BPJS Defisit Keuangan, Direksi dan Dewan Pengawas Justru Dapat Kenaikan Tunjangan
berita
Sumber Foto : ekonomi.kompas.com
13 August 2019 14:00
Watyuytink.com – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyetujui kenaikan tunjangan badi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Keputusan tersebut menurut Nufransa tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.02/2019.

Dalam aturan tersebut Direksi dan Dewan Pengawas BPJS mendapat tambahan tunjangan cuti, dari semula satu kali menjadi dua kali dalam setahun. Nilainya, maksimal dua kali gaji atau upah.

Pertimbangan penambahan tunjangan cuti ini menurut Nufransa didasari pertimbangan menyelesaraskan hak dan kewajiban pegawai BPJS. Nufransa menambahkan selamaini pegawai BPJS mendapatkan 14 kali gaji dalam setahun, termasuk Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13.  

Selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR. Itulah sebabnya perlu dilakukan penyelarasan seperti aparatur pemerintah lainnya. Penambahan tunjangan cuti dimaksudkan sebagai pengganti pemberian gaji ke-13.

Sebelumnya, BPJS mengirimkan usulan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan isi peraturan sebelumnya, yakni PMK No 34/2015. Perubahan yang diusulkan adalah penambahan beberapa komponen manfaat bagi Anggota Direksi dan Dewan Pengawas.  

Keputusan ini terkesan ironis. Pasalnya saat ini BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit keuangan yang sangat parah. Dalam beberapa kesempatan, BPJS Kesehatan mengusulkan kenaikan iuran anggota demi menutuk defisit tersebut.

Sungguh terlalu, rakyat diminta menanggung defisit sedangkan mereka mendapat kenaikan tunjungan!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar