Tangani Kasus Korupsi Besar, 75 Pegawai KPK Terancam Diberhentikan
berita
Sumberfoto: cnnindonesia.com
10 May 2021 16:22
Watyutink - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, kembali membongkar kejanggalan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sebelumnya membongkar kejanggalan materi pertanyaan TWK, kali ini Feri mengatakan 75 pegawai KPK yang terancam diberhentikan lantaran tidak lulus TWK sebagian besar tengah mengusut kasus korupsi besar atau megakorupsi. Diantaranya adalah kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, benih lobster, bantuan likuiditas bank indonesia (BLBI), Harun Masiku, dan beberapa mega korupsi lainnya.

Saat memberikan keterangan dalam sebuah diskusi online, Minggu 9 Mei 2021, Feri menjelaskan pelaksanaan TWK dimaksudkan sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi aparatus sipil negara (ASN). Namun Feri menilai, TWK hanya dalin untuk menyingkirkan pegawai KPK yang independen dan tengah menangani kasus korupsi besar.

Menurutnya dari 75 pegawai yang tidak lulus bisa dikelompokkan dalam tiga klaster. Pertama, klaster kepala satuan tugas atau kasatgas. Mereka adalah pegawai yang secara teknis lapangan memimpin berbagai aksi KPK. Feri menyebut kelompok atau klaster ini perlu disingkirkan.

Kedua, klaster anggota satgas, yakni pegawai KPK yang menangani perkara besar, baik mega korupsi atau korupsi melibatkan tokoh politik. Klaster ini pun menurut Feri perlu disingkirkan lantaran dianggap berbahaya, terutama bagi para koruptor.

Ketiga adalah klaster pimpinan KPK, seperti Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi Sujanarko dan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono. Feri menuturkan, peran para pimpinan KPK sangat penting. Pasalnya mereka berperan menentukan kebijakan internal KPK. Terutama terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Itulah sebabnya para pimpinan KPK dinilai perlu disingkirkan melalui TWK.

Ada pula klaster lain yang menurut Feri juga perlu disingkirkan melalui TWK. Mereka adalah pegawai KPK yang pernah ikut dalam persidangan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Sidang etik yang melibatkan Firli dilakukan lantaran mantan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu pernah kedapatan bermain tenis dengan salah satu orang yang terlibat perkara korupsi dan tengah diusut KPK.

Firli juga disidang etik lantaran terbukti menumpang helikopter, Alphard sewaan, hotel mewah, dan sebagainya. Tindakan tersebut tidak pernah dilakukan ketua KPK sebelumnya. Bahkan pimpinan dan anggota KPK diibaratkan Jelangkung, yakni datang tidak  diundang, pulang tidak dijemput. Apalagi menggunakan fasilitas mewah seperti helikopter dan Alphard.

Jangan-jangan pesanan pihak yang takut tertangkap KPK!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF