Jokowi Diminta Pecat Pejabat yang Usulkan Izin Investasi Miras
berita
Sumber Foto : indozone.id
03 March 2021 16:18
Watyutink.com - Polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021yang mengizinkan investasi di bidang industri minuman keras atau miras ternyata masih berlanjut meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencabutnya. Beberapa pihak mendesak Jokowi memberikan sanksi, terhadap pihak yang mengusulkan aturan tersebut.

Mantan politisi Partai Demokrat Roy Suryo meminta Jokowi memecat sosok dibalik munculnya aturan yang sempat memicu penolakan masyarakat, terutama umat Islam. Keputusan mencabut lampiran Perpres 10/2021 menurut Roy belum cukup.

Saat berkomentar, Selasa 2 Februari 2021, pakar telematika itu yakin pemberian izin investasi miras itu bukan keinginan langsung Jokowi. Itulah sebabnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu perlu bersikap lebih tegas, termasuk memecat pengusul Perpres 10/2021. Hal ini dirasa penting guna mengembalikan wibawa Presiden Jokowi

Perpres No 10/2021 menurut pria yang kini aktif di media sosial itu sangat amoral. Pihak-pihak dibalik munculnya aturan tersebut telah menjerumuskan Jokowi. Itulah sebabnya layak diberi sanksi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan pihak yang paling bertanggungjawab atas terbitnya Perpres 10/2021 bukan Jokowi meski menjabat kepala pemerintah. Dedi menilai pihak yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dedi menyebut keduanya adalah pejabat yang berwenang dan menjadi pembantu Jokowi dalam bidang investasi. Saat memberikan komentar, Selasa 2 Februari 2021, Dedi menilai Jokowi perlu mengevaluasi kedua pejabat itu.

Menurut Dedi Kurnia, Bahlil dan Luhut turut berperan menurunkan citra Presiden yang dianggap tidak bisa membuat keputusan yang tegas. Selain itu keputusan yang diusulkan telah membuat gaduh. Masyarakat, terutama umat Islam gencar menyuarakan penolakan.

Selain itu, pembatalan perpres investasi miras ini juga mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi seolah tidak memiliki visi kebijakan yang baik. Padahal sebelum mengambil keputusan sensitif, seharusnya lebih dulu Presiden mendengarkan aspirasi publik.

Jokowi harus bertindak tegas agar citranya kembali naik!

Tetaplah kritis membaca berita!
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI