Tanggapi Protes China, TNI AL Siagakan Kapal Perang di Natuna Non Stop
berita
Kapal Perang TNI AL di Natuna. Sumber Foto : Antara/M Risyal Hidayat
08 December 2021 09:00
Watyutink.com - TNI Angkatan Laut (AL)  menyatakan telah menyiagakan Kapal Perang di wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini menanggapi protes pemerintah China yang meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di perairan Natuna Utara.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengatakan kapal perang Indonesia akan melakukan operasi rutin dan terkoordinasi. Dalam keterangannya, Selasa 7 Desember 2021, Julius menuturkan kehadiran KRI merupakan bagian dari diplomasi militer di Natuna. Selain itu juga menunjukkan bukti Indonesia selalu siaga di wilayah teritorialnya.

Meski demikian, Julius tidak menjelaskan secara rinci jumlah dan jenis kapal perang yang disiagakan. Menurutnya jumlah KRI yang disiagakan bervariasi, komposisi dan kondisi di lapangan.

Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menegaskan TNI AL tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itulah sebabnya Yudo
meminta prajurit TNI AL menunjukkan kekuatan yang menggetarkan kawan maupun lawan, terutama pihak yang ingin merongrong kedaulatan laut Indonesia.

Yudo memastikan tidak ada tawar menawar menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Bahkan bila perlu nyawa taruhannya. Saat memberikan pidato di Upacara Hari Armada RI Tahun 2021 di Dermaga Ujung Koarmada ll Surabaya. Senin 6 Desember 2021, Yudo menekankan sebagai prajurit Armada RI harus siap setiap saat dalam menjalankan amanat rakyat untuk menjaga lautan Nusantara.

Seperti diberitakan pemerintah China dikabarkan memprotes tindakan Indonesia melakukan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Natuna Utara. China meminta Indonesia menghentikan pengeboran lantaran menganggap Natuna Utara adalah wilayah mereka.

Dikutip dari Reuters, Kamis 2 Desember 2021, China mengklaim perairan Natuna Utara masuk dalam wilayah Sembilan Garis Putus-putus atau Nine Dash Line di Laut Cina Selatan.

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan dalam keterangannya kepada Reuters menuturkan diplomat China telah mengirimkan surat kepada Kemenlu. Isinya meminta Indonesia menghentikan pengeboran di rig lepas pantai karena dianggap masuk wilayah China.

Farhan menyatakan Komisi I DPR secara tegas menolak permintaan itu. Pasalnya menurut Farhan, perairan Natuna Utara adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga Indonesia berhak melakukan apa pun di wilayah kedaulatan sendiri, termasuk melakukan pengeboran minyak dan gas alam.

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan Indonesia sudah mengatakan bahwa ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. Namun China keberatan dengan perubahan nama dan bersikeras jalur air itu berada adalah teritorialnya.

Sementara itu Kedutaan Besar (Kedubes) China di Jakarta, menurut Reuters, menolak memberikan tanggapan soal surat protes tersebut.

Begini sikap yang seharusnya, bukan justru merangkul pihak yang merongrong kedaulatan NKRI.

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF