Soal Kepala Daerah yang Kerap ‘Tamasya’
berita
Politika

Sumber Foto: TribuneKaltim.co (gie/Watyutink.com}

08 March 2018 16:00
Ada kelakar seperti ini, "Apa perbedaan pil KB dan pilkada? Pil KB kalau lupa, 'jadi'. Di pilkada, kalau jadi lupa". Ada benarnya, sebab janji kampanye kepala daerah kerap hanya sebatas janji. Ketika jadi, selalu ada saja argumen untuk meneguhkan kesulitannya mewujudkan janji kampanye.

Selain itu, sulit sekali pemimpin di daerah berada di kantornya. Dinas Luar (DL) dan konsultasi dengan pemerintah pusat sering dijadikan alasan oknum kepala daerah untuk meninggalkan daerahnya. Menggunakan uang rakyat menuju Jakarta. Ada kepala daerah yang benar-benar DL dan berkonsultasi. Tetap harus diakui, ada oknum kepala daerah dan rombongan yang berfoya-foya di ibu kota provinsi, negara, bahkan luar negeri. Alasannya, apalagi kalau bukan mengawal pencairan dana dari pusat.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya mewajibkan kepala daerah melapor kepada Mendagri saat berpergian ke luar negeri, namun tidak mewajibkan mereka melapor kalau meninggalkan daerahnya ke tempat lain di wilayah NKRI.

Awal 2018 Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip terjerat sanksi Mendagri karena berpergian keluar negeri tanpa izin. Apakah sanksi yang diberikan kepada Sri berbau politis? Karena Sri hendak maju melalui jalur independen pada Pilkada Talaud 2018.

Sri ke luar negeri dengan kocek sendiri, menggunakan paspor regular, dan tanpa membawa stafnya. Dia diundang ke Amerika Serikat (AS) bersama lima orang terpilih lainnya untuk melakukan studi banding selama hampir sebulan. Sri jadi sorotan, sementara oknum kepala daerah yang pergi meninggalkan daerahnya dengan alasan mengada-ada justru luput dari perhatian. Apakah yang menyebabkan kepala daerah lain tak mendapatkan sanksi serupa dengan Sri?

Mandegnya pembangunan dan tak diperhatikannya kesehatan masyarakat membuka mata pemangku kepentingan. Kepala daerah yang seharusnya menjadi nakhoda pembangunan masyarakat di daerah justru tak berada di tengah masyarakatnya. Kasus kelaparan Asmat membuka mata kita semua. Ketika rakyat sedang sengsara, kepala distrik justru tak ada di tempat.

Bukan hanya di tingkat kepala distrik yang harus dikoreksi, namun kepala daerah (bupati, wali kota, serta gubernur) juga perlu dikoreksi. Kepala daerah asal bumi Cendrawasih memang terkenal hobi bertamasya ke Jakarta. Namun kepala daerah di wilayah lain juga memiliki hobi yang sama. Sebagian dari mereka memang tidak berdomisili di daerah yang mereka pimpin.

Rakyat salah satu daerah di Timur Sumatera bahkan membuat suatu konvensi tak akan memilih kepala daerah yang berdomisili di luar daerah. Pernyataan ini dikeluarkan karena bupati yang telah mereka pilih sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktu di Depok (kediaman pribadinya) ketimbang mengurusi rakyat di daerah yang dipimpinnya. Bahkan ketika rakyatnya mengalami musibah bencana alam, sang bupati tak berada di tempat.

Namun kalau kita melihat kasus di Papua, tak jadi jaminan kalau domisili si kepala daerah ada di daerah yang dipimpinnya. Lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat agar tak ada lagi kepala daerah yang bertamasya meninggalkan rakyat dan daerahnya?

Si pengambil keputusan jarang ada di tempat. Wakilnya tak punya wewenang lebih. Hanya bisa mendengarkan tanpa mengeluarkan keputusan. Kalau seperti ini terus, pembangunan daerah dipastikan terbengkalai.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Saya kira kesulitan kepala daerah dalam mewujudkan janji politiknya adalah fakta politik. Banyak kepala daerah yang melupakan janjinya saat kampanye, ketika telah dilantik secara resmi menjadi kepala daerah. Hal seperti ini bisa terjadi karena dia tidak mempunyai komitmen kuat untuk menjalankan secara konsisten janji yang telah diucapkannya.

Fenomena sulit menemukan kepala daerah di kantornya memenang hampir terjadi dibanyak daerah. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu di luar negeri dengan berfoya-foya. Ini perilaku buruk yang dan memberikan contoh yang sangat tidak baik kepada rakyat mereka. Para kepala daerah mengunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Sebenarnya sudah ada LSM atau kelompok orang yang melaporkan kelakuan bupati/wali kota yang sering meninggalkan kantornya kepada gubernur. Namun kebanyakan bupati/wali kota tidak menghiraukan teguran dari gubernurnya, mereka menjadi ‘anak nakal’.

Sementara itu sanksi yang diberikan kepada Bupati Talaud Sri Wahyuni memang sudah sepatutnya. Sebagai bentuk peringatan untuk kepala daerah lainnya. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, apalagi dikaitkan dengan langkah menjegal Sri maju sebagai calo petahana dari jalur independen pada Pilkada Talaud 2018.

Kalau kemudian kepala daerah lain belum diberikan sanksi, bisa jadi karena tidak ada pihak yang melapor atau luput dari pantauan Kemendagri. Namun jika mereka juga terbukti melakukan hal yang sama dengan Sri, mereka wajib diberikan sanksi yang sama.

Sanksi wajib diberikan karena mereka tidak memiliki kepekaan sebagai seorang kepala daerah. Mereka tidak memiliki motivasi untuk mensejahterakan rakyat, melainkan hanya ingin memenuhi hasrat untuk berkuasa saja. Mereka tak peduli rakyat yang mereka pimpin lapar atau bahkan sampai meninggal dunia.,

Inti dari semua fenomena ini adalah mereka memiliki hasrat berkuasa untuk maraup keuntungan pribadi, bukan untuk rakyat. Sikap mereka tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai seorang penguasa. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis 98, Politisi

Di saat kampanye pemilihan calon kepala daerah, para calon pemilih mengharapkan  mengetahui  apa yang  menjadi visi, misi dan rencana aksi calon bilamana terpilih menjadi kepala daerah. Setidaknya janji-janji bakal calon kepala daerah menjadi pegangan dan catatan, bahkan kalau mungkin memberikan harapan bagi masyarakat calon pemilih. Sehingga walaupun dalam hati calon pemilih masih tersisa keraguan, pada akhirnya masyarakat memilih juga, tentunya dengan argumentasi dan latar belakang  yang berbeda dalam menentukan pilihan calon tertentu.

Sering anekdot muncul di saat menjelang pemilihan kepala daerah yang berbentuk pertanyaan. Apa bedanya PILKADA dan pil KB?.  Kalau PILKADA ketika jadi lupa, sedangkan pil KB ketika lupa jadi. Bahkan ada sindiran yang mengatakan “ janji politik itu manis di mulut, mules di perut”.  Tentunya anekdot maupun sindirian itu tidak berdiri sendiri. Tapi sebuah proses pengalaman yang pernah dirasakan oleh masyarakat ketika musim kampanye baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Janji-janji politik (vis dan misi) yang disampaikan oleh setiap calon kepala daerah merupakan hal yang wajar, di samping masyarakat calon pemilih agar mengetahui apa yang akan dilakukan calon kepala daerah ketika terpilih, namun juga tuntutan undang-undang yang akan menjadi panduan ketika calon kepala daerah menjadi kepala daerah. Namun sayangnya janji-janji yang indah dalam kata-kata tidak seindah dalam realita.

Banyak kepala daerah, khususnya di daerah-daerah pedalaman, ketika menjadi kepala daerah justru abai dengan janji-janji politiknya. Bahkan ada sebagian kepala daerah bukan hanya abai terhadap janji-janjinya, namun abai dengan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah. Di antara perilaku abai terhadap tugasnya yaitu dengan seringnya meninggalkan daerah dalam waktu yang lama tanpa tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan terkesan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga agenda dan program pemerintah daerah yang sudah disusun untuk mamajukan daerah pada akhirnya hanya harapan tanpa kenyataan dari awal periode sampai akhir periode.

Seringnya kepala daerah meninggalkan daerahnya bukan cerita isapan jempol.  Bahkan ada kepala daerah yang hampir separuh waktu masa jebatannya ada di luar daerahnya. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat daerah-daerah yang sering ditinggalkan kepala daerahnya justru sebagian besar daerah-daerah yang tertinggal, yang seharusnya memerlukan perhatian penuh kepala daerahnya, dalam rangkat meningkatkan pembangunan daerah menjadi daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera.

Untuk mengantisipasi berulangnya kejadian-kejadian seringnya kepala daerah meninggalkan daerah tidak dalam menjalankan tugas, sudah selayaknya para anggota DPRD melakukan fungsi kontrolnya dengan baik. Sebab, tidak adanya kepala daerah sangat mengganggu kinerja pemerintahan daerah. Kedua, gubernur memonitor wali kota/bupati sebagai mitra kerjanya, karena keberhasilan Gubernur tidak lepas dari kinerja-kinerja wali kota/bupati yang efektif. Ketiga, Menteri Dalam Negeri memberikan pengarahan dan membuat peraturan-peraturan  yang mengatur agar tidak terjadinya kepala daerah sering meninggalkan daerah tanpa tugas kedinasan. Ketentuan itu bukan hanya berlaku ketika kepala daerah keluar negeri saja, tapi ketika kepala daerah meninggalkan daerah walaupun masih di dalam negeri.

Tugas pemerintah yang utama adalah melayani masyarakat. Tentunya sebagai penanggung jawab pelayanan dan pembangunan, kepala daerah harus lebih sering di daerahnya untuk memantau kinerja birokrasi agar sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana yang telah terdokumentasi dalam visi dan misi kepala daerah. Sehingga janji-janji politik dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan diabaikan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Penetapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh para founding fathers, dianut sebagian besar negara-negara modern di dunia. Dengan kata lain, negara-negara modern yang saat ini umumnya ditetapkan berbentuk negara. Bentuk negara (termasuk negara kesatuan) yang muncul pada abad 16 pada dasarnya ditentukan oleh beberapa elemen. Antara lain keadaan, perkembangan, kebutuhan, dan faktor historis suatu negara.

Negara kesatuan yang ada akan dapat berkesinambungan apabila pemerintah pusat dapat mengelola negara kesatuan sebagai satu negara dengan memperhatikan elemen penopang negara kesatuan, termasuk daerah otonom yang ada. Prinsip otonomi nyata menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban. Senyatanya ini telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Artinya disini adalah otonomi dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu memberdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan nasional. Dengan demikiam saya berpendapat pilkada boleh berjalan sebagai implementasi kekuasaan rakyat, namun pengawasan melekat tetap dari pusat. Di sini tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk secara tegas melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengawasi perangkat daerah (termasuk kepala daerah) demi terlaksananya tujuan nasional. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dekan FISIP Universitas Bung Karno

Sebagai seorang pejabat publik, seharusnya kehadiran dan keberadaan kepala daerah di daerah yang dipimpinnya sangat penting untuk menegaskan program kerja dan sistem pemerintahanya berjalan dengan baik. Sehingga aparatur yang melaksanakan dan melayani masyarakat dapat terkontrol dan masyarakat merasakan kehadiran pemimpinya di daerah.

Kepala daerah adalah individu yang memiliki hak dan kebebasan. Namun harus dipahami bahwa ketika menjadi pejabat publik dirinya harus rela melepaskan beberapa hak dan kebebasannya, karena dia sekarang milik publik. Ketika dia menjadi pejabat publik, ada juga hak-hak istimewa yang melekat pada dirinya, dan itu tidak dimiliki masyarakat lain.

Di sisi lain keberadaan seorang kepala daerah yang lebih banyak di luar kantor, dengan turun ke masyarakat di daerahnya masih dianggap wajar dan sah-sah saja. Jika dikaitkan dengan usaha untuk meyakinkan dirinya dan masyarakat bahwa program kerja dan semua jajaran dalam sistem pemerintahan di bawahnya berjalan dengan baik.

Namun jika kegiatan pelesiran kepala daerah ke daerah lain lebih sering dibanding keberadaannya di kantor, maka hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepala daerah yang baik, tapi juga dianggap merugikan masyarakat. Kepala daerah harus ada ketika dibutuhkan.

Dia harus ada dan hadir bersama masyarakat di daerahnya. Masalah di daerah tidak semua dapat diselesaikan dengan tuntas, tetapi keberadaan seorang kepala daerah di tengah masyarakat dan aparatur pelayan masyarakat menegaskan pesan bahwa pemimpin ada bersama dan tidak membiarkan rakyat sendirian menghadapi masalahnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua