Kritik Jokowi dan Menteri Soal Virus Corona, Siap-siap Masuk Penjara
berita
Sumber Foto : tribatanews.polri.go.id
06 April 2020 14:42
Watyutink.com – Warganet tampaknya harus lebih berhati-hati  saat beraktivitas di dunia maya dan media sosial. Terutama jika berkomentar tentang penanganan virus corona atau Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Jangan sampai komentar tersebut dikatagorikan sebagai hoaks dan penghinaan terhadap presiden. Bisa-bisa warganet masuk penjara akibat ulahnya di dunia maya.

Pada Sabtu (4/4/2020) Mabes Polri telah membuat aturan terkait penanganan penyebar hoaks dan penghihaan terhadap presiden saat pandemi virus corona atau Covid-19. Surat Telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Disebutkan, surat telegram itu dibuat untu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi bencana non-alam virus corona.

Hal-hal yang menjadi perhatian penyidik Bareskrim Siber Polri antara lain penyebaran berita bohong atau hoaks terkait virus corona. Selain itu juga penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah.  Penipuan terkait penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online menurut surat telegram tersebut juga akan dikenanakn sangsi tegas.

Bagi pelaku penyebaran hoaks terkait virus corona, penyidik akan menjerat dengan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan untuk kasus penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah,  Polisi menggunakan Pasal 207 KUHP. Sementara untuk penipuan penjualan alat kesehatan lewat online terancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Sementara itu anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta polisi tidak gegabah melakukan penindakan terdapap pelaku penghinaan presiden atau pejabat negara. Arsul meminta polisi mengendapankan langkah pencegahan sesuai dengan  Surat Edaran Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kepolisian tidak melanggar prinsip due process of law atau tindakan dengan dasar aturan yang jelas dan dilakukan dengan prosedur yang benar. Selain itu Arsul juga menyoroti kewenangan Polri dalam menindak pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Wakil Ketua MPR ini khawatir tindakan polisi saat pandemi virus corona justru menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Pantesan napi koruptor dibebaskan, ternyata tempatnya bakal diisi warganet yang dituduh menghina presiden dan pejabat negara.

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR TERPRODUKTIF