TGPF 22 Mei, Urgenkah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 31 May 2019 18:00
Penulis
Watyutink.com - Wacana pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengemuka menanggapi kasus kerusuhan 22 Mei silam. TGPF ini nantinya bertugas menginvestigasi dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat saat menangani demonstrasi hasil Pilpres 2019 di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berakhir ricuh. Lebih lanjut TGPF ini diharapkan dapat mengungkap aktor intelektual di balik kericuhan 22 Mei.  

Pro kontrapun lantas menyeruak mengiringi wacana ini. Ada pihak yang setuju lantaran banyak kasus HAM yang tidak tuntas seperti kasus Munir dan Novel Baswedan. Selain itu, kasus kerusuhan ini melibatkan kepolisian. Rasa-rasanya tidak elok atau kurang meyakinkan jika hanya pihak kepolisian yang berusaha mengungkap fakta. Perlu ada pihak luar yang independen yang ikut membantu menguak fakta. 

Di pihak lain, ada yang kurang setuju karena menilai saat ini kepolisian masih menangani kasus ini dengan maksimal dengan Tim Pencari Faktanya. Selain itu ada kekhawatiran jika TGPF ini sarat muatan politis dan masih terlalu prematur. Sebenarnya seberapa urgen pembetukan TGPF 22 Mei ini? 

Dalam kerusuhan 22 Mei silam, setidaknya ada 8 orang meninggal. Satu korban teridentifikasi terkena peluru tajam. Sementara korban luka-luka paling banyak berada pada luka ringan sebanyak 462 orang. Nontrauma 93 orang dan luka berat sebanyak 79 orang. 

Bahkan dalam penyelidikan selanjutnya terungkap kabar empat tokoh nasional menjadi target pembunuhan. Mereka adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gories Mere. Selain itu ada satu pemimpin lembaga survei swasta, Yunarto Wijaya. 

TGPF sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Setidaknya TGPF pernah dibentuk untuk beberapa kasus HAM seperti kasus pembunuhan Munir dan kekerasan yang menimpa Novel Baswedan. Namun sayangnya, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut seperti yang diharapkan masyarakat. Bahkan berkas laporan kasus Munir saja hilang. 

TGPF ini menimbulkan pro kontra bisa jadi karena sampai saat ini tidak ada patokan atau aturan khusus kapan perlu dibentuk TGPF. Bahkan ada yang menilai jika terlalu sering dibentuk TGPF, maka pihak kepolisian bisa terdelegitimasi oleh tim ini. Hal lain yang juga patut diperhatikan yakni hasil temuan dari belum tentu dapat dilanjutkan dengan proses hukum. Lalu apa gunanya? 

Terlalu sempit jika masih meributkan perlu tidaknya TGPF 22 Mei dibentuk.  Yang lebih penting yang harus diperhatikan ialah langkah apa yang akan diambil jika TGPF ini telah menyelesaikan tugasnya. Apakah akan berhenti sampai di situ tanpa ada tindak lanjut secara hukum? Lalu bagaimana seharusnya pemerintah melangkah  untuk  mempercepat pengungkapan kasus tragedi 22 Mei ini?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Pembentukan TGPF 22 Mei ini bisa dilakukan kalau seandainya sudah tidak ada lagi pihak yang dapat dipercaya sebagai tim untuk mencari fakta independen. Dengan adanya tim gabungan ini diharapkan terdiri dari berbagai unsur sehingga nanti hasilnya bisa dipercaya. Karena kalau kita lihat dinamika di masyarakat, sepertinya saling klaim apa yang menjadi penyebab kerusuhan. Kecenderungannya saling menuduh dan saling memberikan informasi akan kebenaran masing-masing secara sepihak di masyarakat. 

Kubu 02 terutama menyatakan ini masalah yang terkait perlakuan aparat. Sementara aparat dan pihak 01 menyatakan ada penunggang gelap. Bahkan ada berbagai cerita yang seram seperti rencana pembunuhan itu.  

Jadi menurut saya tim itu dimasukkan dari berbagai unsur. Sehingga hasilnya tidak sepihak begitu. Ini kan masih dalam nuansa persaingan.  

Namun masalahnya adalah siapa anggota tim itu? Kalau kita lihat semua orang saat ini masing-masing punya standing semua. Hampir tidak lagi menyisakan intelektual atau orang cakap yang betul-betul netral. Kalau tidak ada ya terpaksa ya gabungan dari unsur-unsur itu.  

Tapi siapa yang menunjukknya? Presiden? Sementara saat ini presiden ikut terlibat kompetisi politik juga. Apakah DPR? DPR sangat tergantung konstelasi terkuat. Tetapi DPR masih sangat mungkin karena masih menggambarkan polarisasi.

Cuma takutnya malah ga bisa kerja. Jadi itu persoalan mencari siapa pihak yang terpercaya. Mau tidak mau menurut saya DPR yang membentuk. Cuma masalahnya DPR kan menyangkut logistik dan sebagainya. Ya, lazimnya yang membentuk presiden. Jadi ya kalau Presiden mau membentuk, harus menunjuk orang yang independen. 

Jika seandainya jadi dibentuk TGPF maka hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat. Itu yang penting. Tidak hanya di bawah meja. 

Selama ini tim- tim seperti itu kurang transparan karena menyangkut orang atau tokoh tertentu. Misal Tim pencari fakta tentang Munir. Itu tidak disiarkan ke publik temuannya. 

Ini nanti juga bisa mengalami hal yang sama, temuannya tidak diumumkan ke publik. Karena memang ada dilema di sana kalau memang menyangkut orang tertentu. 

Padahal kalaupun diumumkan, padahal ini kan belum menjadi process of law. Jadi itu bisa akan membuat orang dihukum tanpa sebuah proses hukum yang fair. 

Tapi ya sudahlah, kalau mau transparan dan terbuka ya mau tidak mau. Toh kalau orang dinyatakan bertanggung jawab, bukan berarti dia bersalah. Masih ada proses hukum yang harus dilalui. 

Untuk ini tantangannya sekali lagi penegak hukumnya yang independen. Padahal kita tahu dalam kasus ini kan yamg terlibat ya penegak hukumnya. 

Sebenarnya kalau mau, TGPF ini perlu dibentuk tapi setelah nanti putusan MK. Kalau MK menolak permohonan, maka Jokowi yang akan menjadi presiden. Tapi kalau mengabulkan permohonan, kita lihat, terkabulnya seperti apa. Apakah diskualisifikasi atau pemilihan ulang, dan sebagainya. 

Kalau masih seperti ini situasinya ya belum bisa dibentuk saat ini. Karena masih akan terombang ambing dalam badai politik. Tapi kalau sudah pasti jokowi, mungkin Jokowi yang harus legowo untuk mencari orang yang independen. Tapi siapa tokoh netral saat ini? Pasti adalah tokoh yang selama ini tidak terlibat di kedua kubu. Misal saja Komnas HAM. Itu alternatifnya. Walaupun pemerintah belum tentu mau karena Komnas HAM suaranya lebih menyalahkan aparat. Tapi mau tidak mau itu institusi yang memang concern masalah pelanggaran HAM. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Universitas Tadulako (Untad)

Pembentukan TGPF 22 Mei saya rasa tidak perlu. Jika dipaksakan membentuk TGPF, itu artinya kita tidak percaya pada aparat keamanan kita yaitu Polisi, yang dalam konteks demo tanggal 21 dan 22 Mei lalu dibantu oleh TNI. 

Polisi sudah bekerja rapi dan profesional menangani masalah ini. Sebelum demo, kepolisian sudah mengingatkan kepada semua pihak terutama pihak Paslon 02. Isinya yang intinya bahwa demo akan mereka lakukan, kemungkinan besar akan ditunggangi. Sehingga Polisi meminta demo jangan dilaksanakan.

Pemerintah dan banyak pihak juga sudah mengingatkan akan hal itu. Bahwa kemungkinan demo tersebut akan ditunggangi oleh berbagai pihak yang ingin merusak NKRI. Dan jika hal itu terjadi, jatuhnya korban sulit dihindari.

Jika ada hal yang kurang berkenaan menyangkut pilpres, maka gunakan sarana hukum untuk keberatan secara konstitusional. Jangan menggunakan massa di jalan raya.

Tampaknya himbauan atau permintaan itu tidak digubris oleh kubu 02. Bahkan hal itu seolah menambah tekad mereka. Dengan dalih kebebasan berpendapat, mereka melakukan demo. Mula-mula berlangsung mulus, kemudian  berubah chaos hingga akhirnya korban berjatuhan. Benar saja, polisi menemukan keterlibatan pihak ke-3 yang memanfaatkan situasi ini.

Polisi dan TNI sudah bekerja profesional sehingga tidak jatuh banyak korban. Sungguhpun begitu, terutama polisi, tetap dipandang represif, berpihak, dan tidak profesional perlu dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Tidak perlu membetuk tim itu. Kerja profesional Polisi, yakni menangani masalah ini, termasuk penyidikan pihak yang terlibat, harus dihormati. Polisi adalah lembaga keamanan yang sudah bekerja profesional.

Wacana pembentukan TGPF teramat politis. Jika terbentuk, maka boleh jadi pihak lain akan menyimbolkannya untuk kemudian menyudutkan pemerintah. Termasuk akan timbul  pandangan pihak dunia internasional, bahwa pemerintah represif sehingga perlu TGPF untuk mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi. Pemerintah akan disudutkan dan dicitrakan buruk di dunia internasional.

Selain itu pula, pembentukan TGPF akan menjadi pintu masuk bagi berbagai pihak untuk mendelegitimasi pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Mereka akan membuat cerita seolah-olah kebebasan dibungkam karena menutupi kecurangan di pilpres. Saatnya percaya pada pemerintah, khususnya profesionalisme polisi dan tentu saja TNI. TGPF tidak diperlukan. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat