Wait and See Ala Jokowi-Prabowo
berita
Politika
Sumber Foto : Liputan6.com (gie/watyutink.com) 08 August 2018 12:30
Batas akhir pendaftaran capres-cawapres tinggal dua hari lagi, namun belum nampak pasangan calon (paslon) yang datang ke KPU untuk mendaftarkan diri. Ada kesan, para bakal capres masih saling menunggu satu sama lain. Siapa calon pendamping masing-masing atau bahkan capres yang akan dimajukan sebagai alternatif. Apakah masih ada waktu untuk bongkar pasang koalisi atau menarik diri dari koalisi jelang tutupnya pendaftaran paslon?

Sempat berhembus kabar nama-nama seperti K.H Ma’aruf Amin, Cak Imin, Moeldoko, Airlangga Hartato dan Gatot Nurmantyo hendak disandingkan dengan Jokowi sebagai cawapres. Belakangan nama-nama tersebut mengerucut pada insial M. Jokowi mengaku telah mengantongi nama siapa yang hendak diambilnya sebagai cawapres. Publik menduga dan mengira nama-nama yang akan dijadikan cawapres Jokowi.

Prabowo juga mengaku telah mengantongi nama cawapres yang hendak diambil sebagai pendamping dalam pertarungan merebut kursi RI-1 untuk kedua kalinya. Meski demikian, kubu Prabowo masih terus melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai. Termasuk dengan partai  koalisi sejatinya PKS. PKS sempat mengajukan nama kader-kadernya. Tapi belakangan Prabowo disanding-sandingkan dengan Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Putra Mahkota Cikeas AHY.

Ada pendapat mengatakan, para capres berusaha menutupi siapa nama cawapres yang hendak digandeng. Cairnya politik di negeri ini masih membuka peluang berubahnya peta koalisi yang sekarang sudah ada. Kalau komposisi capres-cawapres di satu kubu tidak tepat, besar kemungkinan terciptanya poros ketiga dalam perhelatan Pilpres 2019. Lantas, kondisi seperti apa yang membuka peluang terciptanya poros ketiga?

Kubu Jokowi mengaku solid mengusung sang Petahana melaju ke Pilpres 2019. Namun sejumlah pihak meragukan kesolidan itu. Mereka beranggapan politik transaksional terkait jabatan, tak bisa dihindari. Hingga kini Jokowi belum juga mengumumkan cawapres, disinyalemen karena sejumlah partai pengusung Jokowi ingin kadernya bersanding dengan si Tukang Kayu itu. 

Lantas, kalau sampai cawapres yang katanya ada di kantong Jokowi atau Prabowo tidak sesuai dengan kehendak partai koalisi, apakah ada kemungkinan partai tersebut lompat dari satu koalisi ke koalisi lain atau justru membentuk barisan baru lintas koalisi?

Ada juga pihak yang berpandangan, masih ada partai yang berharap MK membatalkan presidential threshold 20 persen. Jika itu terjadi, bukan hanaya menjadi cawapres, partai juga bisa mencalonkan kader sendiri sebagai presiden. Tapi apa mungkin putusan MK mengenai pembatalan presidential threshold 20 persen langsung diterapkan untuk Pilpres 2019? 

Saling intip dan mempelajari kekuatan lawan terus dilakukan kedua kubu. Bukan hanya itu, sesama partai koalisi pun konon katanya saling intip. Hal ini menjadi penting dalam menentukan kebijakan para capres guna memenangkan pertarungan merebut kursi RI-1. Apakah kehati-hatian ini yang membuat hingga kini belum ada paslon yang mendaftarkan diri ke KPU?

KPU berharap jika para paslon mendaftarkan diri di detik-detik terakhir, berkas dan keperluan administrasi para paslon sudah rampung. Apakah mengulur-ulur waktu yang dilakukan para paslon ini bisa menjadi pertanda sebenarnya mereka belum punya cawapres yang definitif?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politisi Hanura

Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengatakan kepada wartawan detik.com bahwa Prabowo berada di ketiak Habib Rizieq Shihab(HRS), karena dia begitu manut kepada HRS sehingga harus sowan ke Arab Saudi untuk meminta restu HRS untuk nyapres.

Semakin kental pengaruh tersebut ketika Prabowo mematuhi instruksi HRS agar hadir dalam Ijtima Ulama GNPF yang dihadiri oleh segelintir ulama saja dan bukan mewakili ulama Indonesia yang jauh lebih banyak dan tidak hadir diacara ijtima tersebut, dimana Prabowo wajib mematuhi rekomendasi Ijtima Ulama GNPF dalam memilih cawapres-nya.

Tapi rekomendasi ini menjadi dilema untuk Prabowo karena 2 orang bakal cawapres tersebut samasekali tidak akan bisa membantu logistik yang diperlukan untuk menuju RI-1. Padahal sumbangan kencleng yang diharapkan dapat menghimpun dana besar untuk logistik pilpres ternyata jauh api daripada panggang.

Adanya tawaran SBY untuk berkoalisi dengan Prabowo bukan-nya tidak ada daya tarik, yang pasti adalah logistik bisa terjamin karena dana yang luar biasa besar akan mengalir kekocek pemenangan pilpres Prabowo, asalkan Prabowo mau menerima AHY sebagai bakal cawapres-nya.

Kemesraan Prabowo dengan SBY dapat kita lihat akhir-akhir ini dimana ketika mereka tampil berdua, SBY selalu mengambil peran dalam berbagai konfrensi pers SBY-Prabowo, dan apakah ini berarti bahwa sekarang Prabowo pindah di bawah pengaruh SBY? Kalau memang AHY menjadi bakal calon cawapres Prabowo, dan jika mereka menang pilpres maka roda pemerintahan akan diatur oleh SBY. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Jika calon presiden (capres) menurut saya sejauh ini kan sudah jelas, ada nama Jokowi dan Prabowo. Namun kenapa belum mengumumkan calon wapres (cawapres) yang pas, itu karena berkaitan dengan beberapa kebijakan yang ada. Mulai dari presidential treshold sampai pada putusan MK tentang presiden dan wakil presiden boleh lebih dari dua kali masa jabatan. Saya kira, pertimbangan-pertimbangan itu yang  menyebabkan keduanya bertahan.

Kalau sampai presidential threshold dibatalkan dan masa jabatan wapres mendapat kejelasan, peluang untuk berubahnya peta politik sangat terbuka. Apalagi kalau presidential threshold sampai dibatalkan, maka sangat terbuka peluang terbentuknya poros ketiga bahkan beberapa poros lagi. 

Sementara untuk para capres-cawapres kalau sudah terlanjur masuk dalam suatu koalisi l, dan terjadi kebijakan itu, bisa jadi akan blunder hasilnya. Terutama, partai-partai yang telah mengucapkan janji setia sebagai pengusung salah satu capres sebagai anggota koalisi.

Kalau kita melihat beberapa hari jelang pendaftaran, komunikasi-komunikasi politik masih terus dilakukan oleh sejumlah elite partai, baik dari kubu sebelah sini maupun sana. Dan bisa jadi, hingga saat ini, komunikasi-komunikasi tertutup masih terus dilakukan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dekan FISIP Universitas Bung Karno

Sikap politik dari masing-masing capres dan koalisi partai pendukungnya baik Jokowi maupun Prabowo yang akan mengumumkan siapa yang akan menjadi Cawapresnya pada saat hari-hari terakhir pendaftaran ke KPU, harus dilihat sebagai langkah strategis dari masing-masing kubu koalisi untuk mengunci dukungan partai-partai dalam koalisinya atau mencegah terbentuknya poros ketiga seperti yang sudah perkirakan banyak pihak. Artinya masing-masing pihak baik Jokowi maupun Prabowo memiliki potensi ditinggalkan partai yang ada dalam koalisinya, ketika cawapres yang umumkan tidak sesuai dengan pilihan partai pendukung koalisi.

Namun bila dikaji, potensi kekuatan politik yang kemungkinan menang, adalah pihak yang memegang kekuasaan politik ril dan berkuasa. Maka dapatlah dikatakan soliditas partai pendukung Jokowi dipandang lebih solid dibanding Prabowo. Selain telah mendapatkan alokasi kursi dalam kabinet yang ril dan telah  didapat sebelumnya.

Ke depan merupakan bagian yang dapat ditawarkan ketika cawapres partai tidak masuk dalam bursa pasangan Jokowi dapatlah dikonversi dengan beberapa jatah kursi dikabinet. Sehingga opini tentang akan berpindahnya dukungan parpol kekoalisi Capres Jokowi atau Prabowo, lebih merupakan strategi untuk menaikkan bargain atau untuk mengaburkan komitment kubu lain untuk menarik mereka masuk, sehingga selalu ada kesepakatan baru yang bisa jadi menambah dinamika dan konsensus dikubu Prabowo.

Dengan demikian soliditas pada koalisi partai pendukung lebih mudah terusik, karena kemungkinan ketidakpuasan atas pasangan cawapres yang akan diusung akan memunculkan poros ketiga. Namun poros ketiga dengan capres dan cawapresnya akan lebih efektif jika di umumkan sebelum Jokowi dan Probowo mengumumkan cawapresnys secara resmi didepan KPU.

Bila pengumuman proses poros ketiga muncul setelah kedua kubu, baik Joko maupun kubu Prabowo maka tidak mudah bagi poros ketiga mengkonsolidasi dan membangun opini publik untuk mendukung pasangan mereka, dan pasangan poros ketiga dianggap semata-mata respon atas ketidakpuasan terhadap tidak terakomodirnya kepentingan  disalah satu koalisi partai.

Kembali kepada Jokowi dan Prabowo, kompetisi dalam pilpres ini akhirnya kemenangan  pasangan calon sangat ditentukan juga pada siapa yg menjadi cawapresnya. Dan penentuan disaat terakhir batas waktu pendaftaran pasangan capres cawapres oleh masing-masing kubu, menunjukkan seolah penentuan siapa-siapa yang layak menjadi presiden dan wakil presiden menjadi monopoli permanen para elite nopartai politik yang harusnya merupakan bagian dari hak demokrasi bagi rakyat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF