Supremasi Hukum dalam Awang-awang
berita
Politika
Sumber Foto : maduraexpose.com (gie/watyutink.com) 24 July 2018 19:00
Penulis
Indonesia adalah negara hukum. Begitu bunyi konstitusi. Konsekuensinya, segenap elemen bangsa wajib menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, penerapannya tak sesuai pengharapan konstitusi. Alih-alih dijunjung tinggi, hukum justru dikangkangi. Pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kuasa, baik jabatan maupun uang. Sementara rakyat miskin dipaksa tunduk patuh terhadap dalil hukum, sekalipun melawan rasa keadilan.

Konsep negara hukum lahir di era Reformasi, persis setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada 2001 silam, setidak-tidaknya agar kekuasaan ala Orde Baru tak terulang kembali di masa mendatang. Publik punya memori koletif bagaimana kedigdayaan Orde Baru. Hukum dijadikan alat kekuasaan. Bahkan konstitusi sekalipun menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan selama 32 tahun.

Pertanyaannya, sejauh mana supremasi hukum bisa ditegakkan sekarang ini? KUHP, misalnya, masih menggunakan warisan belanda. Padahal zaman Hindia Belanda, KUHP digunakan untuk menindas pribumi. Hingga kini, rakyat mematuhinya ketika berurusan dengan proses hukum, sekalipun melawan rasa keadilan. Bahkan, hakim pun terkadang tak bisa berbuat apa-apa terhadap kenyataan itu. Karena hakim hanya sebagai corong undang-undang.

Kepastian hukum dan keadilan menjadi prinsip dasar penegakan hukum. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bila hulu sungai adalah kepastian hukum, maka keadilan adalah lautan yang luas. Sementara, para penegak hukum memastikan lancarnya aliran sungai hingga ke lautan. Singkatnya, kepastian hukum guna menjamin keadilan masyarakat. Lantas, bagaimana mungkin keadilan bisa terwujud alat legimasi kepastian adalah hukum yang tidak adil?

Selain masalah produk hukum, publik meyakini masih banyak oknum penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan, hingga hakim yang kerap kali melenturkan pasal-pasal. Bahkan menjamur hingga ke Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Salah satu contohnya, kasus suap di Lapas Sukamiskin menyangkut fasilitas sel dan kemudahan izin keluar-masuk penjara.

Belum lagi soal kewenangan presiden memilih Kepala Polri dan Jaksa Agung--yang sampai sekarang nyaris tak pernah menjadi wacana publik. Padahal, katanya, kita menganut konsep trias politika. Memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika Kepala Polri dan Jaksa Agung dipilih presiden, maka potensial kedua lembaga tersebut menjadi alat kekuasaan.

Lantas, apa iya supremasi hukum bisa terwujud jika lembaga yudikatif dekat dengan kekuasaan? Padahal penegak hukum menjadi ujung tombak proses penegakan hukum. Bukankah proses pemilihan pimpinan sebaiknya diserahkan kepada masing-masing internal lembaga penegak hukum?

Saat ini sudah semestinya rakyat tak menuding bahwa ‘hukum sebagai alat melegalkan kejahatan terhadap rakyat dan negara’. Tapi apa mau dikata bila problem mendasar dalam dunia hukum tak pernah usai.  Lantas, adilkah menjunjung tinggi hukum jika pasal-pasalnya bau aroma ketidakadilan? Apakah itu artinya supremasi hukum sebatas berada dalam awang-awang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Kalau merujuk teori sistem hukum, ada tiga persoalan pokok yang sangat mendasar yang mengganggu proses penegakan hukum di Indonesia. Pertama, persoalan substansi hukumnya (peraturan perundang-undangan). Sebetulnya, dari segi kualitatif peraturan perundangan-undangan sudah banyak. Saya sendiri yang sudah mempelajari hukum lebih dari 30 tahun tidak hafal semua. Tapi dari aspek kualitatif memang perlu kita kritisi dan kaji lebih lanjut. Dari persoalan substansi ini akan mempengaruhi persoalan yang kedua, yaitu soal sumber daya manusia dan struktur. Terkadang dalam praktik penegakkan hukum, hukum yang baik sekalipun kalau SDM dan strukturnya kurang baik, itu membawa hukum pun terseok-seok. Ketiga, persoalan budaya masyarakat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Kadang-kadang di masyarakat muncul pemahaman kalau lazim dianggap benar. Padahal lazim itu belum tentu baik dan benar.

Apa yang bisa dilakukan supaya hukum bisa tertib? Salah satunya adalah SDM. Terutama SDM dari para penegak hukum, karena dalam praktik sehari-hari justru penegak hukum yang memperjualbelikan hukum. Bahkan, penegak hukum yang baik pun kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang lain dengan menggunakan oknum penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, agak susah memperbaiki penegakkan hukum. Karena tiga persoalan di atas memiliki masalah yang saling terkait.

Belum lagi persoalan lain dalam penerapan hukum. Kepentingan politik biasanya cukup dominan. Sebetulnya pada zaman Orde Baru bukan semata-mata karena jeleknya hukum, tapi hukum dimanfaatkan oleh orang yang punya kekuasaan. Memang politik dan hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas. Tetapi kalau terlampau mengedepankan kepentingan politik, kadang-kadang hukum dijadikan instrumen atau alat kekuasaan.

Betul, kita tidak bisa menghilangkan sejarah bahwa KUHP yang sekarang berlaku adalah warisan zaman kolonial. Tetapi sebetulnya KUHP sudah di-reform dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1946, kemudian UU Nomor 73 Tahun 1958. Kedua undang-undang tersebut upaya perbaikan-perbaikan dari KUHP yang dianggap usang, meski tetap masih belum sempurna. Karena banyak yang tidak ter-cover oleh KUHP, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan khusus.

Tapi kalau kita menilai secara objektif, tidak semua KUHP Belanda lebih jelek. Masih ada bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan. Bahkan dalam ketentuan-ketentuan tertentu, ada ketentuan buatan kolonial yang lebih humanis dibanding buatan legislatif Indonesia. Meski begitu, bagi Indonesia yang sudah merdeka, apalagi sekarang telah berusia 73 tahun,  selayaknya sudah memiliki KUHP sendiri. Namun tidak mudah memang, RKHUP yang rencananya akan disahkan tanggal 17 Agustus 2018 itu sudah sejak 1964 disusun, dan sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra.

Soal Kapolri dan Jaksa Agung yang dipilih oleh presiden, ini memang persoalan yang ambivalen. Sama halnya ketika Mahkamah Agung ada di dua kaki, yaitu di pemerintah dan di lembaga kekuasaan kehakiman. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan kondisi demikian maka kepentingan pihak tertentu, apalagi yang memberikan peran dan jasa, cenderung akan dikedepankan. Apalagi jika Kapolri dan Jaksa Agung yang dipilih tidak memiliki visi menegakkan hukum.

Jadi, memang seharusnya para pimpinan penegak hukum yang betul-betul netral walaupun agak susah. Karena sekarang politik agak dominan mencampuri urusan hukum. Meski begitu, para penegak hukum harus seobjektif mungkin memberi keadilan kepada masyarakat, walaupun agak susah alat ukurnya karena keadilian menurut kita terkadang semu.

Saya berharap para penegakkan hukum kita masih mengedepankan equality before the law dan persumption of innocence. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Dalam penegakan hukum, ada tiga faktor yang mempengaruhi; substansi hukum, struktur hukum atau perangkat hukum, dan ketiga soal budaya masyarakat. Jadi kalau melihat sejauh mana hukum bisa tegak atau tidak, itu tidak bisa melihat bagian per bagian. Tetapi tiga faktor tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Kalau kita bicara fair, bisa dinilai bahwa substansi hukum (norma peraturan perundang-undangan) belum seratus persen mencerminkan keadilan. Saya pikir kondisi tersebut terjadi di belahan dunia mana pun, di mana hukum selalu punya celah. Itu tantangan bahwa hukum bisa adil atau tidak.

Contohnya, ada satu undang-undang, sudah ditetapkan dalam beberapa tahun yang lalu, tapi dalam suatu waktu tertentu undang-undang tersebut justru tidak mencerminkan rasa keadilan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hukum itu dibuat untuk membaca dan memotret kondisi masyarakat saat itu. Hukum juga dibuat untuk memprediksi kejadian pada masa yang akan datang. Hanya saja kemampuan untuk memprediksi kejadian di masa mendatang sangat terbatas. Sehingga, hukum seringkali sudah ketinggalan sejak ditetapkan.

Mengenai hal itu, kita sebenarnya sudah punya perangkat (sistem) untuk memastikan bahwa norma hukum bisa dipastikan adil, ataupun kepastian hukum dan kemanfaatan. Salah satu sistemnya adalah adanya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ada dua lembaga penguji peraturan peraturan perundang-undangan, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ketika undang-undang dinilain inkonstitusional, maka bisa diajukan judicial riview ke MK. Jika ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinilai melanggar undang-undang, maka bisa diajukan uji materi ke MA. Pengujian ini karena menyadari sulitnya norma hukum bisa adil menjamin semua kepentingan masyarakat.

Upaya memisahkan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung dengan eksekutif bukan wacana baru. Tetapi wacana itu masih menimbulkan pro dan kontra dengan argumentasinya masing-masing. Kalau kepolisian dan kejaksaan dipindahkan kepada kekuasaan yudikatif, argumentasinya adalah kedua lembaga ini unsur penegakan hukum sehingga harus masuk dalam wilayah kekuasaan yudikatif. Tetapi, ada juga yang punya argumentasi bahwa, apa yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian adalah dalam koridor melaksanakan undang-undang. Secara teoritik, pelaksana undang-undang adalah lembaga eksekutif.

Apa yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka menjalankan undang-undang itu akan diuji profesionalismenya, proporsionalitasnya, dan kapasitasnya untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak melalui lembaga peradilan. Di pengadilan lah titik keseimbangannya. Artinya, pelaksanaan undang-undang oleh kepolisian dan kejaksaan itu “diuji” oleh lembaga peradilan melalui sidang di pengadilan.

Hanya saja terkadang kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan dilaksanakan dengan cara yang sewenang-wenang. Salah satu kasus, misalnya, ada informasi pelanggaran hukum yang sudah dilaporkan masyarakat. Tetapi karena ada kepentingan tertentu, kepolisian tidak mau menyelesaikannya dengan tuntas. Sebalinya, ada beberapa kasus yang sebenarnya unsur pelanggaran hukumnya masih sumir, lagi-lagi karena ada kepentingan tertentu, itu kemudian dipaksakan untuk diproses hukum.

Meskipun demikian, sebenarnya sistem ketatanegaraan kita sudah mengantisipasi itu. Di kepolisian kita punya Kompolnas RI yang salah satu tugasnya adalah pengawasan kerja-kerja kepolisian. Di internal kepolisian, ada Propam. Di kejaksaan, ada pengawas internal kejaksaan, eksternalnya adalah Komisi Kejaksaan. Artinya, walaupun substansi hukumnya dan aturan mainnya sudah bagus, tapi kalau manusia-manusianya (struktur hukumnya) tidak baik, maka substansi hukum dan aturan main tersebut terpengaruh menjadi tidak baik.

Jadi, boleh orang mengatakan bahwa supremasi hukum masih di awang-awang. Karena sejatinya hukum belum digunakan sebagai alat menyelesaikan masalah. Bahkan terkadang justru dijadikan alat kekuasaan. Praktinya, supremasi hukum itu bisa dikatakan belum membumi. Ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pakar hukum terdahulu, salah satunya adalah adanya adagium fiat justitia ruat caelum (keadilan harus ditegakan, meskipun langit akan runtuh). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara kekuasaan. Pasal ini bisa dimaknai, Pertama bahwa semua warga negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama di depan hukum,  harus tunduk kepada hukum dan dilindungi oleh hukum, tidak ada yang kebal hukum dan tidak boleh ada yang diperlakukan semena-mena oleh hukum.

Kedua, Indonesia bukanlah negara yang berdasar atas  kekuasaan, artinya bahwa pemerintah maupun institusi-institusi negara yang ada di sini harus menjalankan tugas dan  kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada, tidak boleh kewenangan itu dijalankan dengan kekuasaan yang sekuasa-kuasanya/sewenang-wenang. Kekuasaan itu dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang ada.

Namun demikian ada fakta-fakta di masyarakat yang sampai hari ini belum berubah, perilaku oknum aparatus penegak hukum yang masih menjadikan kewenangan sebagai sumber pendapatan dan praktek-praktek kotor lainnya, disisi lain juga masih ada pencari keadilan yang memanfaatkan kekayaan/kedudukannya untuk menegosiasikan masalah-masalah hukum yang menjeratnya. Tidak keliru rasanya jika kemudian ada kesan di masyarakat bahwa,  "Hukum tajam ke bawah,  tumpul ke atas".

KUHP warisan Belanda  selalu menjadi bagian dari sasaran carut-marutnya hukum di Indonesia, sampai hari ini kita belum memiliki KUHP baru yang dimasak/diramu dari  pemikiran-pemikiran atau diskursus kita sendiri.

Dalam situasi seperti ini, gagasan Prof. Soetjipto Raharjo tentang "Terobosan Hukum/Hukum Progresif" perlu mendapat tempat. Gagasan ini menyajikan tentang kemanfaatan hukum yang bisa dirasakan oleh masyarakat.  Pro kontra pasti ada,  namun apa artinya kepastian hukum jika tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat.

Kedepan, penegakkan hukum (supremasi hukum) harus dijalankan secara paralel di atas komitmen pembenahan sumber daya manusia sejak dari rekruitmen sampai penugasan sesuai kompetensinya, dengan sistem hukum yang benar secara konten maupun mekanisme pembuatan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF