Anggota DPR Dapat Fasilitas Isoman di Hotel Berbintang, PHRI: Pemerintah Nunggak Rp198 miliar
berita
Sumber Foto : oasisamir.com
28 July 2021 13:08
Watyutink.com - Pemerintah dikabarkan memberikan fasilitas hotel bintang 3 kepada anggota DPR yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus corona atau Covid-19. Hal itu tertuang dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR.

Dalam surat yang diteken pada Senin 26 Juli 2021 itu disebutkan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah bekerja sama dengan beberapa hotel guna memberikan fasilitas isolasia mandiri (isoman) untuk para wakil rakyat. Bukan hanya anggota dewan, fasilitas tersebut juga diperuntukkan bagi staf dan pegawai negeri sipil (PNS). Namun tidak bagi keluarga.

Paket yang diberikan berupa kamar hotel bintang 3 selama 7 malam lengkap dengam fasilitas berupa makan 3 kali sehari dan cuci pakaian 3 potong perhari. Selain itu juga fasilitas gratis wifi dan parkir, konsultasi dokter melalui telepon setiap hari, kunjungan dokter dan perawat 2-3 kali, paket vitamin dan 1 kali test PCR pada hari ke-7. Salah satu hotel yang dijadikan lokasi isoman adalah Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan pemberian fasilitas tersebut adalah salah satu upaya mencegah penularan Covid-19 dilingkungan anggota dewan. Saat memberikan keterangan, Selasa 27 Juli 2021, Indra menyebut kompleks rumah dinas Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan dirasa kurang memadai untuk tempat isoman.

Terlebih warga yang tinggal di kompleks elite itu juga keberatan jika lingkungannya digunakan sebagai tempat isoman. Pasalnya  jarak antar rumah di kompleks anggota dewan berdekatan. Sehingga dianggap tidak tepat untuk lokasi isoman.

Sementara itu disaat yang sama pemerintah ternuata masih belum melunasi tagihan pembayaran hotel untuk pasien Covid-19. Beberapa hotel di Jakarta diketahui sempat dijadikan lokasi isolasi mandiri atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan jumlah tagihan yang belum dilunasi pemerintah mencapai Rp198 miliar. Saat memberikan keterangan, Rabu 28 Juli 2021, Maulana menuturkan pemerintah berdalih keterlambatan pembayaran lantaran masih dalam proses audit.

Maulana berharap pemerintah segera melunasi tunggakan tersebut. Pasalnya saat ini kalangan perhotelan juga tengah menghadapi situasi sulit. Hotel sulit mendapat tamu lantaran masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Terlebih aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 juga melarang acara-acara seperti pernikahan atau pertemuan. Sehingga tidak ada pihak yang menyewa ballroom atau ruang pertemuan lainnya. Maulana menegaskan sektor perhotelan sangat terdampak penerapan PPKM Level 4.

Rakyat kesulitan cari lokasi isoman, eh wakil rakyat justru dapat fasilitas mewah, sangat ironi!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF