Skandal Bank Century, Keabsahan Putusan Praperadilan, dan Keberanian KPK
berita
Politika
Sumber Foto : hukum.anggisetiawan.blogspot.co.id (gie/Watyutink.com) 16 April 2018 16:00
Penulis
Skandal Bank Century kembali ramai diperbincangkan. Pada Senin (9/4/2018) hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka kepada Boediono (mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2008-2009) dan beberapa nama lainnya. Perintah itu tercantum dalam amar putusan perkara praperadilan Nomor 24/ Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. Effendi Mukhtar selaku hakim tunggal menilai Boediono dan kolega diduga terlibat kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan bank gagal berdampak sistemik kepada Bank Century pada 2008 lalu. Bolehkah hakim memerintah KPK dan penegak hukum lainnya untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka?

Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Apakah hakim PN Jakarta Selatan sudah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara praperadilan?

Belum lagi soal keabsahan pengajuan praperadilan dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Mengenai kedudukan hukum MAKI dalam mengajukan praperadilan sepertinya tak perlu diperdebatkan. Sebab Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 menegaskan bahwa lembaga swadaya masyarakan atau organisasi kemasyarakatan dapat melakukan praperadilan terhadap keabsahan penghentian penyidikan dan penuntutan.

BACA JUGA: UU Pemilu Jegal Hak Parpol-Baru (?)

Tapi yang menjadi persoalan adalah pokok perkara permohonan praperadilan. Dalam pertimbangannya, MAKI menilai KPK seolah-olah melakukan penghentian penyidikan secara materiil karena membiarkan berlarut-larutnya skandal Bank Century.

Sejauhmana pertimbangan MAKI yang menggunakan frasa ‘seolah-olah’ bisa dijadikan dalil hukum? Sebab Pasal 80 KUHAP menegaskan bahwa praperadilan bisa diajukan ketika pengegak hukum menghentikan penyidikan atau penuntutan. Lalu, apakah putusan peraperadilan PN Jakarta Selatan cacat hukum?

Terlepas dari putusan praperadilan, skandal Bank Century tampaknya masih anti-klimaks. Terakhir, KPK hanya menyeret Budi Mulya. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada 2015. Apakah KPK ingin menutup buku atas skandal Bank Century?

BACA JUGA: Kaji Ulang Pilkada Langsung = Semangat Orde Baru (?)

KPK menegaskan komitmennya untuk mengungkap kasus korupsi, termasuk skandal Bank Century. Lalu, mengapa lembaga antirasuah itu belum juga menetapkan tersangka baru?

Padahal dalam putusan hakim terhadap Budi Mulya, disebut secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang terindikasi merugikan uang negara hingga Rp6,9 triliun. Apakah KPK tidak menemukan bukti untuk menyeret nama Boediono dan kolega?

Jangan-jangan KPK tak bernyali mengusut skandal Bank Century hingga tuntas, karena ada pihak penting lain di belakang Boediono. Beberapa tahun lalu kabar beredar bahwa sebagian dana talangan kepada Bank Century digunakan untuk salah satu calon tertentu pada Pilpres 2009. Tapi benar dan tidaknya tergantung hasil kerja KPK. Dan kerja KPK belum terbukti tuntas hingga kini.

Akankah kali ini skandal Bank Century mencapai klimaks secara hukum dan KPK bisa lepas dari pertarungan kekuasaan? Jangan sampai KPK hanya andal menangkap koruptor dengan nilai korupsi ratusan juta saja, melalui operasi tangkap tangan (OTT) pula.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Putusan perkara prapradilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel termasuk proses dan  putusan unfair. Tidak jujur dan tidak objektif, baik amar putusannya maupun  berdasarkan syarat formal tentang objek yang bisa di-praperadilan-kan yang sudah limitatif diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP maupun putusannya. 

Bagaimana mungkin institusi praperadilan memuat putusan memerintahkan KPK menetapkan seseorang jadi tersangka (Boediono dkk). Putusan yang tidak ada dasar hukum serta tidak sesuai nalar hukum seperti itu tidak perlu digubris oleh KPK.

Penetapan seseorang jadi tersangka adalah kewenangan mutlak KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan atas dasar alat bukti yang kuat dan tidak meragukan. Bukan atas perintah institusi lain, apalagi praperadilan.

Patut diduga Effendi Mukhtar, hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan,  telah melanggar prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang serius. Saya berharap Badan Pengawas Mahkamah Agung (BAWAS MA) dan Komisi Yudisial (KY) memeriksa dan menjatuhkan sanksi berat, agar tidak ada lagi putusan-putusan liar yang berlindung dibalik independensi yang salah dipahami dan salah digunakan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kompetensi praperadilan hanya soal keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut, sah dan tidaknya penghentian penyidikan, memutus ganti rugi dan rehabilitasi (vide Pasal 77-83 KUHAP), serta sah dan tidanya terhadap penetapan tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014). Sementara yang dimaksud upaya paksa adalah menangkap, menahan, menggeledah dan menyita, serta menyatakan seseorang sebagai tersangka.

Selain kewenangan tersebut, hakim Pengadilan Negeri tidak boleh memutus perkara praperadilan dengan memerintahkan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Putusan praperadilan yang memerintahkan agar Budiono ditetapkan sebagai tersangka jelas telah melebihi kewenangan praperadilan.

Memang tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan praperadilan, tetapi terhadap putusan  yang melebihi kewenangan itu tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti. Bahkan menurut saya bisa diajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Tetapi terhadap putusan praperadilan yang memerintahkan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (membuka kembali perkara kasus korupsi Bank Century) wajib dilaksanakan oleh KPK. Meski KPK lembaga independen tetap harus tunduk pada putusan pengadilan sepanjang peradilan yang mengeluarkan putusan itu mempunyai kewenangan untuk memutusnya.

Terkait keabsahan pengajuan praperadilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Di satu sisi MAKI sebagai pemohon menggunakan terminologi ‘seolah-olah’ dihentikan penyidikannya secara materil oleh KPK, tapi di lain pihak hakim praperadilan juga menolak bahwa kasus Century ini telah dihentikan. Jadi, jelas ketidakjelasan putusan praperadilan ini didasari oleh kewenangan atributif (kewenangan orisinil).

Meskipun dalam amar putusan, hakim mendasari kewenangannya pada ‘ketidakabsahan penghentian penyidikan’, tapi aneh juga ketika hakim memerintahkan; Pertama, KPK menetapkan Boediono dkk sebagai tersangka. Kedua, KPK menyerahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan jika tidak sanggup melakukan proses hukum terhadap Boediono dkk.

Dengan demikian dua amar putusan tersebut jelas dan terang telah melampaui batas kewenangan pengadilan negeri dalam memutus perkara praperadilan. Selain itu, perintah penyerahan perkara kepada Kepolisian dan Kejaksaan adalah amar yang telah melanggar hukum. Sebab UU KPK justru memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih perkara korupsi yang ditangani lembaga lain jika dalam penanganannya juga terjadi korupsi.

Meski demikian, ada dua kemungkinan hakim membuat amar putusan seperti itu, yaitu;

Pertama, mencoba membuat terobosan penemuan hukum dengan menambah lagi kewenangan baru dalam memutus perkara praperadilan. Dari perspektif ‘penemuan hukum’ (rechtvinding), putusan tersebut menenuhi syarat karena objek praperadilan sudah jelas dan tidak ada kekosongan hukum. Jadi, kesannya hanya ingin gagah-gagahan dengan berlindung dibalik jubah kebebasan kekuasaan kehakiman (independency judiciary). Tapi jika putusan praperadilan hanya memerintahkan untuk melanjutkan perkara, serta menentukan batas waktu tertentu untuk menetapkan tersangka, maka putusan itu menjadi terobosan baru sebagai alat pengawasan terhadap KPK.

Kedua, amar putusan ini menggambarkan bahwa sang hakim mendudukan perkara praperadilan sebagai dan/atau tunduk pada hukum perdata formil, karena amar putusannya persis mengikuti mekanisme hukum acara perdata. Padahal upaya praperadilan merupakan mekanisme hukum acara pidana.

Jadi, persoalannya lebih pada soal pilihan-pilihan tafsir. Karenanya profesionalisme menjadi titik berat yang harus diperhatikan dalam pembinaan dan peningkatan profesi hakim.

Dari pernyataannya KPK masih berkomitmen untuk menuntaskan kasus Bank Century. Tapi KPK jangan terlalu pede sebagai lembaga independen, yang seringkali nempengaruhi sikap semaunya untuk menindaklanjuti atau tidak terhadap suatu perkara yang ditangani. Kebiasaan ini harus diubah agar KPK tidak terkesan sebagai lembaga yang tidak bisa disentuh oleh siapa pun. Saya kira ini gejala power tendt to corrupt (penyalahgunaan kekuasaan). Tidak hanya di bidang penindakan perkara, juga mekanisme pengaduan masyarakat yang tertutup sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum internal untuk mencari keuntungan.

Secara teoritis kelambanan KPK menetapkan tersangka lain dalam kasus Bank Century bisa disebabkan oleh belum cukupnya alat bukti pendukung. Tetapi bisa juga terjadi karena sebab lain. Misalnya, secara politis sangat mungkin terjadi deal-deal politik, sementari dari perspektif teknis juga sangat mungkin oknum-oknum dalam praktek penindakan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Karenanya KPK harus merespon tindak pidana korupsi dengan baik. Lebih baik KPK melanjutkan kasus-kasus dengan nilai kerugian negara yang besar daripada melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang secara ekonomis nilainya justru tidak seimbang dengan cost yang dikeluarkan. Untuk itu, kasus Bank Century harus dituntaskan sampai keakar-akarnya, agar secara kelembagaan KPK tetap eksis dan tidak digerogoti oleh kepentingan lain selain kepentingan hukum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia

Perkembangan praperadilan saat ini semakin menarik sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi, di mana pengadilan konstitusi itu memutuskan bahwa lembaga praperadilan memiliki kewenangan untuk menguji penetapan tersangka terhadap seseorang. Putusan MK itu sangat tepat, karena segala kewenangan penyidik lahir dan bersumber dari penetapan seseorang sebagai tersangka. Karena pada dasarnya, lahirnya kewenangan penyidik untuk menahan, menyita, dan seterusnya setelah adanya penetapan tersangka tersangka kepada seseorang.

Pada umumnya permohonan praperadilan menguji tentang keabsahan penggunaan wewenang oleh penyidik terhadap seorang tersangka terkait prosedur dan bukti-bukti yang diperoleh. Jadi, kalau menurut putusan praperadilan sah, maka proses hukum dilanjutkan. Kalau tidak sah, maka harus memulai penyidikan lagi.

Pertanyaannya, bagaimana jika dalam suatu perkara pidana pelakunya lebih dari satu orang dan dakwaannya Pasal 55 KUHP? Dalam hal ini biasanya pengadilan menggunakan kalimat ‘bersama-bersama melakukan tindak pidana’ atau ‘turut serta melakukan tindak pidana’. Kalau KPK biasanya ‘Si A dan kawan-kawan’.

Nah, ketika satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu menjadi terdakwa, dan kemudian dinyatakan terpidana (putusan inkrah) karena terbukti melakukan tindak pidana, maka pelaku yang lain ternyata tidak diproses secara hukum dalam waktu yang normal. Persoalannya, siapa yang memiliki kewenangan menguji sikap penegak hukum (penyidik) yang tidak melakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku lainnya?

Untuk itu terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, semestinya  cukup satu sprindiknya untuk semua orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana (tersangka-nya 1, 2, dan seterusnya). Sehingga dakwaannya pun cukup satu, karena dilakukan secara bersama-sama. Sebab dalam teori hukum pidana, kalau tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih maka berlaku Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang intinya bisa diperiksa hingga dituntut secara bersama-sama.

Rupanya KPK memilah-milah satu demi satu dari pinggir-pinggir dalam mengusut kasus Bank Century. KPK lupa bahwa pinggir-pinggir ini seharusnya semuanya diseret.

Alhamdulilah, sekarang ada Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan kesadaran dirinya untuk mengajukan praperadilan. Menariknya, tindakan KPK terhadap kasus Bank Century bisa dikatakan bahwa KPK telah bertindak diskriminatif. Artinya, tindakan dilakukan secara bersama-sama, tetapi sampai sekarang hanya Budi Mulya yang sudah diproses hukum (terpidana). Mestinya Boediono, dkk itu cukup dengan satu sprindik. Kalau tidak sprindiknya perlembaga, misalnya pejabat BI, pejabat KSSK, dan seterusnya.

Ternyata proses pengusutan kasus korupsi KTP satu demi satu juga. Padahal pelakunya diduga lebih dari 20-an orang. Kenapa tidak paket dalam menetapkan tersangka? Misalnya paket dari eksekutif (Kementerian Dalam Negeri), paket pemenang lelang, yang ketiga baru penerima suap. Tetapi yang terjadi baru mengungkap penerima duit, memangnya dalam proses pengajuan anggaran KTP elektronik tidak melibatkan banyak orang? Sampai-sampai Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, adem ayem tidak diapa-apain. Jadi, Kalau satu orang satu orang, bisa jadi yang kesekian nanti menguap begitu saja dan hilang kasusnya. Seperti halnya kasus Bank Century.

Dengan adanya putusan praperadilan, yang inti putusannya, KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan suatu perkara dan sejak putusan terhadap Budi Mulya perkara itu tenyata tidak dilakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan. Padahal tindak pidana itu lebih dari satu orang. Selain itu, dalam putusan praperadilan juga dikatakan bahwa tindakan KPK yang tidak melakukan penyidikan lanjutan terhadap nama-nama yang disebutkan dalam putusan hakim kepada Budi Mulya, hakim memandang hal itu sebagai melakukan penghentian penyidikan.

Jadi argumen  hakim prapradilan bisa disimpulkan bahwa diamnya KPK sama dengan menghentikan penyidikan. Saya setuju dengan tafsir tersebut.

Artinya begini, kalau praperadilan bisa menguji sah dan tidaknya penetapan tersangka, maka tidak segera menetapkan tersangka juga bisa diajukan dalam praperadilan. Yang satu menguji penggunaan wewenang penyidik dalam menetapkan tersangka, satunya lagi pengujian wewenang karena tidak segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi yang diuji adalah tidak menggunakan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap nama-nama yang disebut oleh terpidana (Budi Mulya).

Saya melihatnya putusan praperadilan itu sebagai terobosan hukum. Jadi ada perkembangan baru dalam praperadilan;

Pertama, evaluasi terhadap lembaga peradilan. Hakim praperadilan itu sekarang punya evaluasi terhadap proses peradilan juga. Kenapa pada saat hakim melakukan pemeriksaan terhadap Budi Mulya, hakim tidak langsung saja memerintahkan misalnya dengan mengatakan ‘saudara jaksa penuntut umum, berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi maka saudara B, C, D untuk segera ditetapkan tersangka dan akan kami tunggu sebelum perkara ini diputuskan’. Ucapan hakim itu bukan pada putusan penetapan tersangka, tapi perintah hakim kepada jaksa supaya memeriksa saudara B, C, D. Kalau hakim bisa memerintahkan seperti itu bagus sekali. Sehingga pada saat itu pula KPK harus segera memeriksa semua terduga pelaku tindak pidana yang oleh hakim dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Jadi praperadilan ini bisa dianggap untuk menyindir atau mengevaluasi hakim yang memeriksa itu meski dalam putusannya tidak disinggung bahwa harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Tapi perintah itu berbeda maknanya ketika hakim memerintahkan jaksa untuk menangkap B, C, D pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Kedua, putusan praperadilan ini bisa dianggap mengkritik terhadap cara kerja KPK . Karena selama ini KPK tidak melaksanakan hukum secara baik dan benar berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Pasal 55 KUHP. Seharusnya pada saat KPK melakukan penyidikan, mestinya langsung paket saja. Misalnya, sprindik untuk pejabat BI 5 orang, untuk KSSK 5 orang, dan seterusnya agar terdakwa bisa diadili bersama-sama. Kalau itu dijalankan akan melaksanakan asas-asas kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan yang berbiaya murah, cepat, sederhana, dan seterusnya. Jika praktiknya terus seperti sekarang, pelaku tindak pidana akan berusaha untuk tidak diproses dengan mengeliminir bukti-bukti. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI

Putusan perkara praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memang ganjil. Bahkan mungkin ini merupakan putusan praperadilan pertama yang dalam amarnya memerintahkan penetapan tersangka dengan sekaligus menyebut nama yang harus ditersangkakan.

Hal ini ganjil mengingat otoritas untuk menetapkan tersangka ada pada penyidik, bukan pada hakim. Penyidik lah yang lebih paham soal konstruksi kasus dan pihak-pihak yang pantas dijadikan tersangka berdasarkan alat bukti yang mencukupi. Hakim praperadilan disisi lain tidak memiliki otoritas tersebut dan juga tidak dalam posisi untuk menilai memerintahkan penetapan tersangka. Apalagi KUHAP sudah sangat tegas mengatur kewenangan lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan hanya berwenang menguji formalitas atau keabsahan tindakan penegak hukum dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Dalam konteks praperadilan yang diajukan MAKI, cukup aneh mengingat KPK tidak pernah secara formal menghentikan penyidikan perkara korupsi Bank Century. Padahal praperadilan baru dapat diajukan dalam hal adanya tindakan penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan sebuah perkara. Apalagi jika melihat ini bukan gugatan praperadilan pertama yang dilayangkan MAKI. Tercatat sudah 6 kali MAKI mengajukan gugatan praperadilan. Tentu agak aneh jika gugatan yang sama diajukan berkali-kali, apalagi batu uji keenam gugatan tersebut tidak jelas.

Hakim praperadilan bukanlah hakim pemeriksa pendahuluan layaknya dalam sistem peradilan di Perancis, yang memiliki otoritas untuk mengecek keabsahan sebuah penyidikan sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hakim praperadilan dalam sistem peradilan pidana kita hanya berwenang menguji legalitas upaya paksa. Karenanya apa yang dilakukan hakim praperadilan adalah tindakan yang memperluas kewenangan lembaga praperadilan sendiri. Padahal hukum formil bukanlah hukum yang dapat ditafsirkan seenaknya. Apa yang dilakukan hakim praperadilan bisa saja dikategorikan pelanggaran kode etik khususnya terkait profesionalisme. Hakim lalai dalam memahami ketentuan praperadilan dan justru memperluas kewenangannya hingga memerintahkan penetapan seseorang sebagai tersangka.

Berlarut-larutnya kasus Bank Century memang perlu mendapat perhatian lebih. Karenanya sepantasnya publik menagih atau menanyakan langsung kepada KPK tentang perkembangan kasus tersebut. Baik melalui audiensi atau mekanisme permohonan informasi ke KPK. Bukan justru memasukkan gugatan praperadilan dengan dasar yang prematur dan akhirnya menimbulkan polemik hukum baru.

Terlepas dari itu semua, ini menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan kepada publik komitmen menuntaskan kasus Century yang telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Sebab putusan perkara Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka atas kasus Bank Century, tidak sesuai dengan hukum acara praperadilan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kompetensi praperadilan hanya menyangkut soal keabsahan upaya paksa penyidik untuk melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi praperadilan juga dibolehkan untuk memeriksa dan memutus terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Terkait dengan penilaian MAKI bahwa KPK lamban mengusut kasus korupsi Bank Century. Sepertinya kita harus memahami terlebih dahulu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana Pasal 40 menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dengan dilarangnya KPK mengeluarkan SP3, maka konsekuensi hukumnya bahwa KPK harus memiliki bukti yang sangat kuar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia

Sepanjang putusan perkara praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel belum dan/atau tidak dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjalankannya. Sebab putusan pengadilan adalah hukum.

Pada dasarnya, hakim praperadilan dapat memerintahkan penyidik untuk menetapkan memulai penyidikan lagi dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka jika surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dirasa janggal. Sebab salah satu kewenangan majelis praperadilan adalah menguji penghentian penyidikan.

Meski demikian, hakim PN Jakarta Selatan tidak bisa dikatakan telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara praperadilan yang memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka terkait kasus Bank Century.

Tapi KPK perlu kehati-hatian yang ekstra untuk menindaklanjuti putusan tersebut, kasus korupsi Bank Century diduga melibatkan mantan Wakil Presiden Boediono. Selain itu, sekali menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK tidak boleh menghentikan penyidikan.

Maka saya setuju bahwa KPK harus prudence dan menghindari kesalahan sekecil apapun. Sebab penegakan hukum bukan soal nyali, tapi soal kelengkapan bukti dan prudence-nya substansi dan prosedur. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF