Watyutink.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan para prajurit dilarang menggunakan atribut partai politik. Hal ini demi memastikan kenetralan TNI dan tidak ada prajurit aktif yang terlibat dalam politik praktis. Terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Itulah sebabnya saat memberikan arahan dalam upacara pembukaan gelar operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun 2023 di Lapangan Apel B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 8 Maret 2023, Yudo memerintahkan jajaran Polisi Militer langsung memberikan tindakan tegas terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran.
"Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI, seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas oleh pihak yang tidak berhak," kata Yudo.
Dalam arahannya, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini juga menyinggung perkembangan teknologi. Menurutnya penggunaan media sosial atau medsos saat ini juga mempunyai dampak negatif. Salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks.
Hal ini menurut Yudo bisa dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka pribadi, seperti memanfaatkan isu SARA untuk provokasi doktrin radikal, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan penipuan online.
"Ini menuntut prajurit Polisi Militer TNI untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi," ujarnya.
Yudo juga memerintahkan Polisi Militer melakukan penindakan dan pencegahan terhadap tindakan kejahatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terutama yanh berpotensi menimbulkan citra negatif terhadap TNI menjelang Pemilu, Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Perlu diwaspadai munculnya politik identitas masyarakat dalam menyikapi situasi ini agar seluruh prajurit TNI tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik," katanya.
Dalam operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi 2023, TNI menerjunkan 900 personel dari ketiga matra. operasi akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Hadir dalam upacara tersebut KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman, KSAL Laksamana Madya Muhammad Ali, hingga Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
operasi Gaktib 2023 mengambil tema 'Dengan operasi Gaktib dan operasi Yustisi TA 2023, Polisi Militer Siap Meningkatkan Ketaatan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib prajurit Guna Menjadi Patriot NKRI Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional'. operasi Gaktib 2023 dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan tata tertib prajurit TNI baik perorangan maupun kesatuan
