying. Peserta pemilu yang melakukan money politics mendapat sanksi diskualifikasi. Namun kita melihat paradoks, di mana kita yakin banyak peserta pemilu yang melakukan politik uang, tapi tidak ada yang didiskualifikasi.

Kenapa begitu? Karena Undang-undang mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk kemudian peserta pemilu bisa dikenai sanksi administratif (diskualifikasi). Padahal, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus melalui proses panjang dan lama, mulai dari Bawaslu, kepolisian, kejaksaan--meski ketiga institusi tersebut tergabung dalam Gakkumdu prosesnya panjang juga--, lalu pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.

Di tengah jalan, kasus-kasus pelanggaran pemilu tidak terlanjut karena pengaruh orang-orang yang terlibat di dalamnya--orang-orang politik yang punya kemampuan untuk mempengaruhi proses. 

Di Bawaslu mungkin peserta pemilu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pemilu, tapi belum tentu di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Sehingga paradoks itu muncul, bahwa kita yakin banyak politik uang, tapi tidak ada yang didiskualifikasi.

Problem di sektor hulu berikutnya soal kelemahan rekruitmen komisioner KPU dan Bawaslu. Harusnya yang dicari adalah orang yang paling berintegritas, punya kapasitas, dan punya sikap netralitas (istilah saya, tiga Tas).

Dalam berbagai kesempatan saya sering mengatakan, semakin kita punya tiga Tas dan kita kuat di tiga Tas tersebut, alhamdulillah makin tidak terpilih jadi penyelenggara pemilu. Karena biasanya, mereka-mereka yang terpilih adalah mereka yang paling lemah di antara calon komisioner KPU dan Bawaslu.

Sebagai contoh misalnya, Arief Budiman berada di posisi buncit (peringkat ke 7 dengan 30 suara) saat DPR melakukan pemilihan calon komisioner KPU pada Maret 2017. Tapi, dia dipilih jadi Ketua KPU dalam musyawarah 7 komisioner terpilih. Bahkan beberapa komisioner KPU sebelumya yang terbukti benar-benar bekerja dan independen, nyatanya mereka tidak dipilih kembali oleh DPR.

Artinya, kalau mau dipilih DPR jadi penyelenggara pemilu, maka berkompromilah dengan DPR. Inilah yang menyebabkan rekruitmen penyelenggara pemilu seringkali tidak berdasarkan prinsip meritokrasi maupun prinsip tiga tas. Apalagi kadang-kadang yang dicari bukan kemampuannya, tapi latar belakang organisasinya.

Karena di sektor hulunya bermasalah, akhirnya di sektor hilir pun punya persoalan, terjadinya kecurangan misalnya.

Apalagi sistem pemilu kita complicated, the most complicated election in the word. Terkait penghitungan suara, misalnya, itu ribuan unit yang harus dihitung. Di pilpres memang cuma dua, tapi calon anggota DPD dan DPR berapa? Jumlah partai politik pun memang 20 (termasuk partai politik lokal), tapi unit yang dihitung ribuan. Belum lagi calon DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga tidak heran jika banyak petugas KPPS yang meninggal akibat kelelahan.

Ke depan, kita harus evaluasi pemilu serentak ini. Saya setuju dengan usulan beberapa orang agar pemilu itu dipisah menjadi pemilu di tingkat lokal dan nasional. Pemilu nasional memilih presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD. Sementera pemilu lokal memilih gubernur, bupati/walikota, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota. Jarak antara pemilu lokal dan nasional sekitar dua tahun. Tentu perlu ada penyesuaian-penyesuaian, tapi intinya begitu.

Belum adanya desain pelaksanaan pelaksaaan pemilu yang tepat karena tidak ada political will. Apakah para anggota DPR betul-betul ingin mewujudkan pemilu yang jujur dan adil? Atau, mereka hanya berpikir bagaimana bertahan di Senayan selama-lamanya termasuk dengan cara yang curang atau memanfaatkan kelemahan aturan perundang-undangan yang mereka buat?

Saya berharap presiden terpilih adalah sosok yang enlighten (mencerahkan). Dia harus memperbaiki banyak governance negara ini, salah satunya governance pemilu.

Caranya adalah pesiden membentuk tim--yang terdiri dari pakar-pakar independen dan berintegritas yang selama ini konsen dengan pemilu--untuk mengevaluasi Undang-undang di bidang politik termasuk Undang-undang pemilu. Lalu, tim ini membuat rancangan Undang-undang yang solid tidak bias kepentingan politik jangka pendek agar bisa bertahan agak lama.

Kemudian, draft itu disorongkan kepada DPR untuk disahkan. DPR tidak perlu membahas lagi lebih lanjut, cukup mengesahkan saja--hanya menjalankan prosedural formal ketatanegaraan. Kajian itu tentunya tidak perlu terburu-buru. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Pelaksanaan pilpres dan pileg secara serentak ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang putusannya bersifat final dan mengikat. Karena MK sebagai penafsir tunggal terhadap konstitusi, maka mestinya diikuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menerjemahkan putusan MK tersebut.

Atas dasar itu, DPR membentuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang di dalamnya mengatur penggabungan pilpres dan pileg secara serentak.

Apa maksud serentak itu adalah penyelenggaraan pilpres dan pileg pada hari yang bersamaan? Atau, hal lain? Saya meyakini, bahwa  yang dimaksud dengan pemilu serentak adalah pileg dan pilpres diselenggarakan pada hari yang sama.

Jika ada wacana untuk memisahkan pilpres dan pileg, tidak relevan bahkan bisa dikatakan wacana mundur. Jadi, pilpres dan pileg harus dilaksanakan bersamaan karena derajat legitimasinya sama.

Yang paling mungkin adalah, pemilu serentak ditafsirkan dengan memisahkan pemilu skala nasional dan pemilu skala lokal. Pemilu skala nasional memilih presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD. Sementara pemilu lokal memilih kepala daerah dan DPRD. Saya pikir, ini tidak menyalahi putusan MK.

Wacana tersebut dianggap ada plus dan minusnya. Di satu sisi, memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal bisa dilaksanakan lebih santai atau waktunya tidak terforsir. Tapi di sisi yang lain, ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan malah menimbulkan disintegrasi. Dengan adanya pemilu lokal, nanti nilai negara kesatuan tidak terimplementasi dengan benar.

Saya pribadi tidak mempermasalahkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Toh, pelaksanaan pilkada pun terpisah dengan pilpres. Jadi, wacana itu perlu dikaji lebih mendalam. Ini merupakan opsi yang layak dipertimbangkan.

Mengapa sampai sekarang kita belum desain pelaksanaan pemilu yang tepat? Karena memang pemilu itu kepentingan pragmatis partai politik.

Setiap mau melaksanaan pemilu kita selalu mengganti Undang-undang. Nah, mengganti Undang-undang itu tarik ulurnya hanya seputar prasyarat siapa yang bisa menjadi peserta pemilu, prasyarat siapa yang bisa dinyatakan lolos parlemen, ketentuan mengenai jumlah suara minimal agar partai politik lolos menjadi ke DPR.

Soal ketentuan parliamentary threshold, misalnya. Itu selalu naik turun. Tidak ada konsistensi dari pemilu ke pemilu. Kenapa itu terjadi? Karena kepentingan politik pragmatis dari elite-elite partai politik.

Contoh lain, terkait syarat pendirian partai politik juga menjadi kepentingan pragmatis partai politik yang punya kursi di DPR.

Yang ingin saya katakan, kita tidak punya desain yang baku mengenai pemilu yang bisa berlaku untuk setidak-tidaknya empat kali pemilu. Sampai sekarang, kita belum berpikir ke sana. Karena berpikirnya, UU Pemilu sekali pakai. Setiap pemilu selalu berubah-ubah.

Kalau tabiat elite politik masih memikirkaan bagaimana membuat regulasi yang menguntungkan kepentingan partai politiknya, saya yakin 2024 juga akan ada Undang-undang baru yang akan digunakan sebagai instrumen hukum pelaksanaan pemilu.

Jadi, sekali lagi, kita tidak punya desain baku. Wilayah perdebatannya hanya seputar apa dan menguntungkan siapa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Pendapat publik yang berkembang tiba pada suatu kesimpulan, bahwa Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Anggota Perwakikan Daerah) 2019, Pemilu terburuk sepanjang era reformasi.

Siapa pihak yang bertanggung jawab atas buruknya penyelenggaraan Pemilu 2019? Pasti tidak akan ada pihak yang mau mengakui akan kesalahan itu. Tidak bisa hanya ditimpakan kepada KPU. Ia hanya melaksanakan sistem apa yang sudah didesain oleh pihak DPR bersama Pemerintah, dalam sebuah UU Pemilu dan aturan teknis pelaksanaannya. Jadi, kalau boleh dikatakan kekacauan pemilu kali ini, adalah kegagalan kolektif di mana DPR dan Pemerintah harus bertanggung jawab. Meskipun kita sadari, pertanggungjawaban itu tidak akan pernah terwujud.

Di balik kisruhnya penyelenggaraan Pemilu 2019, di sana menggambarkan betapa kepentingan para aktor politik, apakah parpol maupun pemerintah sangat tampak, mulai dari hulu hingga hilir, yang diselundupkan dalam aturan main Pemilu. Citra rasa pemilu tidak lebih ajang perebutan kepentingan pribadi atau kelompok, ketimbang mengedepan kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah sebuah gejala krisis moral politik yang mengidap para elite politik di NKRI. Gejala dan praktik ini tidak bisa dibiarkan.

Evaluasi sistem pemilu yang buruk ini, mulai dari mana? Harus berangkat dari beberapa asumsi, sebagai prasyarat perubahan. Antara lain: Pertama, apakah dengan jumlah partai di luar akal sehat seperti sekarang ini, kompatibel dengan output sistem pemilu yang kredibel dan penyelenggaraan yang tertib dan outcome-nya pemilu berkualitas.

Empat kali pemilu sudah terbukti bahwa parpol yang eksis hanya 7, pembuktian ini menjadi jusfikasi kita menganut sistem kepartaian multi-partai sederhana. Sehingga tidak akan terjadi setiap pemilu parpol bertambah terus. Karena sukarnya menetapkan ET bukan karena alasan prinsipil dan aspirasi rakyat. Sekadar pelampiasan birahi kekuasaan dan egoisme para elite politik.

Kedua, UU Parpol, apakah kompatibel dengan sistem pemilu dan kualitas hasil pemilu yang ingin dicapai? Seberapa besar peluang mendorong agara parpol harus terbuka, mandiri, sumber dana yang jelas.Diperoleh dari anggota dan sumbangan simpatisan. Agar terbangun check and balances internal parpol, termasuk sistem rekruitmen kader politik yang sehat. Bukan dropping dari atas, ataupun karena pengaruh oligarki pengurus parpol atau kekuatan modal. Sehingga membuka kemungkinan elemen politik yang berserak mau bergabung, tanpa berfikir harus membuat partai baru.

Ketiga, bagaimana memastikan persyaratan calon komisioner KPU dan Bawaslu berbasis track record, non partisan, profesional dan dilakukan oleh betul betul Komisi idependen. Komisioner KPU dan Bawaslu yang berhasil, kinerja bagus bisa meneruskan tugasnya selama 2 periode. Ini untuk menghindari gonta ganti penyelenggara pemilu yang syarat kepentingan politik, tetapi tidak menjamin kualitasnya akan lebih baik.

Keempat, apakah koalisi parpol sudah memiliki format atau model, sehingga memudahkan penyelenggaraan pemilu. Setiap koalisi parpol satu paket dengan presiden yang dicalonkan. Karena itu presiden tidak perlu lagi dihitung suaranya. Kemenangan presiden tergantung pada berapa kursi yang diperoleh oleh partai koalisi. Dorongan partai untuk memilih kader dan capres terbaik akan menjadi taruhan, berlomba merebut aspirasi rakyat.

Karena itu pemilu serentak tidak menjadi penghalang, karena fokus kepada caleg akan mendapat perhatian tidak kalah dengan capres. Model ini akan melahirkan kombinasi demokrasi langsung dengan perwakilan. Selain itu semakin memperkuat sistem presidensial. Posisi presiden kuat yang didukung oleh legitimasi rakyat dan koalisi pemerintahan permanen.

Kelima, kewenangan Baswaslu tidak sekadar pencatat, memberi teguran, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan peserta pemilu. Lembaga ini dilengkapi perangkat hukum dan SDM yang memadai seperti layaknya KPK.

Dengan demikian sengketa pemilu juga tidak perlu lagi dibawa ke MK. Sehingga pelanggaran pemilu dapat segera ditindak tanpa menunggu prosedur panjang dan berlarut-larut, pada akhirnya tidak ada kejelasan.

Keenam, memastikan aparatur sipil negara dan TNI tidak terlibat dalam proses dan kegiatan pemilu. Kecuali pada tupoksinya.

Ketujuh. audit dana kampanye mesti menggunakan asas hukum pembuktian terbalik. Bagi caleg yang terpilih harus membuktikan berapa biaya kampanye yang dikeluarkan dan dari mana sumbernya. Hal ini upaya untuk menekan praktik money politics. Dan publik bisa ikut berpartisipasi menjalankan fungsi kontrol sosial, menciptakan pemilu yang bersih.

Kedelapan. memastikan kembali aturan main dalam kampanye, tentang keterlibatan media dalam proses kampanye. Fungsi media mengalami pergeseran, menunjukkan gejala partisan, ikut menggiring opini publik bersama lembaga survei yang berpihak kepada capres atau parpol tertentu.

Fenomena itu tidak terlihat pada pemilu sebelumnya. Femomena tersebut, menunjukkan media telah menjadi alat pemilik atau kekuatan modal.

Jika beberapa catatan di atas bisa diperbaiki, pemilu serentak tetap dipertahankan. Sehingga evaluasi yang dilakukan tidak sebatas soal pemilu serentak atau terpisahkan, tetapi ukuran-ukuran kualitas pemilu yang diatur dalam sistem kepartaian dan pemilu harus diperbaki. Jika tidak, maka akan terjadi tambal sulam dalam segi-segi yang lainnya yang berujung tercapai tidaknya kualitas maupun hasil pemilu.

Evaluasi penyelenggaraan pemilu bisa jadi ekses hulu saja, syarat muatan kepentingan politik, sehingga menyebabkan kesalahan formula. Karena itu, untuk menghindari konflik kepentingan, evaluasi sebaiknya dilakukan oleh komisi yang independen dan kredibel.

Pendekatan evaluasi harus berbasis by resarch, bukan reka-reka pendapat subjektif. Diharapkan komisi independen ini mampu menghasilkan sebuah sistem kepartaian dan sistem pemilu yang kompatibel. Sehingga penyelenggaraan pemilu mudah Diimplementasikan dan mampu mencapai hasil pemilu yang berkualitas.

Penyelenggaraan pemilu sudah menjadi kebutuhan vital bagi bangsa dan negara, bukan sekedar euforia demokrasi belaka, tapi di dalamnya mempertaruhkan kualitas parlemen, kualitas presiden, kualitas penyelenggaraan pemerintahan, singkat kata masa depan bangsa dan negara di tengah persaingan global yang sangat kompetitif.

Masa eksprimen sistem kepartaian dan pemilu selama 4 kali di era reformasi sudah cukup. Yang diperlukan dimasa yang akan datang adalah sikap negarawan para elit politik dan berani mengambil keputusan.

Keberhasilan kuncinya tetap ada di tangan presiden yang terpilih, bukankah kita menganut sistem presidensial. Karena berhasil atau tidaknya penyelenggara pemilu ia akan menjadi sebuah legacy, jadi tetap ada di tangan Presiden atau pemerintah yang sedang berkuasa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF