Tiga Persen Personil TNI Terpapar Radikalisme, Lantas Bagaimana?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 June 2019 16:00
Watyutink.com - Ryamizrad Ryacudu, selaku Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa sebanyak tiga persen personil TNI telah terpapar radikalisme. Hal tersebut disampaikan pada acara halal bihalal Mabes TNI yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Juni 2019 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap.

Radikalisme tampaknya semakin meluas meskipun upaya menangkal radikalsime terus dilakukan. Seiring dengan banyaknya program pemerintah bahkan Kementerian Pertahanan untuk memerangi radikalisme dengan berbagai cara, justru ternyata TNI sendiri juga ada yang terpapar radikalisme.

Salah satu upaya pembentukan karakter cinta negeri adalah program bela negara yang dimulai 22 Desember 2015 silam, bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara. Pembentukan kader bela negara tampak berhasil bagi masyarakat terbukti dengan jumlah kader bela Negara pada tahun 2018 mencapai 84.3 Juta dari 100 Juta yang ditargetkan pada tahun 2024. Melihat jumlah ini tentu optimis bahwa sebenarnya masyarakat masih antusias untuk membela dan memperjuang negaranya.

Namun yang menjadi dilema adalah kenyataan bahwa sebanyak tiga persen personil TNI justru ikut terpapar radikalisme. Hal ini mungkin ada kaitannya juga dengan beberapa personil atau purnawirawan TNI yang belakangan ini disinyalir ikut serta dalam gerakan makar. Meski tak pantas dikait-kaitkan dengan politik karena sesungguhnya politik TNI adalah politik Negara, namun hal ini tentu wajar mendapatkan perhatian terutama bagi reformasi pendidikan TNI.

Menteri Pertahanan, Ryamizard menekankan bahwa Pancasila adalah perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Jika Pancasila rusak maka persatuan bangsa pun bakal hilang. Selain itu, jika Pancasila hilang, maka negara ini pun sudah hilang. padahal salah satu tugas pokok TNI adalah menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Lantas bagaimana jika ternyata justru TNI yang terpapar radikalisme, siapa yang bertanggungjawab?

Tentu jumlah tiga persen bukan jumlah yang sedikit meski harus disadari bahwa radikalisme ibarat virus yang bisa menyerang siapa saja, namun perlu disadari bersama bahwa TNI mungkin perlu melakukan reformasi pendidikan guna meningkatkan dan mengembalikan idealogi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam berbangsa dan bernegara. TNI adalah benteng pertahanan NKRI, lantas bagaimana jika justru TNI terpapar radikalisme yang melukai Pancasila dan UUD? Bagaimana nasib negeri ini kedepannya?

Apa pendapat Anda? Watyutink? (yed)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Mengejutkan, seorang Menteri Pertahanan, Ryamizad Ryacudu menyebutkan bahwa sebanyak tiga persen personil TNI terpapar radikalisme. Mengejutkan, sebab sampai saat ini institusi negara yang dinilai banyak analis paling ketat secara ideologis menjaga pandangan nasionalisme, menjaga Pancasila dan berkomitnen kuat menjaga NKRI adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tapi jika sampai ditemukan ada tiga persen personil TNI terpapar radikalisme itu artinya institusi terkuat Republik ini sedang perlahan tapi pasti menuju pelemahan.

Saya kira kita mesti tidak gegabah membuat kesimpulan semacam itu. Sebagai akademisi saya meragukan data Kemenhan dan meragukan analisis kesimpulanya. Keraguan itu muncul selain karena saya percaya pada ketangguhan ideologis TNI, tetapi lebih dari itu saya ragu pada metodologi Kemenhan dalam melakukan riset internal tentang radikalisme. Tidak hanya pada metodologi tetapi juga keraguan saya pada hasil analisisnya atau ragu pada bagaimana Kemenhan membuat kesimpulan.

Secara teoritik juga nampaknya bermasalah, sebab ada kecenderungan salah memahami konsep radikalisme yang cenderung dipahami sebagai tahapan dari hadirnya terorisme. Padahal secara etimologis istilah radikalisme itu berasal dari bahasa latin radix yang berarti "akar". Istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung Gerakan radikal.

Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya itu meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Begitu "radikalisme" historis mulai terserap dalam perkembangan liberalisme politik, pada abad ke-19 makna istilah radikal di Britania Raya dan Eropa daratan berubah menjadi ideologi liberal yang progresif.

Merujuk pada perspektif etimologis historis tersebut maka radikalisme tidaklah identik dengan terorisme, apalagi dengan Islam. Sebab radikalisme justru lahir dari Eropa.

Selain perspektif diatas, indikator-indikator dari radikalisme juga perlu diturunkan dalam instrumen pertanyaan-pertanyaan riset.  Kemenhan RI sayangnya tidak mempublikasikan secara detail apa saja indikator-indikator radikalisme secara terbuka sehingga bisa diperdebatkan secara akademik.

Dari indikator-indikator radikalisme yang diturunkan dalam instrumen riset untuk menemukan data valid itulah peneliti bisa membuat kesimpulan yang tepat. Tetapi jika indikator dan instrumen risetnya keliru maka kesimpulanya dipastikan keliru. Contoh kekeliruan kesimpulan misalnya personil TNI yang rajin ke Masjid itu ciri terpapar radikalisme.

Jika kesimpulan itu yang digunakan maka itu keliru dalam dua hal, pertama keliru buat indikatornya, kedua keliru membuat kesimpulan. Jadi pernyataan Menhan Ryamizad Ryacudu bisa jadi mengutip hasil riset yang indikator dan konstruksi kesimpulanya keliru. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Hari ini ada kolom di The Jakarta Post yang dikarang oleh pengamat Hizbut Tahrir International. Ya memang ideologi ISIS HTI itu ideologi global milenial,artinya sudah ada sejak zaman Perang Salib Abad Pertengahan di Eropa dan Timur Tengah. Jadi gejala radikalisme di Indonesia merupakan bagian dari ideologi global.

Mantan Presiden Mesir Mohamad Morsi yang wafat mendadak 17 Juni 2019 adalah tokoh politisi radikal Mesir yang digulingkan oleh "dwifungsi Jenderal Alsisi". Apa boleh buat orang boleh teriak menolak teori benturan peradaban Huntington, tapi yang terjadi jusru memang ada orang orang dari kubu "Islam" maupun "Barat" yang terperangkap dalam perang peradaban The Clash of Civilization.

Huntington bicara tentang clash (dalam bukunya yang berjudul clash of civilization) antara tiga peradaban milenial Islam, Barat dan Confucius. Itulah yang sedang terjadi meski dibantah dengan pelbagai slogan kerukunan tapi faktanya tetap ada kesenjangan dan keterbelahan bumi.

Sebetulnya ideologi Pancasila yang dilaksanakan secara konsisten konsekuen dan tidak munafik mestinya bisa merangkul dan mewadahi pluralisme etnis, agama, suku, kelas dengan keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan serta justru mempratekkan agama dan Ke-Tuhanan yang cinta damai, welas asih dan toleransi bukan malah saling membantai dengan sentimen "SARA".

Kita harus kembali ke meritokrasi, jer basuki mawa bea, orang diberi peluang optimal, negara menjamin kesehatan dan pendidikan dan sebagainya. Semua itu sudah baru mulai dipraktekkan dengan BPJS misalnya. Tapi sentimen kebencian SARA berbasis Kabilisme, (sentimen kakak terhadap adik, karene benci cemburu, dengki dan iri) antara Kain dan Habil sampai tega membunuh itulah problem seluruh kemanusiaan kita bukan cuma lokal Indonesia.

Ya ini memang berat, kita harus berdoa dan beriman bahwa Tuhan akan mengendalikan nasib manusia dan jagad dunia ini dari bahaya kiamat bikinan manusia yang penuh kebencian radikalisme. Karena itu konkret harus dilaksanakan ideologi Pancasila yang praktif, fungsional dan mencakup aspirasi orang yang religius spiritual dan etika, agar bisa bekerja sama dan hidup besama dengan saudara sebangsa setanah air, meski berbeda agama.

Kembali ke semangat Borobudur yang bisa membangun candi megah kelas dunia sebelum masuknya radikalisme Timur Tengah ke Nusantara. Ideologi orisinal kita adalah Borobudur dan Pancasila, bukan kilafah Timur Tengah itu yang harus dicamkan oleh penanggungjawan doktrin pertahanan, Kementerian Pertahanan. Kita harus memenangkan Ketahanan ideologi Pancasila dari ancaman dicaplok oleh radikalisme HTI ISIS. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri