Ragukan Netralitas Polisi, MER-C Berniat Gugat KPU ke Mahkamah Internasional
berita
Sumber Foto : sindonews.com
16 May 2019 14:40
Watyutink.com – Presiden Direktur Medical Rescue Commite (MER-C) Arif Rahman mengatakan pihaknya berniat menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Internasional. Gugatan ini akan dilayangkan jika KPU tidak merespon peristiwa meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.

Arif menyebut saat ini sudah lebih dari 500 orang petugas KPPS yang meninggal dunia dan ribuan yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. MER-C tidak ingin korban akan semakin banyak.

Arif menambahkan pihaknya menggugat KPU sebagai pelaksana pemilu. Nantinya, korban pemilu 2019 harus menjadi tanggung jawab KPU. Arief menjelaskan pihaknya tidak akan melayangkan gugatan ke polisi. Pasalnya ia melihat ada keberpihakan dalam tubuh kepolisian. Arief pun melontarkan sindiran dengan mengatakan, kalau ada kambing mati saja polisi turun tangan, mengapa saat ada ratusan manusia meninggal dunia polisi diam saja.

MER-C juga tidak akan melapirkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Arief beralasan, sanksi dari DKPP hanya sebagai code of conduct dan bukan sanksi yang bersifat hukuman.

Meski demikian, hingga saat ini Arief menyatakan belum memformulasikan tuntutan secara detail. Ia mengaku masih membicarakannya dengan sejumlah pengacara sebelum memasukkan tuntutannya ke mahkamah internasional.  

Emang gugatan ke Mahkamah Internasional punya kekuatan hukum?

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi