Terorisme, “Jihad” Tanpa Perikemanusiaan
berita
Politika
Sumber Foto : suryamalang.com (gie/watyutink.com) 13 May 2018 14:45
Penulis
Lagi, aksi teror kembali terjadi. Tiga serangan bom bunuh diri meledak di Surabaya, Minggu (13/5/2018). Sasarannya sama, yaitu gereja; satu di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, lalu di Gereja GKI Diponegoro, dan ketiga di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Akibatnya, hingga saat ini tercatat 10 orang anak negeri tewas, puluhan orang harus mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit karena luka-luka. Belum lagi kerugian materil yang harus ditanggung.

Gilanya, pelaku bom bunuh diri di GKI Diponegoro adalah seorang ibu yang membawa serta dua anaknya! Seorang anak kecil yang baru turun dari mobil keluarganya menuju pintu gereja juga menjadi korban tewas di Gereja Santa Maria. Yang menjadi pertanyaan, mengapa perempuan yang dijadikan “pengantin” bom bunuh diri tidak seperti serangan bom lainnya?

Selama sepekan ini nalar publik dihiasi dengan peristiwa nir kemanusiaan. Empat hari lalu, kita baru saja menyaksikan tragedi rusuh di Mako Brimob yang menyebabkan 5 anggota Densus 88 gugur. Sabtu (12/5/2018), satu prajurit Brimob tewas ditikam pelaku misterius di Markas Intel Brimob Kelapa Dua, Depok. 

Rangkaian kejadian berikutnya berlangsung sungguh begitu cepat. Dua gadis ditangkap karena berniat menyerang personil Brimob Kelapa Dua.  Selanjutnya, empat tersangka teroris di Bekasi yang kabarnya berniat menyerang Mako Brimob, juga dibekuk kepolisian. Dan pagi ini kembali kita dikejutkan dengan tregedi tiga bom yang meledak berurutan di Surabaya. Pertanyaannya, ada apa dengan semua rentetan kejadian ini? 

Sulit untuk mengatakan bahwa peristiwa ini tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Apakah bom bunuh diri di Surabaya ini menjadi hulu ledak dari kericuhan di Mako Brimob? Lantas, apakah rentetan serangan terorganisir yang dirancang oleh kelompok teror akan memulai serangan besar-besaran di Indonesia? 

Aksi terorisme adalah persoalan akut yang tak kunjung terselesaikan. Berulang-ulang serangan bom terjadi di berbagai tempat di Nusantara. Mirisnya, masyarakat sipil tak berdosa yang harus menelan getahnya dengan menjadi korban. Apakah ini menandakan bahwa gerbong teroris begitu cakap memainkan “kontra intelijen” sehingga aparat keamanan “kecolongan”? Lantas, siapa yang sebenarnya bermain di balik serangan teror di Indonesia?

Hingga kini, kelompok teroris masih berkelindan di Bumi Pertiwi. Jaringan teroris merajalela, bekerja dalam senyap, dan kian militan menantang negara. Lantas, bagaimana membasmi aksi berkedok jihad fisabilillah ini?

Sayangnya, pakar terorisme meyakini instrument hukum (UU Terorisme) sudah usang. Namun RUU Terorisme juga tak kunjung diselesaikan oleh DPR, karena masih menyisakan pro-kontra. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah peran TNI sangat dibutuhkan untuk menumpas terorisme? 

Perlu menyadari bahwa pelaku teror adalah para pelanggar HAM sangat berat. Jangan beri sedikit pun ruang toleransi. Perlu juga tindak tegas pihak-pihak yang berdalih dan cenderung bersimpati pada gerakan jihad yang keblinger ini. Harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Harus juga dicari akar permasalahannya agar jangan asal tumpas hari ini besok tumbuh lagi!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Guru besar ekonomi UII Yogyakarta, Wakil Ketua PP ISEI

Aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya adalah tindakan yang pantas dikutuk semua orang yang berakal sehat. Membunuh orang tidak berdosa--yang sedang melaksanakan keyakinannya--merupakan tindakan tidak beradab. Islam menghormati pemeluk agama lain; laqum dinukum waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku).

Prilaku demikian (aksi bom bunuh diri) tidak akan mampu menekan pemerintah maupun masyarakat. Bahkan akan berhadapan dengan kesadaran masyarakat yang lebih luas untuk memerangi aksi-aksi biadab dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bisa jadi ada ketidakpuasan terhadap berbagai realitas kehidupan yang ada di masyarakat, seperti ketimpangan dan ketidakadilan. Namun menumpahkan kekesalan dengan melakukan teror dan mengorbankan orang yang tak berdosa sungguh respons yang salah dan biadab.

Oleh karena itu, semua elemen masyarakat--termasuk civitas akademika (kampus), tokoh agama, dan lain-lain-- hendaknya tak sekadar mengutuk. Tetapi bergandengan tangan untuk mengedukasi publik agar dapat menyalurkan kritik secara bertanggungjawab dan memperjuangkan keinginan melalui jalur-jalur konstitusional, bukan dengan menebar terror. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Tak kurang dari seminggu, dua peristiwa berdarah berkaitan dengan terorisme telah mencabut nyawa manusia dan mencabik rasa kemanusiaan kita. Dua peristiwa itu membuktikan bahwa masyarakat akan terus diteror oleh kelompok-kelompok kriminal radikal bersenjata untuk menjadikan Indonesia sebagai "medan perang".

Modus mengebom gereja untuk mengadu domba antar pemeluk agama merupakan cara yang masih dianggap efektif. Modus lainnya seperti membuat kerusuhan di simbol keamanan negara dan memainkan hoax via media sosial.

Dua peristiwa itu juga membuktikan bahwa jaringan teroris dan kelompok radikal bersenjata masih sangat terorganisir. Sel sel tempur mereka masih aktif dan ditopang sel sel yang bergerak di dalam tubuh masyarakat. Sel sel yang bergerak ditengah masyarakat seperti sel kanker yang secara perlahan meracuni anggota masyarakat dengan berbagai isu, mulai dari issue pemerintahan thogut yang harus dilawan sampai isu pelanggaran HAM oleh Polri, khususnya Densus 88.

Menghadapi jaringan teroris seperti ini, pemerintah sudah seharusnya bertindak cepat, tegas dan tidak ragu demi menjaga keamanan negara. Apalagi teror termasuk katagori extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sehingga harus ditangani dan ditanggulangi secara luar biasa pula. Tindakan preemtive strike diperbolehkan dalam menangani terorisme sehingga ketika didapat data intelijen kualifikasi A1 mengenai rencana teror oleh kelompok kriminal bersenjata atau teroris, maka aparatur keamanan dan pertahanan negara diperkenankan  menyerang untuk menggagalkan rencana teror tersebut.

Memang UU Terorisme masih kurang sempurna, tapi ada prinsip-prinsip penanganan terorisme yang berlaku secara universal. Sebenarnya, kita punya unit-unit anti teror yang ada di institusi pertahanan (TNI) yang bisa juga digerakkan sebagai mitra aparatur keamanan  negara (Polri) dalam membasmi terorisme.

Pasca kasus di Mako Brimob, Depok, seharusnya Badan Intelejen Nasional (BIN) sudah mendapat informasi atau minimal menganalisa pergerakan kelompok teroris ini, lalu melakukan preemptive strike.

Kita menyesalkan dan mengutuk tindakan teror bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, serta berduka cita kepada para korban. Tapi tentunya kita dan negara tidak berhenti hanya pada penanganan setelah teror terjadi. Bahkan yang lebih penting adalah tindakan hukum dan tindakan koersif untuk membasmi jaringan teroris dan kelompok radikal yang menginginkan negara ini kacau. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

SETARA Institute mengutuk keras aksi terorisme dengan bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya pada Minggu (13/5/2018). Aksi biadab dan tidak berperikemanusiaan ini tidak pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Masyarakat sebaiknya tidak terpecah belah oleh upaya-upaya provokasi dengan kekerasan yang menyasar tempat-tempat ibadah. Tunjukkan bahwa kita tidak takut dan mampu bergandeng tangan mengatasi aksi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Aksi bela sungkawa tidak perlu ditunjukkan dengan menyebar gambar, video, dan material lain yang justru menyebarluaskan pesan ketakutan semakin meluas, sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap aksi kekerasan.

SETARA Institute mendukung institusi Polri dan aparat keamanan serta intelijen untuk terus menerus melakukan penindakan terhadap aksi terorisme, termasuk mendeteksi setiap gejala-gejala permulaan yang mencurigakan. Tidak perlu ragu mengambil tindakan hukum dan tindakan koersif lainnya, sepanjang secara faktual dan aktual dibutuhkan oleh aparat keamanan. Keberhasilan menindak aksi terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok  pada (9/5.2018) dan juga prestasi sebelumnya, cukup menjadi bekal bagi Polri untuk mengendalikan situasi dan memastikan aksi-aksi terorisme bisa diatasi.

Paralel dengan penindakan yang dilakukan Polri, intelijen Negara yang tersebar di banyak institusi keamanan dan institusi pemerintah lainnya harus meningkatkan kewaspadaan maksimum sehingga tindakan preventif bisa dilakukan dengan bekal informasi intelijen yang lebih presisi.

Pemerintah melalui kementerian terkait harus memastikan adanya remedy (pemulihan) yang memadai bagi korban-korban aksi terorisme, sehingga mereka yang menjadi korban atau keluarga korban dapat memperoleh keadilan dan layanan negara. Cara ini merupakan bagian dari tanggung jawab bahwa Negara hadir melindungi korban kekerasan.

Intensitas aksi terorisme belakangan ini adalah bagian dari upaya menganggu stabilitas keamanan nasional, di tengah kontestasi elit di tahun politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Karena itu, diingatkan bagi para elit politik untuk tidak bermain-main dengan isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme dengan memberi ruang-ruang inkubasi yang kondusif bagi kelompok intoleran-radikal melakukan aksi kekerasan. Pada saat yang sama, elit politik yang berkuasa juga harus sungguh-sungguh mengatasi berbagai bibit perpecahan, gejala segregasi sosial-keagamaan, aksi intoleransi, dan lain-lain. Sekecil apapun gejala itu, harus ditangkap sebagai titik permulaan dari aksi yang lebih serius di kemudian hari. (mry)

CATATAN: Opini ini merupakan Siaran Pers Hendardi, Ketua SETARA Institute yang diterima redaksi watyutink.com tanggal 13 Mei 2018

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Reform Institute

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) prihatin dan berduka sedalam-dalamnya atas terjadinya pemboman di tiga tempat ibadah di Surabaya, Minggu (13/5/2018) pagi ini. BPIP mengutuk setiap tindakan kekerasan yang dilakukan kaum teroris dan ikut belasungkawa kepada semua korban, mudah-mudahan mereka mendapatkan kelapangan di alam baka dan segenap keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

BPIP menyerukan kepada masyarakat luas agar tetap tenang dan tabah seraya berhati-hati dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Begitu pula, mengimbau masyarakat  mempercayakan proses hukum kepada aparat yang berwenang, khususnya Polri.

Mudah-mudahan bangsa dan negara ini senantiasa diridhoi Tuhan YME dalam menciptakan kehidupan tentram damai bersama. BPIP meyakini dengan mengimplementasikan Pancasila secara utuh dan menjalankan agama secara benar  kita mampu melewati segala cobaan. Inilah saatnya seluruh Warga Negara bahu membahu bergotong-royong menolak setiap hasutan dan melaporkan setiap gerak-gerik mencurigakan yang bertujuan memecah belah dan meneror masyarakat kepada pemerintah.

BPIP memohon khalayak tidak bertindak emosional sehingga terjebak ikut memviralkan semua video dan foto pemboman gereja ini.  Hal ini guna mencegah terciptanya rasa takut masyarakat luas sebagaimana target yang diharapkan oleh  terorisme. Hapus segala video dan foto korban pemboman yang anda terima. Hormatilah jenazah sesuai keyakinan iman kita.

Kebiadaban terorisme menghancurkan nilai keagamaan dan nilai Pancasila. Siapa yang tak bisa hidup mulia di dunia, tak ada tempat baginya di sisi Tuhan.Teroris yang keji, hidup tak mulia, mati tak syahid. Orang-orang yang mati syahid mewariskan kebahagiaan dan kebaikan pada kehidupan. Orang yang mati pengecut tega membunuh dan bunuh diri, yang menimbulkan kesengsaraan dan keburukan bagi kehidupan. Bangsa Indonesia harus yakin akan mampu keluar dari segenap bencana yang ditebar kaum teroris. (mry)

CATATAN: Opini ini merupakan Siaran Pers Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif Ph.D, yang diterima redaksi watyutink.com tanggal 13 Mei 2018.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Indonesia Police Watch (IPW) sangat prihatin dengan peristiwa terorisme yang terjadi berturut-turut selama seminggu terakhir di Indonesia. Apalagi sasarannya bukan hanya aparatur keamanan, tapi masyarakat yang sedang beribadah.

Rentetan aksi terorisme yang beruntun ini seolah membuat aparatur kepolisian tidak berdaya menghadapi serang teroris. Dalam kasus teror bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya misalnya, kalangan intelijen sebenarnya sudah mencium adanya pergerakan dan pergeseran sekitar 57 orang yang dicurigai sebagai teroris. Mereka bergeser dari daerahnya masing masing menuju Jakarta. Mereka berasal dari Pekanbaru, Tegal, Karawang, Indramayu, Cirebon, dan Tasikmalaya. Pergeseran ini berhasil dipantau intelijen tapi Kelompok Suki dari Cirebon belakangan berhasil menghilang dari "radar" intelijen.

IPW berharap jajaran kepolisian di daerah maupun kalangan intelijen kepolisian meningkatkan kepekaannya. Deteksi dini dan antisipasi dini perlu dilakukan terus-menerus. Kasus serangan tiga bom bunuh diri di Surabaya tak terlepas dari kelengahan jajaran Polda Jatim. Soalnya, pasca kerusuhan di Rutan Mako Brimob Depok, kalangan intelijen sudah melihat adanya pergerakan jaringan teroris.

Pergerakan itu makin masif pada Jumat (11/5/2018) siang hingga malam hari, di mana kalangan intelijen menyebutkan adanya 57 anggota teroris dari enam daerah bergeser, terutama ke ibukota Jakarta. Beberapa di antaranya berhasil diciduk di wilayah Polda Metro Jaya. Sayangnya Polda Jatim kebobolan dan para teroris beraksi di tiga gereja. Menyerang masyarakat yang sedang beribadah.

Kasus serangan bom bunuh diri di Surabaya ini pun menambah panjang daftar peristiwa teror di negeri ini yang otomatis membuat masyarakat makin cemas. Apalagi sebentar lagi masyarakat akan memasuki bulan Ramdan. Untuk itu, Polri harus segera menangkap dan mengungkap otak pelaku serangan teror ini agar masyarakat bisa tenang saat melaksanakan ibadah Ramadhan. (mry)

CATATAN: Opini ini merupakan Siaran Pers Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, yang diterima redaksi watyutink.com tanggal 13 Mei 2018.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

Pertama-tama, saya menyampaikan dukacita mendalam kepada semua korban aksi terorisme. Semoga semua keluarga diberikan kekuatan oleh yang Maha Kuasa. Terkait rangkaian kekerasan oleh para teroris dalam minggu ini (kericuhan di Mako Brimob hingga bom bunuh diri di gereja-gereja di Surabaya), saya ingin menyampaikan bahwa tindakakan kekerasan (aksi terorisme) dengan alasan apa pun tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah. Justru hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan dan pada akhirnya menuju kehancuran.

Sesungguhnya tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan dan pembunuhan. Agama apa pun mengajarkan kemanusiaan, damai dan cinta kasih. Kesesatan berpikirlah yang membawa penganut agama melakukan kekerasan dan tindak terorisme.

Oleh karena itu para pemimpin agama perlu lebih serius mewaspadai munculnya para pendukung kekerasan dan tindak terorisme ini dengan berbalutkan penginjil atau pendakwah. Program deradikalisasi BNPT akan sia-sia jika masyarakat justru memberi panggung kepada para pemimpin agama yang menyebarkan paham radikalisme dan kekerasan lewat dakwah-dakwahnya. Olehnya, saya menghimbau kepada para pemimpin agama dan masyarakat untuk tidak memberi angin dan simpati kepada pelaku kekerasan dan terorisme, apa pun motifnya.

Masyarakat harus segera menghentikan penyebaran foto dan video aksi teroris, karena ini justru tujuan teroris, yakni menebarkan rasa takut di tengah masyarakat. Demikian pula, seluruh elit politik dan masyarakat untuk menghentikan komentar yang justru memperkeruh keadaan. Janganlah menggunakan peristiwa kekerasan dan aksi terorisme ini untuk menangguk kepentingan politik dan sesaat, karena harga yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan bangsa Indonesia.

Terakhir, kita tak perlu takut menghadapi ancaman terorisme ini tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada penanganan oleh negara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan

Tidak ada agama mana pun yang mengajarkan aksi teror yang justru mengganggu kenyamanan dan keamanan warga. Maka dari itu, aksi teror sudah saatnya tidak disangkutpautkan dengan istilah agama, dalam hal ini kata 'jihad' (walaupun bertanda kutip). Karena makna jihad sesungguhnya tidaklah demikian. Kalau memang mau berperang, pergilah ke lokasi yang sedang terjadi peperangan. Jangan malah mati konyol di lokasi yang seharusnya kenyamanan dan keamanan terjamin. 

Aksi teror yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama, pengembaraan belajar agamanya kurang 'jauh'. Jangan mau dibodohi oleh pihak yang mau memecah belah, khususnya di NKRI ini.

Tugas kita bersama untuk menumpas kelompok teror sampai ke akar-akarnya. Sebagai warga, sudah seyogyanya saling mengenal, berbagi, dan saling mengingatkan di lingkungan tempat tinggal. Jangan lagi ada fenomena tidak mengenal tetangga. Kerukunan dan kedekatan dalam lingkungan sosial di lingkup tetangga diharapkan dapat terjaga dari paham-paham yang telah dibelokan. Begitu pula kondisi ekonomi masyarakat yang harus diperhatikan karena keterpurukan perekonomian dapat menjadi salah satu faktor pemicu kejahatan ini. 

Dengan demikian, tiga faktor berikut yang perlu diperbaiki: Tingkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, benahi akhlak dan perilaku terhadap sesama manusia, serta perekonomian warga harus diperkuat sehingga paham yang menyimpang akan sulit menembus jika ketiga faktor tersebut telah kokoh. (cmk)                               

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum (Tanfidziyah) Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama periode 2010-2020

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, kita dikejutkan dengan aksi narapidana terorisme di Mako Brimob. Lebih lagi kita terkejut dengan ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5/2018). Rangkaian kejadian itu menunjukkan bahwa radikalisme, apalagi yang mengatasnamakan agama, sungguh sangat memprihatinkan dan mengiris hati kita semua.

Oleh sebab itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam dan mengutuk keras segala tindakan terorisme, apapun motif dan latar belakangnya. Segala macan tindakan menggunakan kekerasan, apalagi yang mengatasnamakan agama dengan cara menebarkan teror, kebencian, dan kekerasan bukanlah ciri ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Islam mengutuk segala bentuk kekerasan. Bahkan tidak ada satu pun agama di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. Segala hal yang mengandung kekerasan sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan bertentangan dengan ajaran agama apapun. Islam mengajarkan nilai-nilai kesantunan dalam berdakwah. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surat An-Nahl: 125, yang artinya; “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan Al Hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”

Atas dasar itu, PBNU mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan untuk mengusut secara cepat dan tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut. Gerakan terorisme sudah semakin sedemikian merajalela, maka diperlukan penanganan khusus yang lebih intensif dari pelbagai pihak, utamanya negara melalui keamanan.

Demikian pula, seluruh warga Indonesia untuk bersatu padu menahan diri, tidak terprovokasi serta terus menggalang solidaritas kemanusiaan sekaligus menolak segala bentuk kekerasan. Jika mendapati peristiwa sekecil apapun yang menjurus pada radikalisme dan terorisme segera laporkan ke aparat keamanan. Karenanya, Nahdlatul Ulama (NU) juga meminta kepada semua pihak untuk menghentikan segala spekulasi yang bisa memperkeruh peristiwa ini. Kita percayakan penanganan sepenuhnya di tangan aparat keamanan. Kita mendukung aparat keamanan, salah satunya dengan cara tidak ikut-ikutan menyebarkan isu, gambar korban, dan juga berita yang belum terverifikasi kebenarannya terkait peristiwa ini.

Dengan demikian, NU mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas serta cepat terkait penanganan dan isu terorisme dan radikalisme. Langkah ini harus ditempuh sebagai bagian penting dari upaya implementasi dan kewajiban Negara untuk menjamin keamanan hidup warganya. Dan apapun motifnya, kekerasan, radikalisme, dan terorisme tidak bisa ditolerir apalagi dibenarkan, sebab ia mencederai kemanusiaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Terorisme itu sepenuhnya menunjukkan cara beragama yang keliru dan menyesatkan. Apa pun alasannya segala bentuk kekerasan baik simbolik ataupun fisik tidak bisa dibenarkan. Agama yang sahih sejatinya mengajarkan risalah kasih sayang, silaturahmi, gotong royong, empatik, kebersamaan dan perkawanan. Di luar itu adalah palsu, delusi dan waham. Biasanya "agama palsu" seperti ini seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik karena kebelet pingin berkuasa di tengah masyarakat yang mabuk agama namun tuna literasi keagamaan. Kata sosiolog Ibnu Rusyd, tidak ada yang paling mudah "dimanfaatkan" untuk kepentingan apapun juga kecuali "agama". Politisasi identitas adalah jalan tol primitif untuk memburu tahta.

Negara, masyarakat sipil, ormas keagamaan garis moderat harus bahu membahu memastikan bahwa terorisme tidak mendapatkan tempat di bumi Nusantara yang multikultural. Terorisme semestinya menjadi musuh bersama, tidak boleh ada permakluman sedikit pun.

Setiap orang dan institusi keagamaan mengupayakan lebih masif, terstruktur, partisipatif dan sistematis lagi dalam memproduksi tafsir keagamaan yang lapang, toleran, inklusif dan terbuka. Pancasila yang berporos pada spirit Bhineka Tunggal Ika dengan segala etik imperatifnya harus memberikan kepastian bahwa keindonesiaan akan tetap tegak lurus dengan khitah diproklamasikannya. Pancasila yang menjadi laku dan pengalaman segenap warga. Optimisme hadirnya Indonesia  yang beradab tidak boleh bosan disuarakan. Jangan sampai kehilangan mimpi untuk sebuah kemajuan.

Sulit diterima akal sehat bahwa teror di Brimob dan Surabaya dilakukan secara amatiran. Para teroris tengah berkonsolidasi menebar ancaman dan ketakutan terhadap masyarakat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Kata ‘teror’, ‘teroris’, dan ‘terorisme’ sudah semakin terbiasa terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Salah satu yang mempopulerkan kata-kata tersebut adalah media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring (online) yang secara serentak memberitakan peristiwa yang terkait dengan aksi teror. 

Teror merupakan bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan terorisme melalui penggunaan cara ancaman, pemerasan, agitasi, fitnah, pengeboman, perusakan atau penghancuran, penculikan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Alat teror merupakan sarana yang digunakan dalam aksi teror yang dapat berupa selebaran, telepon, bom, dan berbagai senjata yang dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan.

Tujuan terorisme untuk melumpuhkan otoritas pemerintah atau kekuasaan ataupun kekuatan yang dianggap mengganggu sehingga dapat menerapkan mazhab dan/atau aliran yang dianut kelompok terorisme.

Fenomena terorisme saat  ini hampir mirip yang terjadi di ruang ekonomi dan politik di saat terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ekonomi dan perebutan kekuasaan yang digunakan hanya kepentingan golongan tertentu. Sehingga melahirkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi dan sosial politik sebagai bentuk terorisme ekonomi dan politik yang terjadi pada rentang waktu bersamaan menuju tahun politik nasional.

Terorisme  akan sulit dihilangkan apabila tidak ada teladan dari pemerintah, para elite politik, dan tokoh agama  dalam menampilkan etika maupun norma yang bermartabat. Langkah awal memperbaiki komunikasi politik sebagai bentuk revolusi mental politik, karena inilah titik awal dinamika dan dialektika di mulai dengan baik dari setiap perbedaan.

Para elite dan tokoh agama (rekonstruksi berfikir) sudah semestinya berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat, mendidik masyarakat menjadi kritis dan konstruktif terhadap kebijakan, dan terus berjuang untuk menyejahterakan masyarakatnya. Membangun moralitas politik dan hukum  secara terus-menerus harus dilakukan agar semakin banyak kekuatan yang mengedepankan masyarakat mencapai keadilan yang bijaksana.

Pemerintah, elite politik dan tokoh agama harus terus-menerus mendorong perbaikan lembaga hukum dan instrumen hukum agar setiap kejahatan teror yang di timbulkan teroris, yang melahirkan terorisme, tertangani dengan baik dan cepat sehingga tidak menjadi virus. Sehingga masyarakat tidak dibiarkan mencari jalannya sendiri demi kebenarannya sendiri, seperti yang telah terjadi pada saat ini.

Artinya pula bahwa instrumen dan lembaga baik itu politik, hukum dan ekonomi serta agama berjalan bergerak mencari solusi pada pondasi kemerdekaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga mampu menjamin keadilan yang bijaksana dan kemakmuran  bersama, bukan individu ataupun kelompok tertentu yang terjadi saat ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis, Relawan

Setelah kericuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dua perempuan bercadar ditangkap karena akan menusukkan gunting ke polisi yang berada di Rutan Mako Brimob. Dan sekarang, terjadi lagi serangan bom bunuh diri di Gereja Santa Maria Ngagel Surabaya, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya.

Pertanyaannya, kemana suara Front Pembela Islam (FPI), Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN)? Padahal katanya sangat peduli dengan bela agama dan kemanusiaan. Tetapi, biarlah rakyat yang menilainya.

Akhir kata, kami turut berduka cita atas serangan bom bunuh diri ini. Semoga ini yang terakhir kalinya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Serangan beruntun teroris akhir-akhir ini merupakan bentuk terjadinya eskalasi dan akumulasi tindak kekerasan, yang mencerminkan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Semuanya itu buah yang harus kita petik, karena aparat keamanan gamang dalam menindak para pembangkang dan provokator yang berkedok membela agama.

So called ulama menikmati kebebasan bicara ditempat umum maupun tempat-tempat ibadah, untuk menanamkan kebencian dan permusuhan terhadap pemeluk agama lain dengan mempertajam perbedaan  ajaran. Mereka tidak malu-malu menyiarkan suara kebencian dan permusuhan di tempat ibadah maupun panggung politik tanpa kendali. Ditambah lagi, para teroris pun mendapat perlakuan sebagai layaknya manusia dengan HAM melebihi warga biasa.

Permisivisme aparat dalam memperlakukan tahanan teroris di tempatkan bersama untuk spesialisasi ideologi dengan aman di rumah tahanan (rutan). Barang bukti persenjataan disimpan dekat ruang tahanan tanpa pengamanan teknis maupun operasional. Penjagaan sangat minim, memberi kesan terhadap tahanan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari para bos yang memeliharanya. Semuanya itu membuat mereka jumawa dan bisa berbuat apa saja. Kondisi itulah yang mendorong mereka berbuat semaunya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Jihad? Jihad bercermin pada ajaran siapa, rasanya tidak ada dalil yang bisa dipakai untuk membenarkan aksi bunuh diri. Apalagi ditambah niat menyakiti dan membunuh orang lain. Islam itu agama damai dan rahmat bagi seluruh isi alam raya ini. Tidak ada ajaran Nabi seperti itu, lantas dasar apa yang mereka (teroris) pakai untuk menyakiti dan membunuh?

Sungguh biadab perbuatan mereka, hampir tidak ditemukan istilah yang lebih santun untuk menyebut perbuatan mereka selain istilah biadab. Saya yakin tidak ada satu agama pun yang mengajarkan dan bisa membenarkan aksi bunuh diri untuk menyakiti dan membunuh orang lain. Manusia jangan mengambil hak Tuhan, menganggap hanya dirinya yang benar dan yang lain sesat.

Nalar mereka tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Manusia itu mahluk yang diberi akal dan perasaan. Menjadi aneh ketika ada manusia yang tidak berperikemanusiaan. Binatang yang tidak berakal saja bisa bertoleransi dengan sesamanya dan tidak saling membunuh, kenapa ada manusia yang dengan sadar melakukan bunuh diri untuk menyakiti serta membunuh orang lain. Hanya orang yang tidak waras dan hatinya penuh kedengkian yang tega berbuat seperti itu, kita jangan mengambil hak Tuhan dalam menyesatkan orang lain yang bukan kelompoknya. 

Pemerintah dan DPR harus segera merampungkan proses regulasi terkait RUU Terorisme. Aparat kepolisian pun harus menggunakan momentum ini untuk refleksi dan sekaligus evaluasi diri terhadap institusinya. Ke depan pemerintah harus bisa melibatkan ormas-ormas keagamaan agar lebih masif lagi dalam perang melawan terorime, dengan cara memberikan pemahaman Islam yang penuh rahmat melalui lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.  (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Rentetan kejadian teror yang dimulai dari Rutan Mako Brimob pada 12 Mei 2018 hingga bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, sulit untuk mengatakan tidak ada skenario besar politik dari manusia-manusia laknat--yang hatinya tidak pernah puas. Apalagi bom bunuh diri menggunakan “pengantin” perempuan untuk melakukan hal keji sepert itu. Pertanyaanya di manakah hati nuraninya ?

Kemudian, permainan apa lagi yang hendak dimainkan untuk memecah belah bangsa ini. Sepertinya skenario ini sudah dipersiapkan secara matang, karena kejadianya saat mau memasuki bulan puasa dan di tahun politik .

Adu domba yang tidak berperikemanusiaan ini memang seharusnya dihentikan kalau tidak ingin melihat negeri ini tercerai berai. Pihak-pihak intelijen dari masing-masing kesatuan, baik Polri maupun TNI, sudah harus mengambil sikap untuk melakukan pencegahan preventif dengan setiap saat melakukan sidak di berbagai tempat yang mencurigakan.

Dan yang terakhir, DPR RI harus segera mengesahkan RUU Terorisme, sebagai dasar hukum untuk aparat keamanan agar dapat bertindak dengan pasti tanpa ragu-ragu, dan membuat regulasi yang membuat teroris jera. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Kejadian di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5/2018), merupakan gerakan teroris yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu tujuannya, sebagai ekspresi kekecewaan politik terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa indikasi yang memperkuat alasan ini bisa dilihat dari beberapa gerakan anti Jokowi, mulai dari Pilkada DKI Jakarta 2017, berlanjut dibubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan ormas-ormas keagamaan lain yang dianggap radikal. Persoalan tersebut menjadi jalan para oposisi dan anti Jokowi untuk melakukan kritik secara masif.

Bentuk kritik yang bisa dibaca berupa isu-isu negatif seperti anti-islam, pro Cina, bangkit PKI, serbuan tenaga Cina ke Indonesia, jual aset negara, sampai pada anjloknya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ujung dari semua itu semata-mata adalah motif politik. Dan tagar ‘2019 Ganti Presiden’ adalah tujuan akhir dari proses kebencian terhadap Jokowi secara sistematik.

Selain itu, target aksi teroris untuk menciptakan keresahan masyarakat. Para dalang teror sedang membangun opini bahwa Jokowi tidak mampu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Sehingga mereka mulai berpikir untuk memimpin bangsa ini adalah orang yang mempunyai kekuatan dan ketegasan. Ujung-ujungnya adalah keinginan tampilnya politikus berlatar belakang militer untuk menggantikanya.

Jika aksi bom bunuh diri ini dikaitkan dengan tidak segera disahkannya RUU Terorisme, sebenarnya sebagian anggota DPR sedang bermain mata dengan ormas-ormas yang selama ini sering dikaitkan dengan radikalisme. Ada semacam win win solution; sama-sama mendapatkan kepentingan bersama. Namun jika teroris itu suatu persoalan serius, maka satu-satunya harapan saat ini adalah keseriusan untuk menyelesaikan secara bersama-sama tanpa saling menjatuhkan.

Politik etis harus dibangun. Komunikasi yang menjadi brand gaya Jokowi seharusnya juga dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap oposisi dalam rangka menyelesaikan persoalan bangsa. Pada dasarnya, teroris hanya letupan kecil dari persoalan yang lebih besar. Tapi kecil atau besar pengaruhnya tergantung para pemain dan dalangnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Aksi teror bom yang kembali memakan korban jiwa, tentunya harus menjadi perhatian khusus dan istimewa pemerintah dan DPR dalam mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Terorisme. Mempercepat revisi dan pengesahan terhadap UU Terorisme akan mempermudah kerja aparat melakukan tindakan preventif terhadap para pelaku. Komitmen politik pemerintah dan DPR sangat diharapkan sebab bila tidak maka aparat sangat sulit mengambil sikap preventif dalam mencegah niat para pelaku. Pencegahan perbuatan awal para pelaku teror dapat dilakukan bila UU terorisme memberikan payung hukum yang jelas namun nyatanya sampai saat ini proses revisi UU terorisme belum juga rampung dibahas. 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya dengan tegas mengatakan UU Antiterorisme yang dipakai saat ini tidak bisa menindak perbuatan awal dari teroris. Hal itu menyebabkan persoalan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Kalau saja UU Terorisme bisa menindak perbuatan awal, Tito menyampaikan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang menjadi bagian dari teror selama ini bisa dilarang. Jaringan terorisme hingga ke sel-selnya pun akan cepat diselesaikan. Kehadiran UU yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk menindak perbuatan awal teroris dapat memudahkan penanganan terorisme di Indonesia. 

Saya juga mengutuk keras aksi serangan bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (13/5/2018) pagi, sebab serangan bom yang menewaskan orang-orang tidak berdosa merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang tak dapat ditoleril. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Teroris di negara seperti Indonesia, di mana kemiskinan masih bergentayang di segala pelosok negeri, ibarat 'patah tumbuh hilang berganti'. Betapa pun kerasnya Densus 88, tak akan menyurutkan semangat kaum teroris, tak akan kekurangan stok orang nekat untuk menebar kematian di mana saja dan kapan saja.

Kaum teroris tentu paham betul di Indonesia banyak orang menderita secara fisik maupun psikis, karena kemiskinan dan merasa diabaikan oleh negara. Meski  tak semua, kaum yang menderita ini adalah sasaran empuk untuk direkrut dengan berbagai janji sorgawi dan jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan.

Mencuci otak mereka juga menjadi lebih mudah karena rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan orang dewasa dalam usia produktif  pada umumnya. Data BPS menunjukkan sekitar 60 peren angkatan kerja hanya berpendidikan SD dan SMP.

Untuk mencuci otak mereka juga tak terlalu sulit karena rendahnya mutu pendidikan. Survei oleh PISA (Programme for International Student Assessment) pada 2015 menemukan, 42 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun gagal mencapai standar minimal. Kegagalan ini terletak pada lemahnya kemampuan membaca, Matematika dan ilmu pengetahuan.

Bahkan kualitas pendidikan tingginya juga payah. Berdasarkan survei Times Higher Education, tak satupun universitas di Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik di Asia. Maka tak aneh bila gerakan-gerakan radikal yang dilandasi fanatisme ideologi menjamur di kampus-kampus perguruan tinggi.

Seperti kata mantan permaisuri Shah Iran, Farah Diba, fanatisme ada di semua agama apakah itu Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam hal ini Indonesia bukanlah pengecualian. Kaum fanatik ini juga suka saling mengganggu, dan mengklaim diri sendiri sebagai korban.

Dalam situasi seperti itu, jelas tak mudah bagi Indonesia untuk meredam terorisme dan membangun kehidupan beragama yang damai. Ini mengingatkan pada kritik keras ala mendiang John Lennon atas penyalahgunaan agama oleh mereka yang merasa relijius. "... nothing to kill or die for, and no religion too ". (cmk) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies