Soal TNI Ikut Menindak Terorisme
berita
Politika

Sumber Foto : twitter.com

30 January 2018 16:00
Penulis
Panglima TNI Hadi Tjahjanto 'unjuk gigi'. Marsekal berpembawaan tenang ini mencuri perhatian publik setelah surat yang dikirim kepada Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR. Surat itu berisi usulan untuk mencabut draf RUU Antiterorisme dan mengganti judul menjadi RUU Penanggulangan Aksi Terorisme.

Surat itu juga berisi usulan perluasan definisi terorisme, tidak hanya perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana melainkan kejahatan yang mengancam ideologi dan kedaulatan negara. TNI pun langsung merumuskan tugasnya guna mengatasi aksi terorisme seusai usulan perluasan definisi terorisme.

Sontak surat usulan tersebut mendapat reaksi keras, terutama dari sejumlah organisasi pegiat hak asasi manusia. Mereka berpandangan kejahatan terorisme harus tetap dalam koridor tindak pidana. Sebab bukan tidak mungkin kelompok oposisi yang berbeda pandangan ideologi bisa dikategorikan sebagai terorisme karena melakukan kejahatan negara. Bahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly angkat bicara dan menyatakan tidak sepakat dengan usulan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Usulan itu dikhawatirkan akan mengubah dari pendekatan hukum ke pendekatan militer. Sebab, selama ini UU terorisme menggunakan penegakan hukum yang merupakan ranah kepolisian. Terbesit pertanyaan, jika TNI terlibat aksi pemberantasan terorisme, bagaimana bila terjadi salah tangkap? Kemana korban salah tangkap meminta pertanggungjawaban agar pelaku diadili, melalui peradilan sipil atau militer?

Meskipun terorisme dikategorikan ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime), upaya penegakan hukum penanggulangan kejahatan terorisme tetap harus diletakkan dalam konteks menghormati HAM.

Selama ini, Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT) telah menjalankan program deradikalisasi kepada para mantan teroris dan berkerjasama dengan berbagai ormas, terutama NU dan Muhammadiyah. BNPT juga aktif dalam menggandeng berbagai unsur masyarakat termasuk pemuda, warganet, dan juga mantan aktivis teroris untuk melakukan kontranarasi. Berbagai program ini terbukti berjalan efektif untuk meredam beranak pinaknya terorisme.

Tak salah jika muncul pendapat bahwa momentum revisi undang-undang terorisme jangan sampai dijadikan alasan untuk melakukan bargaining untuk menambahkan kewenangan-kewenangan baru.

Oleh sebab itu muncul kekhawatiran, bila militer ikut dalam upaya menanggulangi terorisme, akan terjadi perebutan penangkapan teroris di lapangan dan ini berpotensi menimbulkan gesekan antar pihak kepolisian dan TNI terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Kalau memang niatnya menanggulangi terorisme, mengapa TNI tidak mem-back up tugas dan fungsi kepolisian? Segenting apa kondisi aksi terorisme sehingga harus muncul usulan untuk merevisi dan mencabut UU Antiterorisme?

Suka atau tidak suka, akan muncul juga pertanyaan kritis, apakah usulan Panglima TNI itu akan berpotensi “membangkitkan” kembali Dwifungsi Militer? Atau ini bargaining dari pihak TNI untuk meminta hak yang lebih besar lagi karena melihat polisi yang dulu adalah 'adik bungsu' begitu lebar rentang kewenangannya saat ini? Alangkah naifnya kalau ternyata pertanyaan-pertanyaan itu terbukti benar.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Kondisi akibat pembiaran selama 10 tahun belakangan ini mendorong kekuatan Sapta Marga untuk mengevaluasi potensi bahaya ancaman kekuatan-kekuatan politik pada dasar negara.

Jelas, organisasi yang paling disiplin di tanah air ini merasa terdorong untuk mengubah pasal-pasal yang bersifat elastis yang multitafsir dan bisa melonggarkan upaya mendisiplinkan bangsa.

Menjelang sebuah transisi ke arah masyarakat industrial, perlu kiranya kita mempersiapkan landasan bagi pertumbuhan perekonomian bangsa yang semakin berkualitas. Industri membutuhkan sebuah keajegan dan keteraturan agar jalannya perekonomian bisa diprediksi.

Jelas multitafsir aturan dan tidak adanya kekuatan handal untuk memberi ancaman akan selalu membuka kemungkinan untuk ditantang oleh kekuatan-kekuata lain yang tidak menyepakati arah pembangunan ekonomi bangsa.

Agar tetap mempertahankan efisiensi dan kestabilan melihat tantangan di lingkaran strategis RI, maka sudah sewajarnya kita mengantisipasi kekuatan-kekuatan yang dengan mudah memporak-porandakan RI demi tujuan-tujuan sempit yang menyebabkan pertumpahan darah.

Di Amerika Serikat pun setiap cabang angkatan bersenjatanya diwajibkan menjaga negeri AS. Polisi dan national guard atau garda nasional yang merupakan wajib militer kalangan sipil siap dimobilisasi oleh gubernur sebuah negara bagian.

Sebelum terjadi rutinisasi pemerintahan desentralisasi yang tetap loyal pada landasan negara ,memang komando masih ada di pemerintah pusat. Hanya berangsur-angsur penguasaan kekuatan militer bisa sebagian didisentralisasi berdasarkan wajib militer yang dikenakan untuk profesi tertentu, seperti di AS dalam bentuk National Guard.

Daripada kekuatan sipil selalu dirundung rasa curiga oleh pengalaman masa lalu, kita harus mampu bertanya pada diri sendiri soal apakah kekuatan-kekuatan jejaring transnasional mampu untuk melemahkan kekuatan negara? Kalau jawabannya 'ya', maka tidaklah mengherankan apabila pasal-pasal multitafsir itu ditambah dengan kemampuan mengancam kekuatan yang berjejaring secara transnasional yang bermaksud buruk terhadap negara dan bangsa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Akar kata teror dan terorisme dari zaman Revolusi Prancis, ketika semua oligarki lama bahkan termasuk elite-oposisi saling bunuh dengan guilotine. Itulah era terorisme. Sedang istilah assasin dari bahasa Arab, Hassasin, menjadi simbol pembunuh bayaran model ninja yang dibayar untuk melakukan pembunuhan politik.

Nah, kalau perang itu sejak zaman baheula ada hukumnya juga, misalnya kalau baca Mahabharata hanya berlaku di siang hari. Kalau matahari terbenam, ya harus berhenti berperang. Jadi perang itu mirip pertunjukan opera yang diatur "jam kerja"nya. Semua negara mengakui "pembatasan" dan pengaturan tentang perang ini sampai menghasilkan Konvensi Jenewa dan juga kemudian Palang Merah, sebagai "bukti manusia masih beradab", meskipun dalam kondisi situasi berperang satu sama lain. 

Nah, teror WTC 11 September 2001 melabrak seluruh Konvensi Jeneva dan pemisahan sipil-militer.  Penghuni WTC adalah sipil yang bukan: "belligerent apalagi combatant", tapi mereka di bunuh dengan senjata pesawat komersial yang juga tanpa "dosa". Menghadapi terorisme model 911, jika orang menunggu bukti kejahatan sebelum "tindak atau aksi terorisme" itu dilakukan, maka akan terlambat. Sebab, pelakunya langsung merangkap kamikaze (bom bunuh diri zaman akhir Perang Dunia II oleh pilot Jepang yang menabrakkan pesawat ke sasaran musuh dengan semangat bushido alias jihad menurut "agama" Jepang).

Jadi, pasca era konvensional teror revolusi Perancis, hassasin abad pertengahan, Konvensi Jenewa, Palang Merah, dan segala macam "kode etik" perang, dunia meluncur pada free for all. Segala macam teror yang menghalalkan segala cara semuanya tentu atas nama "anti penjajahan, anti penzoliman" dan seterusnya. Tidak ada yang mengaku karena "hatred ideology".

Indonesia tidak steril atau "unik" (bukan manusia Mars atau alien UFO), pasti terpengaruh oleh peradaban apakah itu teror gaya revolusi Prancis, Hassasin gaya Osama WTC, atau gabungan teror politik partisan sektarian dengan hassasin agamis SARA. Semua itu campur aduk dihadapi dan sebagaian pelakunya orang lokal.

Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, dan Presiden Prancis yang baru dan muda mengakui bahwa memang harus ada "pembatasan" perlakuan konvensional zaman pra teror dan pra assasin,. Semua orang taat asas misalnya menghormati etika perang tidak membunuh sipil, tapi drone saja berisiko salah tabrak mati sasaran. Nah, hatred ideology yang mengglobal ini hanya bisa ditanggulangi jika semua pihak menghormati.

Etika acuan "main", tapi kalau situasi sudah jadi kayak Osama WTC atau Bom Bali Mariott, ya barangkali itu yang mau dicari oleh panglima dan elite, tentu harus berbijaksana mempertimbangan mana yang lebih mudarat. Mau beretika terhadap teroris dengan risiko masyarakat jadi korban. Atau begitu ada indikasi hatred teror, dicegah maksimal. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Saya pikir sudah tepat jika Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berusaha untuk mengintervensi pembahasan RUU Anti Terorisme dan mengajukan proposal untuk mengubah judul RUU tersebut menjadi RUU Penanggulangan aksi terorisme.

Suasana RUU Antiterorisme memang cenderung untuk membendung gerakan separatis Islam yang acap kali menggunakan kata “Jihad” dalam berbagai serangan.

Jika melirik kegiatan separatis Islam di Indonesia, memang bikin sakit kepala. Karena, negeri tempat para separatis ini ‘berperang’ adalah negeri yang paling dominan penduduknya beragama Islam, dan telah memutuskan sistem pemerintahannya yang merujuk kepada sistem pemerintahan modern. Sederhana saja alasannya, karena para pejuang pendiri negara adalah lulusan sekolah-sekolah modern di Eropa. Bahkan Bung Hatta, secara terang-terang menunjuk kiblat pembangunan ke Eropa dengan metafora real yaitu menghapus sistem aksara melayu gundul atau aksara Pallawa (Jawa) dengan sistem aksara latin. Dan terang-terangan para founding fathers (Shahrir, Hatta, Agus Salim, dan lain-lain) bersepakat era ‘Dukun’ sudah tamat. Era yang berharap datangnya Ratu Adil sudah tamat. Kejayaan hanya diperoleh melaui kerja keras. Merujuk Surat Ar-Raddu ayat 11: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sampai kaum itu berjuang sendiri.

Sehingga, sikap para pendiri tentu saja membuat beberapa kaum merasa terpinggirkan, terutama para ulama (pemilik pesantren) tradisional. Tetapi mau bilang apa, HOS Cokroaminoto adalah anak pesantren juga dan mendukung pemikiran modern para founding fathers. Bahkan ikut mempelajari pasang-surut gerakan aktivis Eropa mencari rumusan baru dalam rangka menghapus dominasi kulit putih di tanah Jawa.

Sekarang, negeri ini sudah berumur 72 tahun, bukan umur yang pendek. Beberapa negeri yang sempat berdiri bareng (tahun 1945) sudah bubar. Banyak pihak yang terlibat sangat alot dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI dan meneruskan rencana para founding fathers sampai 500 tahun lagi (seumuran dengan negeri Romawi, setidaknya demikianlah mimpinya).

Lalu sekarang ada  yang ingin membalik panci supaya tumpah kuahnya, dan ramai-ramai menjilat sisa-sisa kuah yang beleperan di lantai.

Musuh utama terorisme bukan senaif pembangunan dan kemakmuran yang tertunda. Persoalan paling utama adalah, pemerintah apapun dan siapapun di atas dunia ini tidak mampu sungguh-sungguh mensejahterakan penduduknya, termasuk negeri modern nan kaya-raya seperti Jerman dan Jepang. Negara apapun, setelah sekian lama pasti akan membentuk kekuatan birokrasi yang sangat kuat dan full power. Para pengelola birokrasi ini otomatis akan berubah menjadi Penindas Baru. Lucunya, kali ini mereka adalah Penindas yang Legal. Inilah dia permasalahan utama teori bernegara dan pemerintahan yang sering dibahas oleh Max Weber atau Mark Twain dan banyak filsuf politik lainnya.

Akhirnya kita semua manusia biasa saja, ada saja cacatnya. Untuk mencegah terorisme berkembang lebih jauh, langkah paling utama adalah menegakkan keadilan, tanpa pandang bulu. Penangkapan para pejabat yang korupsi tak boleh berhenti, dan hidup bermewah-mewahan tidak pada tempatnya di Indonesia.

Langkah kedua, gerakkan semasif mungkin pertumbuhan industri. Karena industri memiliki sistem terkini dalam memobilisasi dan mengumpulkan para pekerja yang merupakan sebuah ideologi baru dalam masyarakat industri, yang mampu meredam tumbuhnya ideologi-ideologi tua (teologi ideologi).

Langkah ketiga adalah kekuatan bersenjata.

Oleh sebab itu, saya mendukung pendapat Panglima TNI kali ini. Tak mungkin polisi terjun sendirian memberantas terorisme, karena ini bukan sekadar operasi bersenjata, melainkan operasi teritorial yang meliputi seluruh Indonesia (sampai pulau-pulau terpencil), bahkan menghentikannya di luar batas negeri ini (membendung sejak dari luar negeri).

Lagi pula, jadi aneh juga, sudah disebut di Pasal 7 UU TNI, tentang tugas pokok TNI antara lain: mengatasi aksi terorisme, eh…pas pengen bikin detailnya, malah TNI tak dilibatkan. Ini piye toh logikanya?

Jika bikin lama lagi dan bikin cape dalam pembahasan RUUnya, lah ente kan digaji oleh rakyat buat cape-cape emang, kite mah ngopi-ngopi aja. Siapa suruh ente jadi pejabat? Jika nggak mau jadi pejabat mundur sajalah, banyak yang ngantri. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Salah satu agenda reformasi pasca lengsernya Presiden Suharto adalah agar TNI "kembali ke barak" sebagai jargon populer masa-masa itu. Setelah reformasi berlangsung selama dua dekade, semangat ini masih melekat di sebagian masyarakat walau TNI sendiri secara kelompok kekuatan sudah cukup banyak melakukan langkah-langkah pengurangan kekuasaan yang tadinya melekat di tubuh mereka. Misalnya Doktrin Dwi Fungsi ABRI yang semasa Orde Baru merupakan harga mati, kini sudah dihapuskan sama sekali. Kita tidak melihat lagi perwira aktif TNI yang didwi-fungsikan menjadi kepala daerah, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua MA, Dirjen, Sekjen kementerian, terkecuali yang terkait langsung dengan TNI seperti Kemenhan, Menkopolhukam, Bakamla, Basarnas, dan sebagainya. TNI dipandang telah ikut serta menjalankan agenda reformasi dengan cukup baik.

Tahu-tahu timbul usulan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada Panja RUU Antiterorisme DPR. Dasar pemikiran Marsekal Hadi, sejauh yang dapat dibaca, TNI bertugas menangkal serta menindak terorisme sehingga menjadi bagian tugas pokok menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu TNI perlu dilibatkan.

Hadi juga meminta perubahan judul UU menjadi UU Penanggulangan Aksi Terorisme. Dalam pandangan Hadi, jika UU tersebut dinamakan UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, maka hanya Polri yang memiliki wewenang menindak tindak pidana.

Dari berita-berita di media, terbaca betapa sikap pemerintah belum fokus. Sebagai contoh, Menhan Ryamizard Ryacudu mendukung pendapat Marsekal Hadi bahwa terorisme bukan hanya masalah kriminal namun bereskalasi menjadi kejahatan yang mengancam national security, utamanya kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Di pihak lain, Menkumham Yassona Laoly khawatir perubahan judul, apalagi substansi pasal-pasal terkait bisa memerpanjang pembahasan. Yassona mengusulkan supaya pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme seyogyanya tetap memakai ketentuan dalam UU Nomor 35 Tahun 2004 Tentang TNI.

Sementara Panja DPR sendiri berencana menggunakan skala ancaman meniru United Kingdom Terror Threat Levels. Baru jika level ancaman sudah mencapai skala paling kritis maka TNI akan dilibatkan.

Pihak Polri pun sebagaimana disuarakan oleh Kadiv Humas Polri Irjenpol Setyo Wasisto, yang menyatakan bahwa penanganan terorisme tidak bisa hanya diserahkan kepada Polri saja sehingga memerlukan kolaborasi dengan lembaga lain.

Jika demikian hal ihwalnya, tentu pemerintah diharapkan bisa satu suara dalam pembahasan UU Terorisme tadi. Surat Panglima TNI Marsekal Hadi mesti dijadikan salah satu masukan yang sangat penting untuk pelibatan TNI, sekiranya ada terorisme tingkat tinggi yang terkait langsung dengan national security.

Di AS umpamanya, presiden dapat menetapkan status Defcon 1 dimana seluruh kekuatan militer AS waspada sepenuhnya terhadap ancaman bahaya perang atau terorisme yang dahsyat. Pelibatan militer yang disebut TNI pasti diperlukan dalam menanggulangi terorisme, karena sebenarnya beberapa kelompok teroris bukan sekedar pelaku tindak pidana kriminil belaka namun sudah menjadi combatants lengkap dengan persenjataan tempur berat. Contohnya di Marawi Pilipina Selatan. Marilah pintu dibukakan buat TNI tanpa pelembagaan berkepanjangan seperti zaman lampau yang belum terlalu lampau. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998