Urgensi Reshuffle: Kinerja atau Konsolidasi Politik?
berita
Politika

Sumber Foto: Aktual.com

20 November 2017 19:00
Ketika publik ditanya siapa yang layak dikeluarkan dari kabinet Jokowi, sejumlah nama muncul. Dalam sebuah survei, tiga nama menempati posisi teratas, yaitu Gatot Nurmantyo, Asman Abnur (Menpan-RB), dan Puan Maharani (Menko PMK). Sedangkan Menteri BUMN Rini Sumarno menepati posisi keempat dengan selisih angka yang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Puan. Apa yang menyebabkan publik merasa perlu menganti ketiga nama tersebut?

Gatot sendiri memang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. Sebagian kelompok berpandangan karir Gatot di politik akan lebih cemerlang, lainnya berpendapat lebih baik Gatot segera diganti agar jangan lagi bermanuver yang menyebabkan pemerintahan kurang kondusifnya. Lalu kapan sebaiknya Jokowi mengusulkan nama panglima yang baru? Mengingat pengangkatan panglima baru membutuhkan persetujuan DPR dan prosesnya butuh waktu yang tidak sebentar.

Dalam tiga tahun masa kepemimpinannya, Jokowi telah dua kali merombak kabinet. Pada perombakan jilid pertama, janji Jokowi memberikan tempat kepada teknokrat dipertanyakan sejumlah kalangan. Pasalnya perombakan yang dilakukan pada 12 Agustus 2015 ini memasukkan sejumlah nama orang-orang berpengaruh di parpol dan mengeluarkan/menggeser sejumlah nama dari kabinet. Salah satu contohnya digantinya Andi Widjajanto dengan Pramono Anung (politisi PDIP).

Setelah reshuffle jilid I berlalu, sejumlah parpol melakukan munas dan muktamar. Terjadi perubahan mencolok di peta koalisi. Tiga parpol yang sebelumnya oposisi kini bergabung ke koalisi pemerintah. Tiga partai itu adalah Partai Golkar (PG), PPP dan PAN. PPP yang suaranya sempat terbelah, sudah lebih dahulu mendapat jatah satu kursi di kabinet. Sementara setelah berbalik mendukung pemerintah, PAN dan PG masing-masing memperoleh satu kursi (Menpan-RB dan Menperin).

Menurut sejumlah pengamat, secara politik perombakan sangat mungkin dilakukan karena kabinet Jokowi tidak satu suara. Contohnya PAN yang ikut menikmati kekuasaan tetapi kerap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya dalam beberapa isu seperti RUU Pemilu dan Perppu Ormas. Apakah sudah saatnya PAN didepak dari koalisi? Siapa yang menggantikan PAN?

Demokrat melabeli diri sebagai partai penyeimbang. Namun dinilai sejumlah pengamat lebih kooperatif terhadap pemerintah. Apa maksud Demokrat, mau ‘main aman’ dengan memposisikan diri di tengah dua koalisi atau ada agenda lain? Akankah Demokrat mendapat porsi dalam kabinet kalau nanti terjadi perombakan? Bisa jadi sinyal ke arah itu kuat karena belakangan ada pertemuan Jokowi-SBY dan Jokowi-AHY. Tapi jika Demokrat bergabung di koalisi, bagaimana hubungan Megawati-Jokowi?  

Melihat singkatnya masa kerja presiden (tinggal dua tahun), dan jelang tahun politik 2018-2019, apakah perombakan nantinya itu didasari pada kinerja atau justru hanya melihat pada konsolidasi politik jelang Pilpres 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Kader PAN yang ada dalam kabinet yaitu Menpan-RB Asman Abnur adalah korban dari sikap politik partainya. Kalau bicara masalah kinerja, Abnur memiliki kinerja yang tidak terlalu buruk.

Reshsuffle terhadap Abnur harus dilakukan, tujuannya supaya tidak ada lagi sikap politik yang abu-abu di dalam Kabinet Kerja Jokowi. Sikap seluruh anggota koalisi pemerintah harus jelas.

Kalau posisi PAN saat ini kan abu-abu. PAN ikut menikmati kekuasaan karena posisinya sebagai partai pendukung koalisi pemerintah. Namun di dalam beberapa isu PAN berseberangan dengan pemerintah.

Reshuffle dibutuhkan supaya di dalam koalisi tidak ada lagi partai yang menikmati kekuasaan, tetapi sikapnya bersebrangan dengan pemerintah. Kalau menurut saya, reshuffle yang dilakukan Jokowi nantinya bukan berdasarkan kinerja, tetapi lebih kepada konsolidasi politik.

Sementara untuk Partai SBY dan Partai Demokrat sedang memainkan pola check and balance. Saat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan selanjutnya memerintahkan anaknya AHY untuk bertemu dengan Jokowi. Tujuan dari AHY menemui juga bisa diartikan sebagai dorongan meningkatkan elektabilitas AHY jelang perhelatan di Pilpres 2019.

Untuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo, kalau mau masuk politik dirinya harus menjadi orang sipil dulu. Maret tahun depan kan sudah masuk masa pensiun. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Imparsial

Kalau kita merujuk pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pergantian panglima itu perlu persetujuan DPR-RI. Oleh karena itu presiden perlu segera mengajukan nama baru pengganti Panglima TNI ke DPR-RI pada bulan ini atau paling lama awal bulan depan. Proses persetujuan dari DPR-RI itu membutuhkan waktu paling tidak dua bulan (belum kalau ada masa reses).

Kita patut belajar juga dari kasus penunjukan Kapolri BG yang sempat ditolak DPR. Bagaimana jika nantinya panglima baru pilihan presiden juga ditolak? Proses politiknya jelas akan lebih lama. Karena itu penting buat presiden mengajukan nama Panglima TNI yang baru sesegera mungkin.

Ini akan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengecekan dan pembahasan atas calon panglima yang diajukan presiden.Kalau Panglima yang baru diajukan pada Januari, jelas waktunya akan mepet. Mengingat Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

Kalau kita merujuk pada UU TNI tadi, maka rotasi panglima sekarang ini jatuh kepada Angkatan Udara (AU). Ini dikarenakan jabatan panglima sebelum Gatot dipegang Moldoko dari AD, dan sebelumnya lagi dipegang oleh Agus Suhartono dari AL. Sekarang harusnya jabatan panglima dipegang AU.

Untuk menciptakan maritime security (keamanan laut) dibutuhkan pembangunan kekuatan AU dan AL sekaligus, tentunya dengan tidak meninggalkan AD. Oleh karena itu dibutuhkan Panglima TNI dari AU atau AL untuk membangun maritime security. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Presiden Jokowi mempunyai kebutuhan konsolidasi politik, reshuffle kabinet adalah salah satu jalannya. Selain itu, ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan politik di lingkar presiden.

Terjadinya perubahan peta politik juga harus direspon oleh presiden. Perubahan paling menonjol adalah sikap politik PAN. PAN hampir tidak pernah memberikan dukungan politik terhadap keputusan strategis yang diambil Jokowi. PAN selalu mengambil langkah yang bersebrangan dengan pemerintah.

Posisi PAN hari ini tidak lagi punya 'alasan politiik' untuk tetap berada di kabinet. Kinerja Menpan-RB Asman Abnur dari PAN juga terlihat tidak terlalu menonjol dan tidak ada yang bisa dilihat sebagai sebuah prestasi. Mungkin berbeda dengan Puan Maharani yang punya alasan faktor politik, berada di lingkaran kabinet dan salah satu partai pengusung presiden (PDIP).

Menurut saya demi kepantasan politik sebaiknya PAN dikeluarkan dari kabinet. Dalam konteks ini dikeluarkannya PAN dari kabinet, bisa menarik partai lain di luar koalisi untuk masuk ke kabinet. Saat ini yang terlihat mungkin Partai Demokrat. Mengajak Partai Demokrat untuk masuk kabinet bisa menjadi pilihan politik yang masuk akal bagi presiden. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
ketua Umum Forum Tegal Brebes & sekitarnya ( FORTABES )

Jika melihat peta politik Indonesia belakangan ini, mulai mengerucut ke dua tokoh nasional yang pernah berhadapan head to head di Pilpres 2014 dulu, yakni Jokowi Widodo vs Prabowo Subianto. Di beberapa hasil survei menempatkan kedua nama tersebut yang paling berpeluang masuk bursa capres 2019.  Jika kemudian ada keharusan reshuffle jilid III di kabinet Jokowi-JK, sebaiknya didasarkan pada konsolidasi politik bukan pada kinerja. Sebab jika dilakukan berdasarkan kinerja, sudah tidak mungkin dijadikan alat ukur buat keberhasilan kepemimpinan Jokowi-JK.

Dasar pertimbangan basis konsolidasi adalah perhelatan pilpres 2019 tinggal menghitung waktu. Butuh mesin politik yang kuat, butuh kepercayaan publik, butuh infrastruktur yang baik,  butuh dukungan riil dari partai politik selain partai yang sekarang ini sudah menjadi pendukung pemerintah, seperti PDIP, Hanura, PKB, Nasdem, yang kemudian belakangan disusul PPP, PAN, dan Golkar.

PAN dianggap mbalelo dan sedikit nakal kerap berseberangan seperti dalam kasus pengesahan  Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang. Partai berlambang matahari tersebut seolah tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang mantan Ketua PP Muhamadiyah yang juga Pendiri PAN, Amien Rais. Hal ini juga diperkuat dengan hubungan 'politik besan' antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan.

Ada persoalan patron klien di partai-partai berbasis agama. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari ketokohan, panutan, sesorang yang dianggap kharismatik secara ideologi.

Amien Rais yang notabene kerap berseberangan dengan pemerintah bahkan meminta agar PAN segera keluar dari koalisi pemerintah, termasuk merujuk pada salah satu menteri yang berasal dari PAN yakni Asman Abnur (Menpan-RB).

Zulkifli Hasan sebagai masinis pembawa gerbong PAN saat ini tentunya serba salah. Di satu sisi memiliki rasa pakewuh (bahasa Jawa: tidak enak hati) sebagai teman satu meja (baca: koalisi) Jokowi. Di sisi lain ada keinginan dari sosok yang dihormatinya untuk membawa gerbongnya hengkang dari koalisi.

Alhasil, jika benar PAN keluar dari koalisi, dan jika Presiden Jokowi mengikuti kemauan publik untuk me-reshuffle Asman Abnur, saya anggap sesuatu yang tidak tepat. Saat ini, di sisa akhir pemerintahan, Jokowi–JK memerlukan dukungan politik secara masif.

Apabila Jokowi berani mengambil langkah ini, sudah dipastikan peta kekuatan politik Jokowi akan mengalami perubahan, bahkan kemungkinan serangan lawan politik Jokowi akan lebih intens.

Jokowi bisa meniru langkah SBY ketika berkuasa. Banyak dikritik parpol pendukung seperti PKS dan PAN, namun SBY tetap mempertahankan menteri-menterinya.

Terbaru, kasus yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Bukan tidak mungkin akan ada kekuatan lama yang dulu berseberangan dengan Jokowi mengarahkan angin koalisi dukungannya, berbalik arah menjadi oposisi bergabung dengan Prabowo Subianto

Jika ada urgensi untuk me-reshuffle beberapa menteri yang secara kinerja jeblok, Jokowi bisa memilih menteri-menteri yang dari kalangan professional, tidak bersinggungan dengan partai politik. Tinggal Jokowi membuat tim khusus untuk membangun komunikasi konstruktif dengan partai yang terindikasi berseberangan, bukan sebaliknya, membangun musuh baru dengan me-reshuffle.

Pada intinya tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Salah satu solusi konkret adalah membangun komunikasi secara intens. Toh, isu reshuffle tidak semua berasal dari masyarakat, melainkan ambisi partai-partai yang menginginkan pembagian jatah lebih besar dari yang lain. Sepertinya ada upaya untuk mengumpulkan pundi-pundi sebagai modal menuju Pemilu 2019.  Tengok saja, beberapa ketua parpol sudah terang-terangan mencalonkan diri jadi cawapres mendampingi Jokowi atau Prabowo. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!