Tentang Zulkifli Hasan dan LGBT
berita
Politika

Sumber Foto: liputan6news.com

23 January 2018 18:00
Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan, soal sikap fraksi di DPR terkait LGBT langsung jadi trending topic di dunia maya. Terlepas pernyataan yang disampaikan Zulkfli itu kurang tepat atau salah ucap dan salah kutip, sebagai ketua lembaga tertinggi negara seharusnya ekstra hati-hati dalam menyampaikan segala sesuatu yang masih belum valid. Karena pernyataan yang tak didasari bukti yang valid akan menimbulkan reaksi bak bumerang. Apalagi isu yang disampaikan sangat sensitif.

Dalam pernyataan akhir pekan lalu, Zulkifli menyebut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berkembang di Indonesia. Namun, Zulkifli tak menyebutkan nama-nama partai politik dan fraksi mendukung LGBT tersebut.

Pernyataan kontroversi ini mendapatkan kecaman sejumlah kalangan DPR. Bahkan Ketua DPR Bambang Soesatyo angkat bicara terkait hal ini. Dia menilai pernyataan Zulkifli kurang tepat dan diragukan kebenarannya karena saat ini tidak ada pembahasan RUU khusus LGBT. Yang ada malah pembahasan pasal RUU KUHP di komisi III terkait pemidanaan hubungan sesama jenis.

Kecaman yang sama juga dilontarkan Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan yang mengatakan pernyataan Zulkifli ceroboh dan tidak didukung dengan data yang valid. Bahkan, untuk menyebut lima fraksi yang mendukung LGBT saja Zulkifli tak berani.

Yang menarik dan menjadi catatan, bukannya terlalu riskan kalau partai atau fraksi mau berkompromi dengan pelegalan LGBT, mengingat tahun ini tahun politik dimana setiap partai berlomba-lomba membangun pencitraan untuk mendulang suara pada 2019 nanti. Kalau pun ada individu di DPR yang menganut paham yang dimaksud tersebut. Rasanya tidak akan berani mengungkapkan atas nama pribadi, partai apalagi fraksi. Itu adalah aib. Tentu saja akan membunuh keberadaan dan kepentingan partai dalam sekejap.

Belakangan pernyataan ini dibantah Zulkifli sendiri dengan menyatakan, sudah ada lima fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT. Ini titik masalahnya, apa sih motivasi Zulkifli melontarkan statemen tidak berdasar yang belakangan dibantah dia sendiri? Apa ingin menaikkan popularitas pribadi? Apakah ingin membangun kesan bahwa PAN sebagai Partai Islam modernis yang berakar pada Muhammadiyah konsisten ingin menegakkan nilai-nilai moral dan agama Islam? Kalau itu tujuannya, rasanya itu blunder sebab dia melontarkan tuduhan tanpa bukti. Isu anti LGBT diasosiasikan dengan Islam pun kurang populer.

Kalau memang niatnya untuk menjaring simpati di 2019, bukankah PAN yang banyak diisi akademisi dan intelektual Islam mengapa tidak mengusung isu-isu kemanusiaan universal seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan lain-lain? Kecuali jika Zulkifli Hasan yang menyatakan mendukung Jokowi memang ingin membonsai perolehan suara PAN yang masih sangat terkooptasi Amien Rais, sang pendiri partai yang tegas beroposisi terhadap Jokowi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Pernyataan Zulkifli Hasan tentang adanya lima fraksi yang pro LGBT mungkin benar dan mungkin salah, meskipun sudah dibantahnya sendiri. Mungkin benar karena kenyataannya menurut salah satu kabar burung dari 'orang dalam' yang dapat dipercaya bahwa 'silent operation' untuk melegalkan LGBT terus berjalan, baik di dalam maupun di luar gedung DPR (pembahasan di sebuah hotel, misalnya). Hanya saja Zulkifli Hasan tidak punya keberanian menyebutkan partai mana saja yang diindikasikan pro LGBT.

Mungkin salah, karena Zulkifli Hasan sendiri sudah membantahnya, dengan menyatakan yang sebaliknya justru lima fraksi itulah yang anti LGBT. Suatu pernyataan yang seolah ingin menyalahkan yang mendengar, melihat dan membaca pernyataan beliau. 

Perilaku seorang politisi senior dengan jabatan terhormat seperti beliau tentu tidak etis, tidak akurat, dan terkesan hanya mencari popularitas. Sebuah blunder bagi beliau, sangat disayangkan.

Meskipun demikian, terlepas dari benar tidaknya, pernyataan Ketua MPR tersebut bagaikan 'Alarm' yang membangunkan kesadaran masyarakat akan bahaya nyata LGBT. Didukung dana luar negeri dan dalam negeri yang besar, para aktivis yang agresif, dan jaringan yang semakin luas, dengan mendompleng isu hak azasi manusia (HAM), gerakan legalisasi LGBT semakin berani dan terang-terangan. Dengan mendekati para pengambil keputusan dan legislator, para aktivis LGBT berusaha agar kesuksesan di 23 negara yang telah melegalkan LGBT bisa direplikasi di Indonesia. 

'Alarm' yang dibunyikan Zulkifli Hasan cukup efektif membangunkan Buya Syafi'i Ma'arif untuk menasihati Ketua DPR, Bambang Susetyo, agar tidak melegalkan LGBT. Bambang telah berkomitmen untuk mematuhi nasihat Buya Syafi'i, yang diikuti oleh pernyataan para anggota DPR yang menunjukkan sikap mereka yang jelas menolak LGBT. Yang paling penting, bukan hanya menolak LGBT, tetapi juga mereka menunjukkan kekhawatiran jika partainya dituduh pro LGBT. Itu pertanda baik bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara ke-24 yang melegalkan LGBT.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Memainkan isu LGBT di tahun politik ini memang sexy karena isu ini sangat populis yang pastinya disukai oleh para penceramah agama dan politisi untuk mengangkat popularitasnya.

Sayangnya cara bermainnya tidak cantik alias ceroboh yang dimainkan seakan-akan mengangkat diri sendiri dengan memojokkan pihak lain, yang ternyata tidak akurat atau tidak bisa dibuktikan, malah jadi blunder.

Bahkan tudingan itu juga secara hitung-hitungan rasional tidak masuk akal mengingat semua agama umumnya menolak LGBT. Dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Jadi hanya partai yang luar biasa bodoh membela LGBT di tahun Pilkada dan Pemilu 2018-2019.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Elite cerahkan massa atau tunggangi massa? Elite bisa jadi  pencerah dan bikin terobosan mendamaikan seperti  ketika Anwar Sadat rela datang ke Knesset (DPR) Israel dan meneken perdamaian dengan Menachem Begin. Daud Beureuh satu dari 3 tokoh DI yang rekonsiliasi dan wafat  dalam damai. Kahar Muzakkar tertembak dalam operasi, sedang Kartosuwiryo dieksekusi. PM Rabin jadi korban ektremis Yahudi karena berani teken perdamaian Oslo dengan Arafat. Sayang waktu itu Soeharto sebagai ketua GNB (Gerakan Non-Blok) sudah disowani Rabin di Cendana kurang  berani menjadikan Jakarta tuan rumah perdamaian Rabin-Arafat.

Saya malas mengomentari isu  LGBT terlalu kecil untuk kelas negarawan. Ketua MPR yang terjebak bukan jadi pencerah massa kelas negarawan atau jadi agitator massa kelas ormas lokal. Ketua DPR justru tegas tidak ada isu itu. Case closed, jangan diperpanjang urus tetek bengek LGBT. Masih banyak  kerjaan raksasa geopolitik yang harus diprioritaskan bukan mengeksploitasi massa urus tetek bengek LGBT. Korea saja sudah bersatu  di Pyeongcang Winter Olympic. Kok kita masih ribut tetek bengek LGBT.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat-Konsultan Hkm Pasar Modal, Mediator Ekonomi Syariah, Auditor Hkm, Kurator& Pengurus, Liquidator, Akademisi UIN Yogya

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Yang sedang dibahas di DPR  rencananya memuat pengaturan perbuatan cabul pasangan dewasa sesama jenis. Perubahan ini dikritik sejumlah kalangan khususnya pasal 292 yang rencana akan direvisi. Saat ini perubahan tersebut masih bersifat draf. Isi dari draf tersebut dapat dimaknai bahwa hubungan sesama jenis dibolehkan asal sudah dewasa/ 18 tahun. Sedangkan pada ayat 2 draf tersebut menjelaskan bahwa apabila telah 18 tahun tetapi hubungan cabul sesama jenis bila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melanggar susila dimuka umum, publikasi atau mengandung pornografi maka dilarang dan dipidana penjara paling lama 9 tahun. 

Nah persoalannya adalah bagaimana apabila cabul sesama jenis tidak dengan hal tersebut di atas? Berarti hukum melegalkan cabul sesama jenis. Sebaliknya rumusan pasal itu tidak perlu dicantumkan batas usia, sehingga cabul dengan sesama jenis baik dewasa atau belum dewasa maka dipidana. Lalu, pertanyaanya adalah bagaimana apabila anak-anak sebagai korban cabul sesama jenis? Apabila hal ini terjadi maka korbannya dilindungi, didampingi psikiater dan pelakunya yang dihukum.

Terlepas tidak sengaja atau sengaja memantik isu dukungan legislatif terdapat LGBT, setidaknya menjadi warning bagi anak bangsa bahwa mayoritas umat islam Indonesia pasti menolak LGBT dengan rujukan Quran.  "Pemaksaan" secara yuridis formal dengan diakuinya LGBT berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan yang dapat membuka peluang main hakim sendiri ketika dijumpai pasangan LGBT dilingkungan mereka. Sebagai ilustrasi pembanding yang terjadi praktik main hakim sendiri terhadap pasangan kumpul kebo diarak keliling kampung.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Banyaknya pro-kontra terhadap pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terhadap adanya sikap lima fraksi mendukung LGBT haruslah di lihat dari kacamata kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Ancaman LGBT terhadap kehidupan generasi muda beberapa tahun terakhir ini sungguh luar biasa. Banyak orang tua sangat resah perilaku ganjil  anak-anak mereka yang secara kasat mata dianggap normal. Perilaku menyimpang ini banyak kita ketemui diberapa tempat seperti mall, restoran dan tempat-tempat hiburan lainnya bahkan gejala LGBT juga sudah merasuk mahasiswa di perguruan tinggi.

Begitu masivnya perkembangan LGBT ini sangat wajar kalau Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR penanggung jawab utama masalah kehidupan bangsa dan negara serta yang diberikan tanggung jawab untuk mensosialisasi empat pilar (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Eka) dengan melontarkan pernyataan tersebut di atas.

Pernyataan tersebut diperkirakan sudah melalui pertimbangan dan alasan yang matang karena melihat kapasitas Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN yang notabane adalah  partai  yang diisi oleh kader akademisi dan intelektual Islam yang hebat .Pasti ada pertimbangan kenapa Zulkifli melontarkan pernyataan tentang LGBT (lesbian, gay,biseksual dan transgender). Kemungkinan besar pembahasan mengenai masalah UU LGBT yang dibahas di DPR berlarut-larut dan tidak menjadi prioritas oleh partai politik tertentu. Walaupun Zulkifli Hasan enggan menyebutkan nama-nama partai politik yang fraksinya mendukung LGBT , namun masyarakat sudah menduga partai politik mana yang tidak tegas dan cenderung akomodatif terhadap eksistensi LGBT di Indonesia.

Sebagai partai Islam modernis yang berakar pada Muhamadiyah menginginkan agar semua partai politik yang wakil-wakilnya kebanyakan diisi oleh politisi Islam agar sadar bahwa masalah LGBT sudah mengancam nilai-nilai moral agama khususnya agama Islam. Umat Islam tidak mau lagi kecolongan seperti dilegalkannya pencantuman aliran kepercayaan di KTP.

Masalah sensitif ini mestinya menjadi prioritas bagi politisi Islam di senayan agar masalah LGBT ini menjadi common enemy (musuh bersama) yang harus dijadikan prioritas penyelesaiannya menjadi UU agar dapat menjadi payung hukum bagi penegak hukum untuk bertindak agar penyebaran LGBT dipersempit ruang geraknya. Walaupun pernyataan Zulkifli Hasan dianggap kontroversi namun pernyataan tersebut memberikan kesadaran bagi kita bahwa masalah LGBT itu sudah berada dalam stadium empat dan jika tidak ditangani serius oleh pemerintah akan membahayakan kehidupan generasi muda yang akhirnya dapat mengancam  kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Publik berhak meminta penjelasan mengapa sampai Zulkifli Hasan menyampaikan ada fraksi yang menolak LGBT dengan kesimpulan ada fraksi yang menerima. Penelusuran yang saya lakukan memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya penolakan atau penerimaan tadi terkait dengan UU tentang LGBT, bukan mengenai LGBT itu sendiri yang ditolak oleh SEMUA fraksi. Artinya tentang LGBT dirancang untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Bukan dengan membuat UU LGBT secara khusus. Pembahasan mengenai persoalan LGBT masih mengalir secara cair dan masih terus berlangsung.

Sikap politik PAN selama ini terhadap pemerintah Presiden Jokowi yang terkesan berwajah Janus berupa DWI wajah merupakan problem terpisah dan bersifat internal PAN yang mesti disikapi tersendiri. Nampak PAN fraksi Zulkifli ingin masuk ke dalam koalisi pemerintah, namun ada kekuatan rekalsitrant yang menolak koalisi dengan pemerintah, sehingga publik harus melihat DWI wajah tersebut dalam perpolitikan nasional selama ini. Barangkali ketersandungan Zulkifli mesti dilihat dalam perspectif ini pula. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk