Penularan Covid-19 Menurun, PWNU Jatim Minta Larangan Mudik Dicabut
berita
Sumber Foto : tribunnews.com
08 April 2021 10:52
Watyutink.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menilai program vaksinasi Covid-19 yang tengah digulirkan pemerintah berjalan sukses. Hal ini terlihat dengan mulai adanya penurunan angka penularan virus corona atau Covid-19. Itulah sebabnya PWNU Jatim menyebut pemerintah tidak perlu melarang masyarakat melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021.

Khatib Syuriah PWNU Jatim KH Safruddin Syarif saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa 6 April 2021 mengatakan penularan Covid-19 sudah mulai turun. Seharusnya pemerintah mencabut aturan yang melarang pelaksanaan mudik tahun ini. Terlebih masyarakat sudah setahun tidak mudik lataran pada Lebaran tahun lalu kegiatan rutin itu juga dilarang.

Safruddin menuturkan kebijakan pemerintah seharusnya berdasarkan kondisi terkini, terutama menyangkut penularan Covid-19. Jika kasusnya sudah bisa dikendalikan menurut Safruddin tidak ada alasan pemerintah melarang masyarakat mudik.

Safruddin menuturkan mudik adalah sarana bersilaturahmi yang disunnahkan atau dianjurkan dalam agama. Namun di saat bersamaan masyarakat harus menjaga keselamatan kehidupannya dan sesama. Hal inilah yang menurut Safruddin membuat masyarakat berhadapan dengan dilema.

Intinya menurut Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatuddin Al Islami Probolinggo ini bagaimana masyarakat bisa menjalankan aturan pemerintah. Bukan hanya soal mudik tapi juga ibadah lain selama bulan Ramadhan, seperti sholat tarawih dan sholat Idul Fitri.

Seperti diketahui lemerintah secara resmi mengumumkan melarang masyarakat melakukan mudik pada Lebaran 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy seusai mengikuti rapat tingkat menteri, Jumat 26 Maret 2021 mengatakan larangan mudik berlaku berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

Namun sebelum dan sesudah masa larangan tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan atau bepergian ke mana-mana, terutama ke luar kota. Muhadjir mengecualikan bagi masyarakat yang memang benar-benar terpaksa dan dalam kondisi mendesak.

Muhadjir menegaskan larangan mudik berlaku untuk seluruh warga masyarakat dari berbagai kalangan. Muhadjir menyebut aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, pekerja mandiri, dan masyarakat umum tidak boleh mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menerangkan, keputusan larangan mudik diambil mengingat tingginya angka penularan Covid-19. Selain itu tingkat kematian akibat Covid-19 juga masih tinggi. Kondisi itu terutama terjadi setelah momen libur panjang, seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Mumpung pemerintah lagi gemar mencabut keputusan yang sudah dibuat.

Tetaplah kritis membaca berita!
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI