Di Balik Bonus Demografi 2020
berita
Politika

Iluustrasi: Muid/Watyutink.com, sumber foto: cdn.brilio.net

10 October 2017 14:00
Dua tahun lagi, tahun 2020, Indonesia menghadapi bonus demografi.  Tapi,  tunggu. Bonus itu bisa jadi pedang bermata dua. Dia berkah jika mampu dimanfaatkan. Bila gagal, itu bencana. Kunci dari bonus ini adalah kualitas manusia Indonesia itu sendiri. Besaran mayoritas anak muda (15-45) dalam komposisi demografi Indonesia mendatang adalah bonus, jika mayoritas usia produktif (15-65) ini mampu menjadi tulang punggung bangsa dan negara ke depan.

Bandingkan dengan Jepang. Mortalitas (angka kematian) sukses ditekan sehingga angka harapan hidup melejit drastis. Padahal natalitas (angka kelahiran) pun makin menurun mencapai ZPG (zero population growth). Komposisi demografi Jepang pun kian tahun kian didominasi lansia. Bahkan populasi Jepang sejak 2004 beringsut kian menyusut tiap tahun. Populasi beban tanggung (usia nonproduktif ) kian meningkat, terutama terkait biaya kesehatan. Padahal beban itu niscaya ditanggung usia produktif yang berjumlah makin menipis. Alhasil Jepang pun memasuki krisis “bom waktu demografi”.

Jika melihat dari segi ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sepanjang 2015 ekonomi Indonesia tumbuh 4,79 persen atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia tahun 2014 mencapai Rp11.540,8 triliun. Sementara PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau 3.371,1 dolar AS. Sangat jauh dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN yang masuk dalam 100 negara kaya di dunia versi Bank Dunia tahun 2016, seperti Malaysia sebesar 10.538 dolar AS, Brunei Darussalam sebesar 38.563 dolar AS, dan Singapura sebesar 55.182 dolar AS. Bagaimana dengan bonus demografi pada 2020, akankah potensi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Jangan-jangan semakin terpuruk?  

Bonus demografi memang sigap diantisipasi oleh pemerintah dengan agenda kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Seturut Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index – IPM/HDI) dunia, Indonesia tercatat di urutan 111 dari 182 negara. Indonesia pun di urutan enam dari 10 negara ASEAN.  Itu menunjukkan pekerja Indonesia tidak kompetitif. Jadi sesiap apa Indonesia menyongsong bonus demografi? Sejauh mana jabaran kerangka pelaksanaan RPJMN itu? Bahkan Korea Selatan dan Singapura mulai mengenyam fenomena bonus ini  melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB).

Puncak bonus demografi 12 tahun mendatang jatuh bertepatan dengan 100 tahun peringatan Sumpah Pemuda.  Soekarno pernah melantangkan pesan, “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.” Ada berapa pemuda produktif saat bonus demografi tiba?                                                                       

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Bonus demografi semestinya dimanfaatkan, tidak cuma dislogankan dan dijadikan momok awas bisa jadi malapetaka kalau tidak digarap secara operasional. Memanfaatkan potensi bonus itu ya konsisten efisiensi nasional. Konsisten pembangunan manusianya, edukasinya. Terlalu banyak retorika dan slogan, tapi faktanya pendidikan teknik terlantar karena semua lebih banyak ke ilmu sosial non teknologi.

Riwayat seluruh negara maju adalah pendidikan insinyur dan teknik yang memproduksi lebih banyak dari bidang sosial yang cuma redistributif. Jadi kalau kita banyak produksi tukang omong tukang kritik dan tukang goreng, isu ya kita tidak akan kemana mana, melainkan jadi bangsa yang ketinggalan zaman dibanding bangsa lain yang sudah melampaui tiga revolusi.

Seperti kata Jack Ma, revolusi pertama adalah membebaskan otot manusia dari kerja fisik oleh mesin dan tenaga listrik. Revolusi kedua mengatasi kendala jarak, orang menghemat waktu dalam mengarungi dunia. Revolusi ketiga memasuki teknologi robotik, tapi harus diimbangi dengan revolusi arif bijaksana, manusia yang menghargai kompetisi secara fair. Sehingga orang dan bangsa yang terbaik kinerjanya berhak atas posisi kepemimpinan global.

Tentu saja dengan balance antara kompetisi kreatif antarperadaban dan jaminan sosial, kebutuhan fisik biologis minimal dihasilkan oleh tiga revolusi industri. Nah kalau kita cuma mengomel dan menyesali nasib, apalagi tidak memahami sejarah revolusi industri dan peradaban, kita hanya benci dan iri kepada bangsa lain tapi tidak pernah memperbaiki mental dan semangat kita sendiri untuk belajar dan meningkatkan kualitas, jangan salahkan nasib atau Tuhan jika nation state ini ketinggalan dalam peringkat kinerja di segala bidang. Surat Al RAd, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa jika bangsa itu sendiri tidak berkemauan keras untuk merubah nasibnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Tahun 2020 Indonesia menghadapi bonus demografi. Sepintas, dengan bonus demografi tersebut seakan-akan Indonesia mendapatkan keuntungan dan manfaat dari dampak bonus tersebut. Indonesia selama ini telah gagal memanfaatkan bonus demografi sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Singapura yang telah berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka.

Negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi akan mendatangkan bencana dan instabilitas karena dapat meningkatkan pengangguran dan melahirkan berbagai masalah sosial lainnya. Apa yang menyebabkan terjadinya demikian? Jumlah penduduk yang menganggur dan setengah menganggur saat ini cukup memprihatinkan.

Menurut data BPS, dari jumlah angkatan kerja sebesar 131,5 juta orang, jumlah yang menganggur sebanyak 7,01 juta orang. Angka ini masih cukup besar, belum lagi penduduk setengah menganggur. Namun, yang jelas dengan tingginya angka penggangguran dan setengah pengangguran akan menyebabkan pemborosan sumber daya dan menjadi beban keluarga dan masyarakat dan akhirnya mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminalisasi yang dapat menghambat pembangunan jangka panjang.

Di samping itu, peluang kerja dari dunia swasta seperti industri,pertambangan, dan perkebunan yang seharusnya diperuntukkan bagi penduduk Indonesia sekarang dibanjiri oleh tenaga kerja asing khususnya dari China. Dengan jumlah penduduk sebesar 261 juta (2016) dan berada di posisi empat jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina (1,5 miliar), India(1,2 miliar), dan AS (318 juta), Indonesia seharusnya mengutamakan tenaga kerja dalam negeri. Jangan terlalu percaya pada swasta dan pemberi kerja lainnya yang menganggap tenaga kerja Indonesia tidak memiliki keterampilan, talenta, dan etos kerja yang tinggi.

Buktinya tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) diterima di banyak negara walaupun kebanyakan menjadi pembantu. Merupakan tugas pemerintah untuk mengubah dari tenaga kerja pembantu menjadi tenaga kerja yang profesional dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan negara setempat. Dengan bonus demografi yang dihadapi sekarang ini Indonesia harus memanfaatkan secara maksimal dengan cara peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar.

Jumlah usia produktif yang besar harus ditunjang kemampuan keahlian dan pengetahuan yang baik sehingga usia produktif dapat menjadi tenaga kerja terampil, memiliki keahlian, dan pengetahuan untuk menunjang produktifitas. Oleh sebab itu pemerintah harus tetap konsisten dalam penganggaran di dunia pendidikan. Besar anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM, utamanya yang akan masuk dunia kerja dengan memperbanyak cakupan pendidikan kejuruan dan keterampilan serta melalui balai-balai latihan kerja, terutama di daerah-daerah pertumbuhan dengan melibatkan pihak swasta.

Dengan usaha tersebut, peringkat Indonesia sebagai yang disampaikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang menempatkan Indonesia berada di urutan 111 dari 182 negara dapat naik secara signifikan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Sebenarnya ajaran ekonomi modern lebih bertumpu kepada pertumbuhan serta kemampuan menumbuhkan inovasi ilmu pengetahuan yang tradable ketimbang demografi termasuk bonusnya. Alasannya? Ya, seperti ditulis Watyutink.com bahwa bonus demografi bisa menjadi pedang Damocles yang bersisi dua. Tema besar berikut ialah distribution of wealth yang, jika tidak tertangani dengan baik, bakal membahayakan pembangunan ekonomi Indonesia.

Bonus demografi tidak banyak mendatangkan manfaat jika growth tidak terdistribusi dengan adil. Kita lihat bahwa sumber daya berlimpah dikirim ke Suriname untuk menjadi budak di zaman Hindia Belanda. Di zaman sekarang pun kita banyak mengirim TKI dan TKW ke luar negeri, with all due respect dan tanpa nilai prerogratif dari pihak saya. Afrika juga mengirim human resources mereka ke Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari sistem slavery yang baru secara resmi dilarang oleh Presiden Thomas Jefferson pada 1808.

Yang ingin saya sampaikan di forum terhormat Watyutink.com ialah bagaimana kita memahami fenomena yang telah saya illustrasikan di atas. Kemudian kita bersama mengupayakan agar supaya negative effects tidak terjadi pada bangsa kita dalam menghadapi population booming lewat pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter serta memiliki value yang tinggi demi mampu menciptakan economic growth yang terdistribusi secara adil. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Dalam menyonsong bonus demografi, perlu kita merefleksi kembali paradoks pembangunan yang menggambarkan kondisi bangsa ini. Pertama, kemiskinan meningkat tajam di tengah masyarakat yang kaya. Kedua, di tengah-tengah ke­kayaan yang melimpah, kita mempunyai kesempatan yang semakin kecil untuk mewujudkan kepedulian. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja sangat besar, namun pengangguran terus meningkat.

Ketiga paradoks pembangunan tersebut hadir di tengah masyarakat kita karena tipisnya (untuk tidak dikatakan tidak ada) nurani para konglomerat yang telah mengekstraksi kekayaan alam dan potensi ekonomi negeri tercinta ini, untuk berbagi dalam artian yang sebenarnya. Kalau ini terus berlanjut niscaya manfaat bonus demografi hanya isapan jempol.

Mengapa pembangunan yang sudah dilakukan oleh berbagai rezim pemerintahan tak kuasa mengangkat harkat hidup rakyat miskin? Karena kita telah terperangkap dalam paham pembangunan kolonialisme yang ekstraktif dan feodal. Sulitnya bangsa Indonesia melepas pengaruh kolonialisme merupakan buah keberhasilan Hindia Belanda yang dalam kurun waktu yang sangat panjang mampu menciptakan strata masyarakat, yaitu rakyat jelata, kaum pedagang/pengusaha, dan priyayi (pekerja pemerintahan). Penciptaan strata tersebut dimaksudkan agar rakyat jelata tetap dijadikan “koeli” yang melayani para pedagang/pengusaha dan kaum priyayi. Mental dan penciptaan strata inilah yang harus kita lawan untuk menyosong bonus demografi.

Empat fakta besar yang mengindikasikan Indonesia tidak mampu menjadi negara besar dan berdaulat secara penuh. Pertama, selama satu dekade terakhir (2003-2013) nilai impor pangan kita melonjak 346 persen, yaitu dari sekitar 3,34 miliar dolar AS (2003) menjadi 14,9 miliar dolar AS (2013). Kondisi ini menjadikan kita saat ini menghadapi fenomena “todongan pistol” masalah pangan jilid 2 yang lebih kompleks. Kedua, pengurasan sumberdaya pedesaan semakin masif dilakukan dan ironisnya hanya setetes dua tetes saja yang kembali ke perdesaan. Ketiga, kesenjangan pendapatan dan penguasaan lahan semakin meningkat dan menggelisahkan, yang diindikasikan dari nilai indeks gini masing-masing sebesar 0,41 dan 0,72. Keempat, pembangunan Indonesia sejak Orde Baru hingga saat ini bias ke wilayah barat Indonesia. Hal ini diindikasikan dari kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap PDB nasional yang masih sekitar 57,39 persen, sementara Pulau Sumatera sekitar 23,16 persen.

Karut marut pembangunan yang semakin menjauh dari masyarakat miskin dan semakin memperdalam jurang kesenjangan; utamanya disebabkan karena kita (sadar atau tidak sadar) telah terjebak dalam sociology of ignorance (pembiaran). Ada tiga sikap “pembiaran” yang umum dilakukan, yaitu acuh pada saat melihat kekeliruan atau kejahatan; acuh karena kita terlibat konspirasi jahat; dan acuh karena keilmuan kita telah terbeli. Dampak dari sikap “pembiaran” ini sungguh dahsyat mempengaruhi perilaku masyarakat yang semakin menjauh dari adat ketimuran. Untuk itu, perlu disebarluaskan postulat baru mengenai keadilan. Postulat baru menekankan bahwa dunia, masyarakat, dan manusia secara inheren dimulai dalam kesetaraan. Setiap manusia, meski berbeda-beda secara individual, namun secara esensial setara.

Diam tidak selalu berarti emas. Diam pada saat melihat kekeliruan atau kezaliman berarti pembiaran; diam karena kita terlibat konspirasi jahat berarti kejahatan; dan diam karena keilmuan kita terbeli berarti pengkhianatan.  Semakin banyak kerusakan, kemiskinan dimana-mana, masalah sosial tiada habisnya. Pendidikan tak berkualitas. Kesejahteraan masyarakat menurun. Kelangkaan pangan. Krisis moral dan spiritual. Lesunya perekonomian.

Jadi jelaslah bahwa bonus demografi itu hendaknya kita manfaatkan secara maksimal. Itu memerlukan berbagai upaya dan perencanaan. Sebab, bila tidak demikian, yang timbul justru zonk demografi atau kesia-siaan alias kegagalan demografi. Hal itu tentu bukanlah harapan. Dengan demikian, seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia ini harus ‘hadir’ di dalam menyukseskan momentum bonus demografi ini agar mampu mencapai cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan             Blok Masela Jangan Diserahkan Sepenuhnya Kepada Asing             Hendaknya Jangan Berhenti pada Sisi Produksi             Konsumen Kritik Layanan, Seharusnya Dapat Penghargaan             Saatnya Perusahaan Old School Transformasi ke Dunia Digital             Temuan TPF Novel Tidak Fokus