Mendagri Sebut Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran FPI
berita
Sumber Foto : liputan6.com
16 May 2019 14:35
Watyutink.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku akan mempertimbangkan masukan berbagi pihak terkait perpanjangan izin organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI), termasuk petisi online yang muncul beberapa saat terakhir. Namun Tjahjo menegaskan sampai saat ini belum ada pembahasan tentang permasalahan perpanjangan izin FPI.

Tjaho menambahkankan Kemendagri selalu memperhatikan semua masukan yang diterima. Politisi PDIP ini menyebut, masukan dari satu orang saja menjadi bahan pertimbangan apalagi dari banyak orang, pasti akan diperhatikan.

Tjahjo mengatakan hingga saat ini belum ada surat pengajuan perpanjangan izin dari  ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu. Itulah sebabnya Tjahjo mengaku belum bisa melakukan pembahasan maupun evaluasi.

Selain itu izin FPI masih akan berlaku hingga Juni 2019. Sehingga masih ada waku bagi berbagai pihak untuk melakukan evaluasi diri, termasuk oleh pihak FPI. Untuk itu Tjahjo meminta semua pihak untuk tenang dan tidak mempermasalahkan apalagi meributkannya.

Sebelumnya, seseorang bernama Ira Bisyir telah mengajukan petisi online kepada Kemendagi untuk tidak memperpanjang izin FPI yang akan berakhir pada Juni 2019. Ira menuduh FPI adalah ormas radikal yang kerap melakukan tindakan kekerasan. Selain itu Ira menuduh FPI mendukung Hisbut Tahrir Indonesia (HTI).

Namun petisi tersebut mendapat sejumlah perlawanan. Seseorgan bernama Imam Kamaludin membuat petisi serupa yang berisi dukungan kepada FPI. Dalam petisinya Imam menyebut FPI banyak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Iman mencontohkan laskar FPI selalu hadir membantu korban bencana alam, seperti di Lombok, Palu, Donggala, Selat Sunda, dan beberapa daerah lainnya.

Banyak ormas yang sering berbuat onar dan tawuran, tapi kok hanya FPI yang diminta dibubarkan?

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi