Sidang Bawaslu Putuskan KPU Lakukan Pelanggaran Situng
berita
Sumber Foto : news.detik.com
16 May 2019 11:55
Watyutink.com – Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) dalam sidang di Gedung Bawaslu RI, Jalan HM Thamrin, Jakarta Kamis (16/5/2019) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Abhan, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan tersebut menyatakan, KPU dinyatakan melanggar tata cara dan prosedur penginputan data ke sistem informasi penghitungan suara (situng).

Selanjutnya, Bawaslu meminta KPU segera memperbaiki sistem, tata cara, dan prosedur penginputan data ke situng. Meski demikian, Bawaslu meminta situng tetap dipertahankan sebagai instrumen untuk menjamin keterbukaan informasi. Bawaslu menyebut situng telah diakui dalam undang-undang yang berlaku.

Sementara itu anggota Majelis Hakim, Ratna Dewi Petalolo mengharapkan, KPU lebih memperhatikan ketelitian dan keakuratan saat memasukan atau menginput data dalam situng. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Terlebih selama proses pemilu masyarakat selalu memantau melalui situng.

Sebelumnya, pada Kamis (2/5/2019), Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo  - Sandiaga telah melaporkan adanya kecurangan dalam proses input data melalui situng KPU. Dalam laporan dengan nomor registarsi Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tersebut, BPN meminta KPU menghentikan situng.

Kalau sudah terbukti terjadi pelanggaran, selanjutnya harus ada tindakan. Kalau berhenti hanya sampai di sini ya sama saja bohong dong!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter