Menkumham dan Walikota Tangerang Sepakat Damai
berita

19 July 2019 04:00
Watyutink.com – Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan perseteruan antara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Walikota Tangerang, Arief Wismansyah akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Mediasi yang dilakukan oleh Kemendagri akhirnya berbuah kesepakatan diantara kedua pihak.

Hadi menambahkan kedua pihak juga sepakat mencabut laporan yang telah dibuat di kepolisian. Selain itu pelayanan publik di aset Kemenkumham di Kota Tangerang juga akan dipulihkan. Hadi menyebut kesepakatan damai juga bisa terlaksana atas peran Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Sebelumnya Yasonna dan Arief dikabarkan berseteru terkait pembangunan politeknik ilmu pemasyarakatan imigrasi. Saat meresmikan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM pada Selasa (9/7/2019) lalu, Yasonna menyindir Areif yang dianggap mempersulit perizinan pembanguna politeknik.

Yasonna juga menyebut Pemkot Tangerang banyak memakai tanah milik Kemenkumham. Bahkan politisi PDIP ini menyebut Kantor Walikota Tangerang dibangun diatas tanah milik Kemenkumham. Itulah sebabnya Yasonna menyesalkan sikap Pemkot Tangerang yang mempersulit proses pembanguna politeknik.  

Pemkot Tangerang pun segera mengeluarkan bantahan atas klaim Yasonna. Kabag Humas Pemkot Tagerang, Achmad Rikcy Fauzan mengatakan pihaknya tidak berniat mempersulit. Pemkot Tangerang inginlahan milik Kemenkum HAM dimanfaatkan lebih luas untuk kepentingan rakyat.

Jika semua lahan Kemenkumham dijadikan bangunan dikhawatirkan masyarakat Tangerang tidak mendapat manfaat dari tanah seluas 180 hektar itu. Pemkot Tangerang ingin lahan tersbut digunakan sebagai fasilitas umum (fasum) seperti alun-alun dan lahan hijau.

Apa nggak malu tuh sama rakyat, sesama pejabat negara kok saling berseteru!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Said Didu

Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN 2005-2010

Abra Talattov

Peneliti INDEF

Inas N Zubir

Politisi Hanura