Watyutink.com - Peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret 2023 lalu dinilai mulai diseret ke ranah politik. Bahkan peristiwa yang merenggut korban jiwa sebanyak 18 orang itu digunakan beberapa pihak untuk menyerang dan memojokkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 09, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Frengky Mardongan. Saat berbicara Selasa 7 Maret 2023, Frengky menyesalkan diseretnya kebakaran di wilayanya masuk ke urusan politik.
Frengky juga merasa beberapa pihak memojokkan warga Jalan Tanah Merah, Rawa Badak Selatan dengan mengatakan telah tinggal di tanah ilegal. Padahal warga telah mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) berikut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Jangan menyeret masalah ini ke masalah politik,” kata Frengky seperti dikutip dari Tempo.
Frengky menjelaskan IMB sementara yang dimiliki warga diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Anies Baswedan. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah warga mengakses fasilitas publik. Sehingga warga Tanah Merah memperoleh hak yang sama dengan kampung-kampung lain.
Frengky pun mengaku prihatin dengan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada warga dan mantan Gubernur Anies Baswedan. Calon Presiden (Capres) Partai NasDem itu dijadikan sasaran bully hanya untuk menutupi kesalahan pihak Pertamina.
“Agak miris mereka di luar sana enggak mau tau masalahnya apa, tapi cuma kebencian saja. Dengan kejadian ini prihatin kok Pak Anies kena bully untuk menutupi kesalahan Pertamina sendiri,” ujar Frengky.
Sebelumnya beberapa pihak menuding Anies Baswedan turut bertanggung jawab atas kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai warga tidak berhak tinggal di kawasan sekitar Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Itulah sebabnya Luhut mengatakan warga harus pindah dari lokasi disekitar Depo Pertamina Plumpang.
Saat berbicara di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin 6 Maret 2023, Luhut menegaskan bukan justru Depo Pertamina yang direlokasi dari kawasn Plumpang. Luhut menyatakan kawasan yang ditempati warga seharusnya kosong dan menjadi buffer zone
“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (Depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut.
Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini juga meminta pihak yang mengizinkan warga tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang untuk bertanggung jawab. Pasalnya kebijakan tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jumat 3 Maret 2023 lalu.
“Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut.
Sementara itu anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak terang-terangan menuding mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
