Siap-siap, Kominfo Bakal Kembali Batasi Akses Media Sosial
berita
Sumber Foto : elshinta.com
13 June 2019 13:05
Watyutink.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informsai (Kominfo), Ferdinandus Setu mengatakan kemungkinan pihaknya akan kembali melakukan pembatasan akses media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Pembatasan ini terkait dengan akan digelarkan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019).

Namun pembatasan tersebut menurut Ferdinandus tergantung kondisi dan situasi keamanan. Kominfo akan terlebih dahulu melihat eskalasi berita hoaks yang beredar melalui media sosial. Jika dirasa penyebaran hoaks sudah dirasa membahayakan NKRI, terutama hasutan terkait sidang di MK maka Kominfo akan melakukan pembatasan akses media sosial.

Pembatasan serupa juga pernah dilakukan Kominfo saat terjadi kericuhan pasca pengumuman hasil Pemilu pada 21 dan 22 Mei 2019. Saat itu Kominfo membatasi akses media sosial. Meski bukan memblokir sepenuhnya, tapi pada saat ini masyarakat tidak bisa mengirim dan menerima gambar dan video. Ferdinandus mengatakan pembatasan itu dilakukan untuk menekan penyebaran hoaks.

Selain itu, Kominfo juga mengimbau para pengguna smartphone tidak menggunakan Virtual Private Network (VPN). Pasalnya pengoperasian VPN dapat membahayakan data pengguna.  

Seperti diketahu menurut rencana pada Jumat (14/6/2019) MK akan menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019. Pada sidang tersebut MK akan mempertimbangkan pemohon beserta barang bukti yang diajukan. MK dijadwalkan akan memberikan putusan sela terkait gugatan tersebut.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Prabowo-Sandiaga kalah dari pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan selisih 16.594.335 suara. Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo-Sandiaga mendapatkan 68.442.493 suara atau 44,59 persen.

Menurut jadwal, MK akan melaksanakan sidang putusan pada Jumat (28/6/2019).

Agar tidak terjadi kericuhan cukup dengan sidang dilaksanakan secara jujur dan adil, nggak perlu batasi akses media sosial!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat