Wajar Tak Wajar Eks Bos Century Bebas Bersyarat
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 December 2018 14:00
Penulis
Watyutink.com - Pemberian pembebasan bersyarat kepada Robert Tantular dinilai ganjil. Belum juga menjalani separuh hukuman, ia sudah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Cipinang. Persisnya, eks bos Bank Century itu sudah bebas saat baru menjalani hukuman 10 tahun dari vonis 21 tahun penjara. Logiskah?

Sejumlah pihak mempertanyakan pembebasan bersyarat yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun Kemenkumham menegaskan, keputusannya sudah sesuai aturan.

Jika mencermati pernyataan Kabag Humas Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto, pemberian bersyarat itu setidaknya merujuk enam peraturan perundang-undangan, salah satunya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Secara prosedural, boleh jadi keputusan Kemenkumham itu bisa dibenarkan. Toh, UU Pemasyarakatan juga menjamin hak pembebasan bersyarat kepada setiap narapidana, tak terkecuali napi korupsi. Tapi menurut Anda, apakah pemberian pembebasan bersyarat tersebut sudah memenuhi aspek keadilan?

Terlebih, Robert Tantular terjerat empat tindak pidana. Vonis 19 tahun terkait dua kasus tindak pidana perbankan, dua kasus lainnya menyangkut perkara tindak pidana pencucian uang (money laundry) yang masing-masing divonis satu tahun penjara. Dari akumulasi keempat vonis itu, eks bos Bank Century ini didenda sebesar Rp112,5 miliar subsider 17 bulan kurungan. Belum lagi, kabarnya masih banyak korban (nasabah Bank Century) Robert Tantular yang belum mendapat ganti rugi.

Lalu, mengapa Kemenkumham terkesan begitu mudah "memanjakan" Robert Tantular? Sebab, KPK menilai pemberian pembebasan bersyarat tidak ketat. Bahkan Wakil Ketua KPK Laode Syarif meminta Ditjen PAS Kemenkumham untuk memperketat pemberian pembebasan bersyarat khususnya terkait tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra-ordinary crime.

Uniknya, sebenarnya Robert Tantular sudah menghirup udara bebas sejak Juli 2018. Tapi baru ramai diperbincangkan publik dalam beberapa hari belakangan. Apakah iya Kemenkumham tidak perlu menyampaikan informasi itu ke publik sejak awal?

Pada titik ini, kiranya wajar jika publik mempertanyakan pembebasan bersyarat Robert Tantular. Sebab, pengelolaan lapas dinilai masih menyisakan problem yang terkesan sengaja dirawat. Salah satunya, konon praktik jual beli pembebasan bersyarat juga marak terjadi di beberapa lapas. Lalu, sejauh mana adanya indikasi jual-beli pemberian pembebasan bersyarat Robert Tantular?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Pembebasan bersyarat terhadap Robert Tantular patut dipertanyakan. Sebab mantan bos Bank Century ini terlibat kasus extra-ordinary crime. Terlebih, pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana khusus sudah ada pembatasan yang lebih ketat. Kalau melihat posisi kasusnya, Robert Tantular kan melakukan tindak pidana yang extra-ordinary, yang salah satunya terkait penggelapan dana masyarakat (nasabah Bank Century).

Dengan adanya pembebasan bersyarat ini, tentu rasa keadilan yang berkembang di masyarakat telah dicederai. Saya pikir, harusnya ada masyarakat yang menggugat terhadap keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang memberi pembebasan bersyarat kepad Robert Tantular.

Walaupun pembebasan bersyarat itu hak setiap narapidana, paling tidak Kemenkumham juga harus punya landasan yang jelas (bukan hanya landasan hukum). Terlebih, sampai sekarang masih banyak korban (nasabah Bank Century)yang  belum mendapat ganti rugi.

Dana nasabah belum kembali tapi pelaku penggelapan sudah bebas, ini menegaskan seolah-olah hukum tidak berpihak kepada korban. Tindakan hukum terhadap Robert Tantular mestinya bermanfaat, terutama bagi korban yang kehilangan dana di Bank Century. Harusnya kejaksaan berani mengambil tindakan, menyita aset Robert Tantular misalnya, lalu diberikan kepada masyarakat. Sebab kalau asetnya disita negara, ya, masyarakat tetap dirugikan.

Saya pikir pembebasan bersyarat terhadap Robert Tantular perlu dikaji ulang. Sebab pembebasan bersyarat tersebut semakin memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum tidak peduli terhadap nasib nasabah Bank Century. Memang itu hak narapidana, tapi ingat ada hak korban juga yang belum terlaksana akibat perbuatan Robert Tantular. 

Sekalipun pemberian pembebasan bersyarat sudah sesuai dengan hukum, tapi kan hukum juga harus adil. Artinya, nasib nasabah Bank Century harusnya bisa menjadi pertimbangan oleh Kemenkumham.

Kalau hukum tidak adil, maka itu bukanlah hukum. Tapi ini yang justru dipertontonkan (Kemenkumham) hari ini. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dalam pemberian bersyarat kepada Robert Tantular. Meski demikian, kita perlu mencurigai apakah ada iming-iming uang di balik keputusan tersebut. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ini repotnya sistem pemidanaan Indonesia menganut sistem gabungan, di satu sisi pemidanaan itu sebagai pembalasan juga penjeraan yang bertujuan agar barapidana bisa nenyadari kesalahannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi,  di sisi lain pemidanaan juga merupakan pembinaan terhadap narapidana agar nanti jika keluar bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan.

Dengan sistem yang demikian, maka pemidanaan sepenuhnya harus menghargai HAM narapidana, sehingga sistem itu disusun dengan pola yang memberikan banyak pemotongan masa tahanan seperti: remisi (yang diperlakukan pada orang tertentu maksimal 6 bulan potongan tahanan), asimilasi (hidup diluar Lembaga Pemasyarakatan selama hari kerja), pembebasan bersyarat, cuti keluarga, cuti menjelang bebas, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat narapidana cepat keluar.

Ada "dunia' sendiri terjadi di balik penjara, dan rasa rasanya sudah menjadi rahasia umum, semua transaksional. Bahkan sistem "Integrated Criminal Justice System" hanya tegak sebagai jargon dan teori. Realitasnya semua fungsi peradilan sperti berjalan sendiri sendiri, "beli putus" seorang kawan penegak hukum menyebutnya.

Ketika sebuah kasus dinyatakan P21, maka terputus sudah hubungan antara penyidik dan penuntut. Demikian halnya ketika sebuah perkara sudah diputus dan sudah ‘Berkekuatan Hukum Tetap’, maka putus sudah hubungan dengan pelaksana putusan. Padahal hukum acara pidana menegaskan bahwa pengadilan punya kewajiban mengawasi pelaksanaan hukuman dan kenyataannya itu tdk terjadi.

Realitas inilah yang menciptakan LP sebagai tempat pelaksanaan hukuman tumbuh menjadi dunianya sendiri. Karena itulah terjadi suap, jual beli fasilitas kamar, jual beli izin keluar, bahkan juga remisi bisa jadi komoditi. Perbaikan hanya terjadi sesaat, bahkan yang mengerikan pada masa lalu LP menjadi pabrik narkoba.

Ya, seharusnya semua yang terjadi dalam proses pembinaan di LP dapat diketahui dan diakses oleh publik. Tanpa transparansi yang konsisten, pengulangan transaksi di LP akan terus terjadi. dan menjadi tidak mengherankan hukuman menjadi berkurang banyak. Bukalah seluas luasnya apa yang terjadi di dalam LP perlahan akan terjadi pembentukan dan pembangunan "integritas" manusia di dalamnya. Matahari adalah pembunuh kuman yang paling efektif. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Pembebasan bersyarat terhadap kejahatan tertentu tidak wajar karena mendegradasi putusan peradilan yang dengan pertimbangan tertentu bermaksud menjerakan tidak hanya pelaku tetapi bagi orang yang hendak melakukan kejahatan.

Jika hukuman bisa dikurangi oleh Kemenkumham melalui Ditjen PAS tentu tujuan putusan hakim dijatuhkan jadi kehilangan tujuannya. Apalagi dalam kasus Robert Tantular, di mana dia harus terlebih dulu menjalankan 2/3 masa hukumannya, yaitu sekitar 14 tahun dari 21 tahun penjara.

Pemberian remisi memang harus dievaluasi untuk kejahatan tertentu. Ditjen PAS Kemenkumham wajib menjelaskan alasan kenapa bisa terjadi pemotongan masa pemidanaan sebanyak itu. Ketidakwajaran patut dicurigai publik dan agar kecurigaan tidak berlarut-larut, maka Kemenkumham wajib menjelaskan secara terang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar