UU ITE, Aturan Tak Teratur?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 November 2018 16:00
Penulis
Desakan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) semakin menguat. Banyak kalangan menghendaki DPR segera merevisi undang-undang tersebut. Pasalnya, UU ITE dinilai telah memberangus kebebasan berekspresi sehingga Indonesia seolah menjadi bangsa antikritik. Bahkan korban pelecehan seksual yang sepatutnya mendapat perlindungan hukum, justru harus menerima hukuman. Singkatnya, banyak kalangan menilai telah melukai rasa keadilan, alih-alih melindungi hak warga negara.

Ketentuan yang dinilai kerap mengkriminalisasi seseorang adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Beleid ini melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi atau dokumen secara elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/pencemaran nama baik. Sementara ayat lainnya mengatur larangan soal muatan kesusilaan, perjudian, serta pemerasan dan/atau pengancaman.

Pertanyaannya, mengapa pasal pencemaran nama baik dinilai kerap melukai rasa keadilaan? Di mana letak permasalahannya?

Korban pertama UU ITE adalah Prita Mulyasari pada 2009. Kasusnya bermula setelah Prita curhat melalui surat elektronik soal boroknya pelayanan dokter dan RS Omni Internasional. Tindakannya tersebut diperkarakan RS Omni Internasional ke polisi hingga Prita sempat ditahan selama tiga minggu karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Ia baru benar-benar bebas setelah Mahkamah Agung memutus Prita tak bersalah pada 2012.

Sejak kasus Prita Mulyasari, Pasal 27 UU ITE terus menerus menelan korban. Akhirnya, DPR merevisi UU ITE pada November 2016. Terkait tindak pidana yang diatur Pasal 27 UU ITE mengalami perubahan ketentuan, di antaranya: menjadi delik aduan bukan delik umum dan pengurangan ancaman pidana.

Namun revisi tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan. Dengan kata lain, masih melukai rasa keadilan. Jika benar adanya, apakah ini bukti pembuat undang-undang tidak mampu merumuskan norma hukum yang mempunyai nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat?

Korban terbaru keganasan Pasal 27 UU ITE menimpa Baiq Nuril. Ia adalah korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya melalui telepon. Gegara rekaman percapakannya itu disebarluaskan, ia dihukum penjara 6 bulan dan denda Rp500 juta melalui putusan kasasi Mahkamah Agung, sekalipun bukan Nuril yang menyebarluaskan rekaman tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya yang hendak dilindungi DPR dengan merumuskan Pasal 27 UU ITE? Sebab menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet)--jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-Asia Tenggara--, masyoritas pelapornya adalah pejabat negara, baik kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri, dan aparat keamanan. Sementara sebagian besar pihak terlapor adalah masyarakat awam, aktivis, dan mahasiswa. Atas dasar ini, apakah tidak lebih baik Pasal 27 UU ITE terkait pencemaran nama baik dihapuskan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Pada dasarnya, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Pasal 27 UU ITE untuk melindungi hak privasi warga negara. Selain itu juga guna melindungi warga negara dari character assasination (pembunuhan karakter). Artinya, pemanfaatan teknologi informasi itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, terutama dengan tidak mengganggu hak orang lain.

Tetapi yang sering terjadi, Pasal 27 UU ITE  terkait pencemaran nama baik malah sering merampas kebebasan berekpresi. Saya pikir, kasus Baiq Nuril yang dianggap melakukan pencemaran nama baik terkait penyebaran rekaman berisi pelecehan seksual yang dilakukan atasannya adalah salah satu contoh terburuk dari penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Terkait kasus pencemaran nama baik tersebut, diharuskan melalui mediasi terlebih dahulu, tidak langsung pada konsep pemidaan. Kepolisian harus berupaya memediasi antara pelapor dan terlapor. Jika itu tidak menghasilkan musyawarah mufakat, maka baru menggunakan pendekatan penegakan hukum yang penerapannnya harus mengacu Pasal 310 dan 311 KUHP.

Namun prosedur tersebut tidak dijalankan dengan baik. Polisi terlihat buru-buru dalam melakukan penahanan. Sebenarnya, prosedur penahanan terkait pencemaran nama baik pun tidak seperti tindak pidana lainnya, di mana harus mendapat izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu. Tapi polisi terlalu cepat meminta izin, ketua pengadilan pun begitu mudah mengeluarkan izin.

Menurut saya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait pencemaran nama baik memang harus dihapus. Karena telah mencederai kebebasan berekspresi. Bahkan menjadi alat membungkam kritik. Selain itu, beberapa norma dalam UU ITE pun harus direvisi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Negeri ini dimerdekakan oleh kaum pergerakan dan seluruh rakyat yang mencintai bangsa dan tanah airnya. Hal tersebut jelas terlihat pada alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea kedua: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi tujuan salah tujuan Indonesia merdeka adalah terbentuknya masyarakat adil dan makmur.

Selanjutnya pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ... dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, ...”. Pada Pembukaan UUD 1945 kita bisa memahami apa yang menjadi norma yang mendasari kemerdekaan Indonesia dan konstitusinya.

Dari 2 alinea tersebut kita menemukan kata adil disebutkan beberapa kali. Begitu pentingnya “keadilan” bagi para founding fathers kita. Sehingga dalam rumusan penjelasan UUD 1945 yang asli kita menemukan istilah negara hukum (rechtsstaat).

Kemudian pada perubahan ketiga UUD 1945 menjadi Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Namun demikian karena negara ini dimerdekakan untuk rakyatnya, penegasan tentang hal itu dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (perubahan ketiga) 

Sebagai sebuah penegasan kedaulatan berada ditangan rakyat dan diadopsinya paham konstitusionalisme yang membatasi kekuasaan pemerintah dan pengaturan yang lebih jelas hubungan antar cabang-cabang kekuasaan dalam konteks trias politika dan check and balances, yang seharusnya mencerminkan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Jika kita menyimak pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dalam penerapannya dirasakan mengusik rasa keadilan masyarakat.

Hal ini terjadi karena dalam perumusan undang-undang ini  rumusan Pasal 27 ayat (3) seperti mengatur norma hukum pidana yang baru. Jika saja pembuat undang-undang memuat secara langsung yang dimaksud penghinaan dalam UU ITE tersebut adalah sebagaimana rumusan yang terdapat dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict (rumusan tindak pidana pokoknya) yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht), biasa disebut sebagai delik aduan dan tidak meletakkan ancaman pidana yang cukup tinggi dibandingkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP mungkin akan terhindar dari kontroversi. 

Dalam praktek penegakan hukum atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE seringkali dianggap bertabrakan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Permasalahan serupa juga terjadi terhadap penerapan Pasal 28 UU ITE yang mengatur tentang penyebaran berita bohong (hoax).

Peraturan perundang-undangan tentang informasi yang paling banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat, khususnya Pasal 27 dan 28 UU ITE. Masalah yang muncul pada dasarnya berkaitan dengan budaya berkirim atau bertukar informasi antar masyarakat dan pemerintah. Pada masyarakat, permasalahan yang dialami adalah tentang bagaimana cara bertukar atau berkirim informasi yang dibenarkan oleh hukum. Sebaliknya, permasalahan yang dialami pemerintah adalah pengetahuan untuk menentukan apakah masyarakat bertukar atau berkirim informasi melawan hukum atau tidak. Kedua pasal itu acapkali dipakai untuk memenjarakan orang karena ditafsirkan begitu luas. Menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pembuat undang-undang disisa 1 tahun masa jabatan mereka untuk kembali melakukan perubahan terhadap UU ITE. Oleh karena bagaimana cara keadilan itu ditegakkan akan menjadi ukuran seberapa beradabnya sebuah bangsa. Sehingga dapat dipahami bahwa tugas hukum adalah mengabdi pada keadilan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF