Skandal BLBI Tak Lagi Pidana?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 12 July 2019 10:00
Penulis
Watyutink.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait permohonan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung dianggap nyeleneh. Musababnya, majelis hakim justru mengabulkan kasasi terdakwa kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dengan kata lain, MA membebaskan Syafruddin lantaran penerbitan SKL BLBI yang ia lakukan saat menjabat Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dinilai bukan ranah pidana.

September 2018 lalu, majelis hakim PN Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman 13 tahun penjara kepada Syafruddin. Tak terima dengan vonis tersebut, Safruddin kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Alih-alih permohonannya dikabulkan, hukumannya justru diperberat menjadi 15 tahun penjara pada Januari 2019. 

Sebetulnya, majelis hakim menilai Syafruddin memang terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan jaksa KPK, yaitu menerbitkan SKL BLBI kepada pemilik saham Bang Dagang Negara Informasi (BDNI) Sjamsul Nursalim. Masalahnya, majelis hakim perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Apa iya penerbitan SKL BLBI yang dilakukan Syafruddin tidak bisa diproses secara pidana?

Seperti diketahui, ketiga hakim yang memeriksa perkara tersebut mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Ketua majelis Hakim Salman Luthan meyakini perbuatan Syafruddin merupakan tindak pidana. Sementara dua hakim lainnya menilai penerbitan SKL BLBI bukan ranah pidana; hakim Syamsul Rakan Chaniago menilai masuk ranah perdata dan hakim Mohamad Askin menganggap ranah administrasi.

Putusan MA yang menanggap perbuatan Syafruddin bukan perbuatan pidana dinilai aneh. Pasalnya, penerbitan SKL BLBI dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, yaitu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,5 triliun.

Atas dasar itu, sebagian kalangan meragukan kredibilitas hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Syafruddin. Kecurigaan ini sepertinya wajar adanya, sebab selama ini belum ada orang yang diseret KPK ke pengadilan berhasil lepas dari jeratan hukum.

Yang jadi tanya, sejauh mana putusan ini terindikasi erat kaitannya dengan penersangkaan terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim? KPK sudah menetapkan pasangan suami-istri itu sebagai tersangka sebelum MA membebaskan Syafruddin. Begitupun ketika majelis hakim PT Jakarta memperberat hukuman kepada Syafruddin, Sjamsul dan Itjih belum punya urusan hukum dengan lembaga antirasuah.

Tentu, kecurigaan publik harus dibuktikan. Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung pun diharapkan segera memeriksa hakim untuk mengungkap sejauh mana putusan itu akibat adanya kongkalingkong dengan pihak-pihak yang punya kaitan dengan skandal BLBI. Lantas, perlukah KY dan Bawas untuk menindaklanjuti kecurigaan publik tersebut?

Yang dikhawatirkan khalayak, skandal BLBI bergeser menjadi perkara perdata atau administrasi. Meski KPK mengatakan proses penyidikan terhadap Sjamsul dan Itjih tetap berlanjut, boleh jadi putusan ini akan dijadikan dalil para tersangka agar lepas dari jeratan hukum. Terlebih, Otto Hasibuan, pengacara Sjamsul dan Itjih, mengatakan KPK tidak bisa lagi melakukan proses hukum kepada kliennya. Lalu, sejauh mana putusan MA ini menyebabkan Sjamsul dan Itjih bakal bebas dari jeratan hukum sekalipun berhasil dimeja-hijaukan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memutus bebas kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tingkat kasasi. MA membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung, pemohon kasasi kasus dugaan korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp4,58 Trilliun terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang pada tingkat banding dihukum 15 tahun penjara. Runtuhlah ‘mitos’ bahwa sekali perkara ditangani KPK, pantang ‘koruptor bebas’, sekali perkara berada di meja Artijo Alkostar, pantang koruptor lepas.

Putusan MA ini sangat kontroversial di masyarakat, bukan hanya karena pecahnya rekor KPK, tetapi  terusiknya rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan para pemerhati hukum pada khususnya. Bagi masyarakat, tanpa harus memahami secara teknis hukumnya, putusan tersebut sangat menohok rasa keadilan masyarakat. Betapa tidak, hanya mengambil beberapa butir buah kakao atau beberapa buah singkong demi mengganjal perut yang lapar saja harus dihukum. Tidak sedikitpun Negara dirugikan. Ini jelas-jelas Negara dirugikan dengan jumlah yang fantastis, malah dibebaskan. Seakan ingin membenarkan ungkapan sinis yang ditujukan kepada kondisi penegakan hukum selama ini bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Bagi pemerhati hukum juga, putusan kasasi MA ini sangat mengejutkan dan kontroversial, mengingat perbuatan Syafruddin terbukti tetapi bukan ranahnya pidana, perbuatannya hanya merupakan perbuatan pada ranah perdata dan administrasi negara. Dengan asumsi bahwa para hakim tersebut menjalankan profesinya secara benar dan mempertahankan integritasnya, putusan tersebut mencerminkan ketidakmampuannya untuk menemukan niat jahat (mens rea) dari actus reus, perbuatan yang jelas-jelas merugikan negara. Bukankah semua kasus korupsi selalu dibungkus dengan modus operandi yang berupa transaksi-transaksi perdata, seperti hibah, hutang-pihutang, tukar menukar, dan keputusan-keputusan administrasi negara, seperti lelang pengadaan barang dan jasa, penunjukkan pejabat-pejabat administrasi dengan imbalan, dan lain-lain. Semakin besar nilai korupsinya, semakin canggih modus operandinya, sehingga akan mengecoh para penegak hukum, setidaknya membuat mereka ragu-ragu untuk mengkategorikannya sebagai perbuatan pidana.

Dikhawatirkan bahwa kasus-kasus berikutnya akan menjadikan putusan ini sebagai yurisprudensi, sehingga korupsi dengan modus-modus operandi transaksi-transaksi perdata dan keputusan-keputusan administrasi negara akan bebas. Kasus yang terkait langsung dengan putusan ini adalah kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim. Dikhawatirkan dengan bekal transaksi perdata berupa Master Setlement and Acquisition and Agreement (MSAA) antara pihak Sjamsul Nursalim dengan pemerintah, putusan kasasi MA tersebut akan dijadikan dasar untuk pembelaan bagi Sjamsul dan Ijih  yang saat ini sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Dengan berbekal MSAA tersebut sangat potensial kasusnya akan beralih dari kasus pidana korupsi menjadi kasus perdata, karena MSAA tersebut sampai sekarang masih berlaku. Dalam MSAA tersebut Pemerintah sudah berjanji tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apa pun kepada Sjamsul.

Syukurlah satu di antara anggota majelis hakim MA tersebut, yaitu Ketua Majelis Dr. Salman Luthan melakukan dissenting opinion yang jelas sepakat dengan putusan pada tingkat banding  yang menghukum Syafruddin 15 tahun penjara. Semoga hal ini dijadikan pijakan untuk KPK mengajukan peninjauan kembali. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Apapun, karena adanya sejumlah kejanggalan di dalam putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung SAT, KPK harus tetap tempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Putusan itu dihasil dalam situasi di mana ketiga majelis hakim kasasi berbeda pendapat tentang tindakan hukum yang dilakukan SAT.

Di samping itu,  putusan kasasi tersebut tidak menolak dalil jaksa KPK tentang kerugian negara sebesar Rp4,5 triliun sebagai akibat tindakan SAT dan SN bersama istrinya terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Putusan MA ini tentu akan menghambat proses hukum dalam mengungkap kasus SKL BLBI. Ini realitas tantangan yang harus dihadapi KPK. Upaya hukum PK itu nantinya juga, apapun putusannya, akan mempengaruhi upaya untuk menyeret SN dan istrinya ke pengadilan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua