Urgensi Penambahan Kodim di wilayah 3T
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 July 2019 17:01
Penulis
Watyutink.com - TNI Angkatan Darat akan menambah 31 Komando Distrik Militer (KODIM) di wilayah timur Indonesia tepatnya di Ambon dan Papua. Alasan utamanya, untuk menjaga keutuhan NKRI di daerah 3T (Terpencil, Terluar, Terisolir). Beberapa tahun lalu, pemerintah juga menambahkan empat satuan baru di Makassar, Sorong, dan Biak. Kabar yang beredar, pemerintah juga akan menambah satuan baru di wilayah lain.

Meskipun bertujuan untuk menjaga daerah-daerah rawan di area 3T, nyatanya kebijakan ini juga menuai kontroversi di kalangan publik bahkan penolakan. Beberapa pihak melihat tidak adanya urgensi dari pembentukan 31 kodim baru ini. Selain itu ternyata ada yang mengatakan jika masyarakat masih trauma pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan TNI selama masa Orde Baru (Orba). Jadi, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan ini?

Bisa jadi memang tidak ada yang salah jika pemerintah ingin memperkuat keamanan di area 3T. Pada faktanya, Indonesia beberapa kali mengalami masalah baik dengan negara tetangga yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia, atau konflik lain di daerah terluar. Ambil saja contoh konflik GAM atau gerakan separatism di Papua.

Dengan adanya penambahan satuan keamanan dalam hal ini Kodim dan TNI AD ini, pemerintah berharap dapat lebih menekan timbulnya masalah terkait keamanan di area yang dimaksud. Selain itu, keberadaan Kodim  juga akan menjadi sebuah representasi hadirnya pemerintah di wilayah 3T. Seberapa jauh kodim di daerah 3T ini memiliki fungsi pertahanan?

Tapi di sisi lain, faktanya ada beberapa pihak yang kontra dengan kebijakan ini. Masih belum lekang dari ingatan adanya Dwi fungsi ABRI yang diterapkan pada masa orde baru. Kebijakan ini seperti cara legal untuk militer masuk ke ranah sosial, politik, dan ekonomi masyarakat sipil.

Akibatnya beberapa kalangan di masyarakat kini menolak adanya kodim ini. Masyarakat masih khawatir militer akan kembali ‘ikut campur’ di aspek lain. Keberadaan personel TNI AD ini akan menjadi terkanan dan kekhawatiran bagi masyarakat sendiri.  

Belum hilang dari ingatan, publik ramai-ramai membicarakan Perpres no 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Sebagian kalangan menilai Perpres ini untuk melibatkan militer dalam jabatan sipil. Kini, ada penambahan 31 kodim baru. Bisa jadi beberapa kalangan mengkaitkannya dengan isu kembalinya dwi fungsi ABRI atau Orde Baru. Benarkah demikian?

Lalu kebijakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Agar keamanan daerah 3T tetap terjaga dan keberadaan personel TNI AD ini diterima oleh masyarakat. Namun tetap ada jaminan jika para personelnya tidak akan ikut campur dalam aspek non-militer? Jangan sampai penambahan kodim ini ibarat langkah awal penyebaran anggota keamanan yang nantinya hanya akan menjadi alat tekan pemerintah terhadap masyarakat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran dan Dosen Sarjana & Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung

Menurut saya jika pembangunan kodim baru ini di Pulau Jawa, saya maklum kalau kebijakan ini diprotes. Tapi jika ini dilakukan di Pulau Sumatra, Kalimantan, Papua, Maluku, saya kira tidak lain itu adalah bagian dari membangun dan menjaga entitas NKRI.

Jika ada yang komplain terkait masalah anggaran, sebenarnya bisa kok. Misal contohnya, pembangunan makodim, makorem itu lebih banyak bantuan dari Pemda misal dengan tanah hibah. Sifanya dengan hibah.

Saya lihat kita punya potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Menurut saya jika di Maluku, Papua, Kalimantan, fine fine saja. Itu memang sudah tempatnya. Tapi jika itu terjadi di Jawa, saya sepakat itu diprotes. Karena Jawa tidak butuh itu lagi karena secara postur dan alutsista itu sudah cukup. Dan ancamannya juga beda kalau di Jawa. Sementara kalau di perbatasan itu lebih rumit. Pembentukan 31 kodim baru ini merupakan bentuk penguatan untuk keamanan.

Terkait dengan pembangunan kodim ini terhadap traumatis masyarakat atas dwi fungsi ABRI saat orba, menurut saya tergantung prosesnya. Jika memang menyalahi ya boleh dilarang. Tapi faktualnya kan tidak. Semua ada mekanisme yang mereka lalui.

Saya selalu mengatakan bahwa model-model seperti itu memungkinkan, kalau memang kondisinya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak boleh. Misal perwira aktif yang ada di jabatan normatif, itu tidak boleh karena dia sifatnya permanen. Tapi kalau sifatnya sementara, saya rasa tidak ada masalah. Sejauh itu tidak dalam kerangka yang terlalu berlebihan, maka saya kira jangan semua lantas dipukul rata alias gebyah uyah.  Saya rasa memang untuk pembangunan pertahanan (kodim) untuk daerah 3T ini sudah urgen dilakukan.(mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Menurut saya, penambahan kodim baru harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan sesuai ancamannya. Penambahan kodim baru ini memang dibutuhkan di Indonesia bagian timur. Akan tetapi tentu harus dikengkapi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pasukannya.

Para prajurit atau pasukan ini tidak hanya piawai dalam kemiliteran, akan tetapi juga bagaimana memahami budaya setempat. Pendekatan budaya menurut saya juga merupakan unsur penting untuk menghadapi masalah di wilayah itu.

Terkait urgensi pembentukan 31 Kodim baru ini, menurut saya harus dilihat dan diukur kebutuhannya dan juga dari tingkat ancamannya. Jika belum sebanyak 31 kodim ya jangan dipaksakan.

Penambahan 31 Kodim di wilayah Indonesia Bagian Timur dapat dipandang sebagai rangkaian pembentukan Kotama Operasional TNI. Seperti diketahui sebelumnya ada 4 Kotama Operasional yang dibentuk di awal kepemimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yakni Divisi lll Kostrad, Koarmada lll, Koopsau lll dan Pasrat 3. Pembentukan Kotama Operasional tersebut merupakan antisipasi pemerintah atas dinamika lingkungan strategis di Samudera Pasifik dan pengaruhnya atas kondisi di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Pembentukan 31 Kodim tersebut merupakan satu rangkaian dari kelanjutan pembentukan Kotama Operasional TNI untuk menyelenggarakan fungsi teritorial. Kondisi Papua dengan masih berjangkitnya wabah separatisme menjadi pertimbangan yang dominan atas upaya pemerintah menjaga keutuhan NKRI.

Pembentukan 31 Kodim tersebut besar kemungkinan dapat dipahami seluruh masyarakat Indonesia jika dibarengi dengan upaya pengurangan Kodim di wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Tengan yang sekian lama relatif keamanannya stabil. Perimbangan bentukan baru Kodim dengan likuidasi sebagian Kodim di Jawa dan Sumatera dapat diproyeksikan ke Ternate, Papua dan sekitarnya.

Perimbangan tersebut patut dilaksanakan Mabes TNI AD agar transparansi TNI AD dapat diterima masyarakat luas sekaligus menjaga neraca keuangan negara. Mabes TNI AD patut menghitung biaya operasional 31 Kodim baru tersebut dengan output yang diinginkan secara akuntabel dan kredibel.(mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Masalah Strategis dan Militer

TNI Angkatan Darat memastikan akan mendirikan 31 Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah Indonesia bagian timur yakni Papua dan Ambon. Untuk itu sudah dikirim 1400 personil ke Papua maupun Ambon yang akan menjadi cikal bakal berdirinya kodim-kodim terutamanya di wilayah rawan konflik. Hal ini disampaikan Wakil Asisten Teritorial Kasad Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo.

Diprioritaskan pada wilayah 3T yakni terpencil, terluar dan terisolir. Tujuannya tak lain untuk memenuhi salah satu tugas pokok TNI Angkatan Darat (AD) yaitu menjaga keutuhan NKRI sehingga sinergi dari pusat hingga daerah harus dibentuk.

Jika kita kaitkan pada visi pertahanan berbasis Nawacita dan visi poros maritim dunia - yang artinya juga poros dirgantara dan permukaan dunia - maka jelas sesuai perkembangan jaman dan cita-cita Indonesia menjadi negara poros dunia tersebut, menuntut militer serta pertahanan kita untuk semakin kuat dan menonjol di tataran regional serta global. 

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menyatakan bahwa tanpa visi, jangan pernah berpikir Republik ini akan melaju dengan kecepatan tinggi. Presiden juga menambahkan, perubahan pola pikir bisa memberi peluang bangsa kita bisa memenangkan pertarungan global dengan berani meninggalkan mindset dan cara kerja lama.

Dalam konteks pertahanan dan cita-cita Poros Maritim Dunia, ada beberapa hal yang harus ditekankan ke depannya. Mulai dari yakin pada kekuatan sendiri, percaya pada ruang, manusia, serta kemampuan yang kita miliki. Lalu memahami fungsi tugas utama pertahanan keamanan negara dalam mewujudkan kepentingan nasional. 

Intinya, “Visi Poros Maritim Dunia dan Nawacita secara otomatis mewajibkan TNI untuk berkemampuan dan bersifat outward looking.” Artinya, seluruh elemen bangsa harus memiliki kesadaran akan pembangunan dan gelar kekuatan postur pertahanan, alat peralatan pertahanan serta perkembangan teknologi pertahanan, di mana ke semua ini sangat terkait erat pada inovasi teknologi pertahanan.

Karenanya terkait pemekaran Kodim maka ada tolak ukur pro dan kontra yang harus dipertimbangkan dan disempurnakan jika memang masih belum memenuhi tuntutan Nawacita dan visi pertahanan berbasis Poros Maritim Dunia.

Keunggulan atau sisi positif dari kebijakan ini menurut saya merupakan penyebaran kekuatan deteksi dan point of reaction di wilayah yang rawan ancaman (baik bersifat militer maupun non militer seperti bencana). Selain itu untuk Classical Strategy Benteng Stelsel untuk mengepung potential threats (Clauswitz). Selain itu pemekaran memberikan tugas pekerjaan pada tumpukan kelebihan Perwira Menengah yang sekarang sedang dalam posisi krisis.

Namun di balik itu, ada pula kekurangan dari kebijakan ini. Pertama, di zaman modern ini deteksi bisa menggunakan keunggulan teknologi telekomunikasi dan informasi. Reaksi militer juga bisa dilakukan secara mobile (rapid mobile reaction). Kedua, strategi Benteng Stelsel sudah usang dan tidak valid lagi. Selain itu Juga membutuhkan budget consequences yang besar.

Ketiga,krisis kelebihan SDM bisa dipecahkan dengan mengkaryakan SDM potensial militer ke berbagai bidang (selama tunduk aturan dan tidak top down placements). Ini sehubungan dengan perubahan TNI yang harus segera bertransformasi menjadi tentara yang lebih memperkuat diri dalam konsep outward looking defence dibandingkan inward looking defence.

Dengan demikian menurut kesimpulan saya, KASAD harus lebih melibatkan pemikiran pakar dan strategic makers untuk mewujudkan keputusan dan kebijakan yang bersifat matang dalam perencanaan. Selain itu juga mampu mengikuti visi Presiden terkait Nawacita dan pertahanan berbasis visi Poros Maritim Dunia. Artinya diperlukan penyesuaian dengan kondisi negara dan proyeksi pembangunan kekuatan negara dalam aspek postur serta dan gelar TNI sesuai ancaman yang bersifat tidak hanya nasional tetapi juga regional sesuai tuntutan visi misi baru pertahanan dan militer yang diperlukan.

Maka dari itu, saya merekomendasikan agar mempertimbangkan ulang rencana tersebut. Pertimbangannya sebaiknya fokus pada pembinaan teritorial dan kapasitas pertahanan dengan modernisasi alutsista dan kesejahteraan. Selain itu juga membuat dan segera membangun  TNI AD sesuai road map yang mencakup arah serta visi misi sebuah negara poros maritim sekaligus dirgantara dan permukaan dunia. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS)

Menurut saya jika secara normatif, pembentukan 31 Kodim baru ini mestinya tidak ada masalah. Itu kan pemandu territorial yang dibentuk di kabupaten-kabupaten yang memang selama ini belum ada Kodimnya. Terutama kabupaten-kabupaten hasil pemekaran dan ada di daerah-daerah terluar yang dianggap kehadiran TNI menjadi penting untuk menunjukkan kedaulatan. Dari sudut itu memang tidak ada masalah.

Hanya saja memang kita tidak bisa mengesampingkan begitu saja suara-suara kontra yang mempertanyakan kebijakan itu. Ini harusnya dijawab TNI dengan menunjukkan bahwa kehadiran kodim-kodim itu tidak dalam rangka memperburuk situasi di daerah-daerah tersebut. Dan TNI juga harus mengerti, bahwa sebagai komando territorial, kodim-kodim ini melakukan pendekatan-pendekatan yang pembinaan territorial bukan pendekatan skema operasi tempur.

Jadi ya harus dilaksanakan dengan itikda baik untuk ‘merebut’ hati rakyat. Saya kira itu yang harus digaris bawahi bahwa ini. Jangan sampai digunakan untuk menjadikan aksi kekerasan di daerah-daerah tersebut makin mudah dan sering.

31 Kodim ini terasa mengagetkan karena seolah-olah diluncurkan serentahk dan terlihat besar. Padahal jika ini dimulai sejak kabupaten-kabupaten baru itu terbentuk, kemudian mulai didesain rencana pembentukan organisasinya, saya kira tidak ada masalah. Ini kesannya memang ‘wow’ karena bersamaan dan banyak.

Artinya dari cara mengelola pengembangan organisasinya yang masih perlu dibenahi. Saya kira jika dilakukan secara bertahap tidak akan jadi masalah. Ini terlihat besar karena jumlahnya besar yang memiliki konsekuensi pada anggaran yang besar juga. Mungkin jika ini dilaksanakan bertahap saya kira ini tidak ada masalah.

Menghadapi traumatis masyarakat terhadap adanya TNI di sekitar mereka menurut saya memang itu harus menjadi catatan penting. Penolakan dan pendapat yang kontra ini harus menjadi catatan yang penting bagi TNI dan ditekankan pada aparat atau personelnya yang akan dikirim ke satuan baru ini. agar mereka memperhatikan betul aturan main dan memperhatikan betul komunikasi sosialnya supaya tidak mencederai upaya-upaya yang sedang diupayakan pemerintah untuk menyelesaikan Papua Tanpa Kekerasan. Itu yang harus diingatkan terus.

Saya berharap dalam kerangka penegakan keamanan di Papua ini tetap leading sektornya tetap Polri bukan TNI. Artinya jelas skemanya penegakan hukum yang melakukan aktifitas criminal ditindak, kan begitu. Bukan dalam kerangka yang lebih menarik perhatian jika dilakukan oleh TNI. Artinya personel yang ditempatkan disana harus menjadi wajah TNI yang ramah bukan yang garang. Jadi jangan terus digunakan untuk mempermudah terjadinya aksi kekerasan terhadap masyarakat. Itu akan mempersulit upaya kita menyelesaikan Papua dengan damai.

Saya yakin TNI secara teori punya cara untuk pembinaan territorial ini. Tapi kita harus ingatkan terus, karena ini nanti kan personelnya datang dari mana-mana. Jangan sampai yang ditempatkan disana itu adalah personel yang ‘dibuang’. Itu bisa menimbulkan masalah. Pembentukan kodim baru ini jangan digunakan untuk ‘membuang’ personel yang misal melakukan pelanggaran atau tidak disiplin. Itu nanti jelek hasilnya. Karena ini masalah besar, maka figure-figur yang mengisinya harus mampu meraih simpati masyarakat. Jangan justru menambah masalah di sana.

Terkait adanya anggapan ajang supaya pemerintah lebih mudah represif terhadap masyarakat menurut saya mestinya itu tidak terjadi. Karena ini kan Kodim, bukan operasi tempur melainkan territorial. Konteksnya pembinaan territorial. Kodim ini kan satuan territorial bukan satuan tempur. Jadi memang terus diingatkan untuk hati-hati jangan sampai salah langkah.

Tergantung pimpinan lapangannya bagaimana mengelolanya. Makanya komandan Kodimnya harus orang yang punya kemampuan terotorial bagus, kemampuan komunikasi sosial, dan leadership yang bagus baik ke internal maupun eksternal. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF