BPKP Sebut Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Capai Rp1,4 Triliun
berita
Sumber Foto : liputan6.com/herman zakharia
25 July 2021 10:25
Watyutink.com - Pemerintah dikabarkan masih menunggak pembayaran insentif tenaga kesehatan atau nakes dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dalam jumlah yang cukup besar. BPKP mencatat hingga Desember 2020 insentif nakes yang belum dibayarkan mencapai Rp1,4 triliun. 

Data BPKP yang dikutip Minggu 25 Juli 2021 menyatakan pada 2020 jumlah insentif nakes yang sudah dibayarkan sebesar Rp581,5 miliar. Sedangkan Rp891,5 miliar masih dalam proses verifikasi lanjutan. 

Sementara dalam data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan justru melakukan kelebihan pembayaran insentif nakes di empat perguruan tinggi dengan nilai total Rp5,76 miliar. Rincinya adalah kelebihan pembayaran PPDS Fakultas Kedokteraan Universitas Indonesia (FKUI) sebesar Rp2,06 miliar. 

BPPSDM juga melakukan pembayaran ganda kepada peserta PPDS FKUI sebesar Rp1,56 miliar dan Fakultas Kedokteraan Universitas Gadjah Mada (FK UGM) sebesar Rp1,23 miliar.

Kelebihan bayar insentif juga terjadi pada peserta PPDS tahap II di FK Universitas Airlanggar (Unair), FK UGM, dan FK Universitas Sam Ratulangi dengam nilai ketiganya mencapai Rp897,85 juta. BPPSDM Kesehatan juga melakukan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan di 17 Satuan Kerja (Satker) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 31 Desember 2020 sebesar Rp8,02 miliar.

BPK pun merekomendasikan Sektretariat BPPSDM Kesehatan menagih kelebihan pembayaran insentif PPDS dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp5,76 miliar. BPK juga merekomendasikan BPPSDM menagih sisa dana kelola insentif tenaga kesehatan sebesar Rp8,02 miliar. Dana tersebut ditagih dari masing-masing pimpinan Satker Kemenkes. 

Sebelumnya, saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya masih mempunyai beberapa tunggakan pembayaran. Dalam raker yang diselenggaran secara virtual, Senin 5 Juli 2021 itu, Budi merinci, tunggakan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah pusat sebesar Rp1,38 triliun. Sedangkan tunggakan di rumah sakit pemerintah daerah mencapai Rp8,11 triliun. 

Budi menerangkan anggaran yang dimilikinya hanya untuk nakes yang ada di RS pemerintah pusat, RS TNI, RS Polri, RS BUMN dan RS swasta. Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) anggarannya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diserahkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda). 

Padahal sudah tambah utang, tapi masih kok masih nunggak? 

Tetaplah kritis membaca berita! 

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF