Timses Bagi-Bagi Telur, Pilkada Semakin 'Bergizi'?
berita
Politika

Sumber Foto: lensaindonesia.com  (gie/Watyutink.com)

14 March 2018 17:00
Penulis
Tim Sukses (Timses) pasangan Deddy Mizwar–Dedi Mulyadi diduga telah melakukan money politic. Rabu (7/3/2018) muncul video berdurasi 49 detik beredar di jejaring media sosial, yang mempertontonkan timses calon Gubernur Jawa Barat itu tengah riang gembira mengemas telur, di mana paket tersebut rencanya akan dibagikan kepada masyarakat. Telur memang bergizi, tetapi dalam konteks politik, apakah serta-merta akan menyehatkan demokrasi?

Politik uang kerap menjadi momok sejak pemilihan langsung digulirkan. Sampai sekarang tampaknya belum terurai akar masalahnya, meski sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu. Ketika La Nyalla Mattalitti berkicau soal dugaan mahar politik, elite politik beramai-ramai mengeluhkan mahalnya biaya kampanye dalam pemilu. Kalau ingin efisiensi dana kampanye, bukankah salah satunya dengan tidak melakukan politik uang?

Timses cagub Jabar nomor urut dua itu masih sebatas terindikasi melakukan politik uang, sebab rekaman visual tersebut tidak meng-highlight peristiwa pembagian kepada masyarakat. Tapi selang beberapa hari kemudian, Mulyadi selaku Ketua DPD Golkar Cianjur mengakui telah membag-bagi paket telur ke calon pemilih sebagai cinderamata.

Berdasarkan pengakuan Deddy Mizwar, rupanya pemberian cinderamata itu tanpa sepengetahuan dirinya. Apakah pemeran Nagabonar itu sudah melarang timsesnya melakukan politik uang sedari jauh-jauh hari? Kalau nyata-nyata dia melarang, mengapa ada bagi-bagi telur saat kampanye di Cianjur?

Lagipula sepertinya timses sudah mafhum bahwa tindakan tersebut tidak direstui undang-undang. Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa tim kampanye tidak diperkenankan memberikan uang atau materi lainnya guna mempengaruhi pemilih.

Timses juga tampaknya begitu mafhum pemberian cinderamata itu bisa berujung sanksi pidana; kurungan penjara antara 36 bulan sampai 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Meski jelas-jelas regulasi melarang, mengapa mereka justru mengabadikan dalam rekaman visual? Sengaja dilakukan karena mereka menduga sanksi tersebut hanya gertak sambal? Kalau benar adanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ibarat singa tak bertaring. Sebab sejauh ini money politic seringkali tak jelas rimbanya, bahkan kerapkali lolos dari jeratan sanksi. Lantas di mana masalah penegakan pelanggaran pemilu?

Politik uang memang mengenyangkan masyarakat, tapi demokrasi akan mengalami dahaga berkepanjangan. Pertanyaannya, mengapa money politic masih jadi magnet utama untuk mendapatkan suara pemilih? Bagaimana mencegahnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Mahar politik adalah problem dan penyakit kompetisi pergantian kekuasaan di indonesia yang masih berada di level politik transaksi. Rumusnya, ‘siapa mau dapat apa? Berani berapa?’. Kondisi ini sebagai titik-mula permasalahan dalam dalam mewujudkan pemilu yang LUBER JURDIL. Sehingga praktik money politic saat kampanye pun sulit dihindari.

Kalau dugaan politik uang benar dilakukan oleh Tim Sukses Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi, maka bagi-bagi telur saat kampanye tidak akan membantu demokrasi kita makin sedap dan makin lezat. Justru berpotensi terjadi pembusukan terhadap demokrasi.

Mungkin juga keberanian mereka membuat video tersebut akibat sanksi pidana pemilu hanya sebatas menakut-nakuti. Tetapi apapun kondisi dan alasannya, perilaku politik uang tidak menolong kualitas demokrasi Indonesia semakin membaik. Jangankan menuju demokrasi substansial, demokrasi prosedural yang sehat saja tidak mungkin terwujud.

Dengan demikian, pertama-pertama yang harus menegakkan hukum Pemilu tentulah peserta Pilkada (calon kepala daerah), baru yang kedua penyelenggara Pemilu (KPU). Tidak fair bila hanya membebankannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), karena mereka memiliki banyak kesulitan untuk mengurai dugaan politik uang.

Tetapi kalau uang dan sejenisnya masih menjadi kekuatan utama untuk menjadi calon dan berkompetisi, maka money politic sulit dicegah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Tidak menutup kemungkinan politik uang terjadi di berbagai daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2018. Jangankan menghapus atau memutus mata rantai politik uang, meminimalisasi saja sepertinya tidak mampu. Menurut saya kondisi ini adalah tantangan yang sungguh serius terhadap kualitas demokrasi indonesia.

Politik uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menyuap masyarakat guna memilih calon tertentu. Terulangnya praktik money politic menandakan indeks kesengsaraan masyarakat masih tinggi. Kalau masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang layak dan secara ekonomi juga tidak sengsara, tentu mereka tidak memikirkan untuk menerima uang-uang receh atau sembako-sembako dari suap politik.

Dalam demokrasi kita mestinya sudah mampu membangun pemahaman masyarakat tentang seharusnya menjadi civic education dan bangga menjadi warga negara. Karena kalau masyarakat yang sudah well-established dalam arti mapan secara ekonomi dan pendidikan memadai, pasti mereka akan memiliki dan menjaga harkat martabatnya. Dengan demikian, masyarakat memilih calon kepala daerah berdasarkan alasan-alasan yang dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar digiring-giring untuk memilih calon tertentu layaknya menggiring bebek ke sungai.  

Tetapi upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat sangat kurang memadai. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengapa harus ada pilkada masih parsial, sehingga masyarakat berusaha menerjemakan secara sendiri-sendiri. Akhirnya, mereka berharap banyak bahwa pemilu merupakan suatu proses di mana para calon memberikan uang-uang yang sudah beramplop, bahkan mereka juga berharap mendapatkan dari kandidat lainnya. Kondisi ini, menurut saya meleset dari makna demokrasi itu sendiri, yang seharusnya memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat guna secara ekonomi juga bisa mandiri.

Politik uang harus diputus mata rantainya meskipun ada asumsi bahwa masyarakat tidak akan memilih kalau tidak ‘dibayar’. Asumsi yang menyesatkan macam ini harus segera kita hentikan karena kita mau membangun demokrasi yang substantif. Kalau begini terus, ya demokrasi prosedural terus yang kita bangun. Sehingga calon kepala daerah tidak boleh hanya diarahkan dan berorientasi sekadar memenangkan pilkada.

Mirisnya partai politik belum secara serius melakukan reformasi atau menjadikan pendidikan politik sebagai bagian dari pembangunan partai, guna menegaskan bahwa partai politik di Indonesia adalah pilar penting demokrasi. Kalau sudah sampai ke tataran seperti itu, yang terjadi partai politik akan berlomba-lomba untuk menjadi partai kader.

Pertanyaannya, partai mana yang mau menjadi leading party untuk menjadi partai kader agar menjadi rujukan partai-partai lainnya? Leading party tersebut benar-benar melakukan pembenahan internal partai secara serius; merekrut kader secara terukur, lalu membuat roadmap untuk mempromosikan kader-kadernya dalam kontestasi politik, sehingga kader tersebut betul-betul disiapkan sedemikian rupa. Jadi partai yang sehat, akan melahirkan institusi demokrasi yang juga sehat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Indonesia Budget Center

Mahar politik dan dana kampanye adalah bagian dari besaran biaya politik yang harus dikeluarkan dalam kontestasi politik, yang mana keduanya sama sekali tidak berkaitan. Tapi mahar politik dan dana kampanye sama-sama menjadi biaya politik yang kerapkali membebani para kontestan politik dan rentan terhadap pelanggaran politik uang atau suap politik.

Konteksnya mahar politik merupakan biaya yang dikeluarkan kandidat utk memperoleh tiket pencalonan dari parpol. Mahar politik bentuk penghalusan dari 'suap' politik. Sedangkan dana kampanye merupakan biaya yang dikumpulkan oleh kontestan politik (kandidat dan parpol pengusung) untuk kegiatan kampanye baik sebelum maupun saat masa kampanye berlangsung.

Politik uang tidak hanya sekedar diterjemahkan sebagai pemberian uang atau pun sembako, juga bisa berkaitan dengan proyek-proyek di dalam APBD guna mengarahkan pemilih untuk memilih calon petahan. Indonesia Budget Center memotret relasi kuasa antara calon kepala daerah dengan jabatannya sebagai petahana begitu kental, sehingga potensi penyelewengan APBD untuk kepentingan pilkada juga terbuka lebar. Demikian juga dengan para anggota DPR, DPRD, maupun DPD yang juga memiliki potensi untuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu.

Berdasarkan kajian Indonesia Budget Center, indikasi politik uang di Jawa Barat masuk dalam kategori rawan. Bahkan Pilkada serentak 2018 masih memiliki kecenderungan politik uang tetap marak terjadi di beberapa daerah.

Menjelang kampanye, sebetulnya calon kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umun (KPU) setempat. Tapi menurut catatan Bawaslu RI menunjukkan bahwa LADK tersebut masih banyak hal-hal yang perlu dicermati, terutama  banyak calon kepala daerah yang melaporkan LADK dengan jumlahnya di bawah Rp1 juta.

LADK mestinya menjadi alat Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu di kabupaten/kota untuk mentracking; keselarasan nominal antara biaya kampanye yang dikeluarkan dengan dana kampanye yang dilaporkan di awal. Sebab saat mereka berkampanye, dana yang dikeluarkan diduga lebih besar ketimbang dari yang dilaporkan ke KPU.

Selain kejanggalan tersebut, sepertinya dana-dana yang dikeluarkan untuk politik uang tidak akan tercantum dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) begitu masa kampanye berakhir. Sehingga dana politik uang diduga berasal dari dana-dana yang tidak jelas, bahkan bisa saja berasal dari hasil korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF