Terbitkan Surat Telegram, Kapolri Tegaskan Polisi Arogan dan Siksa Masyarakat Bakal Dihukum
berita
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sumber Foto : detik.com
19 October 2021 13:15
Watyutink.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda di seluruh Indonesia melakukan pembinaan terhadap anggota polisi yang berbuat kekerasan terhadap masyarakat. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/216/X/HUK.2.8/2021 yang diteken pada 18 Oktober 2021.

Salah satu isi Surat Telegram Kapolri itu berbunyi, "Mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya, tidak melakukan tindakan arogan kemudian sikap tidak simpatik, berkata-kata kasar, menganiaya, menyiksa dan tindakan kekerasan yang berlebihan."

Dalam surat tersebut, Kapolri juga memerintahkan memberikan hukuman tegas kepada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan kekerasan berlebihan kepada masyarakat. Selain itu Kapolri juga memerintahkan kepala bidang hubungan masyarakat (Kabid Humas) seluruh Polda di Indonesia memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Hal itu terkait dengan penanganan kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.

Surat Telegram Kapolri selanjutnya memberikan arahan terkait fungsi opeasional anggota polisi, khususnya yang berhadapan lansung dengan masyarakat. Saat melaksanakan tugas pengamanan, aparat kepolisian harus bertindak sesuai kode etik profesi Polri dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Ketika memberikan memberikan penanganan dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa, aparat kepolisian harus berpedoman pada standar operasi dan prosedur (SOP) tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuataan dalam Tindakan Kepolisian.

Surat Telegram Kapolri juga menyebut, "Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan tindakan kepolisian yang memiliki kerawanan sangat tinggi, harus didahului dengan latihan simulasi atau mekanisme tactical wall game untuk memastikan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan memahami dan menguasai tindakan secara teknis, taktis, dan strategi".

Selain itu Kapolri juga meminta jajarannya memperkuat pengawasan, pengamanan dan pendampingan oleh fungsi profesi dan pengamanan, baik secara terbuka maupun tertutup pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa. Selanjutnya, Kapolri memerintahkan kepada Direktur, Kapolres, Kasat, dan Kapolsek untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam setiap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian agar sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Kapolri meminta atasan anggota polisi yang terbukti melanggar disiplin atau kode etik maupun pidana, juga dihukum, khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan.

Beberapa pihak menilai, Surat Telegram tersebut diterbitkan menyusul sejumlah tindakan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap masyarakat. Salah satunya tindakan kekerasan yang dilakukan Brigadir NP terhadap Muhammad Fariz Amrullah. mahasiswa bernama Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Saat melakukan pengamanan aksi demontrasi mahasiswa di depan Kantor Bupati Tangerang, Rabu 13 Oktober 2021, Brigdir NP sempat membanting Fariz. Akibat tindakan itu Fariz sempat dirawat di  Rumah Sakit (RS) Ciputra Hospital, Tangerang.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga dalam keterangannya, Jumat 15 Oktober 2021 menyatakan saat ini kasus tindakan kekerasan tersebut sudah ditangani  Bidang Propam (Bidpropam) Polda Banten. Sedangkan Brigadir NP resmi ditahan dan diancam dengan pasal berlapis.

Kapolri sudah perintahkan, anggota Polri wajib menaati!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF