Watyutink.com - Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo menaikkan dana desa. Jumlahnya pun terbilang sangat besar, yakni 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika pada 2023 APBN sebesar Rp3.061,2 triliun, artinya dana desa yang dituntut Apdesi mencapai jumlah Rp300 triliun.
Apdesi mengklaim dengan nilai sebesar itu, tiap desa bisa menerima Rp5 hingga Rp10 miliar pertahun. Tuntutan tersebut disampaikan lantaran dana desa yang diterima selama ini dirasa kurang mencukupi untuk mendukung pembangunan desa.
Data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan pada 2020 tiap desa menerima dana desa sebesar Rp960,6 juta. Sedangkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) pagu dana desa 2023 adalah Rp68 triliun untuk 74.960 desa. Sehingga setiap desa mendapatkan dana desa sebesar Rp907,1 juta.
Saat berbicara di depan ribuan kepala desa yang menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT( Undang-Undang Desa di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu 19 Maret 2023, Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya meminta pemerintah merealisasikan permintaan kenaikan dana desa.
Surta berdalih desa sudah lebih dulu berdiri sebelum Indonesia lahir. Itulah sebabnya pemerintah jangan hanya memperhatikan kawasan perkotaan. Sebaliknya pemerintah
harus memberikan perhatian lebih besar kepada pembangunan di desa.
Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten ini bahkan menegaskan kenaikan dana desa sebesar 10 persen dari APBN adalah harga mati yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
"Pembangunan jangan hanya di kota, agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan di desa. Jadi, 10 persen ke depan ialah harga mati dari APBN," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Surta juga mendesak pemerintah tidak mendunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Surta menjelaskan para kepala desa telah berdarah-darah berjuang demi lahirnya Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Saya minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kepala desa harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus Pilkades dilaksanakan," tutur Surta.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Apdesi, Asri Anas meminta segenap aparat desa bersatu agar tuntutan mereka dipenuhi pemerintah. Asri Anas juga meminta 15 Januari ditetapkan sebagai Hari Desa Nasional.
"Kita buktikan bahwa kepala desa, BPD, dan perangkat bersatu memperjuangkan 10 persen Dana Desa. Mau Rp5 miliar sampai Rp10 miliar?" tanya Asri kepada para kepala desa yang hadir.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah menteri kabinet, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Hadi pula Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua MPR RI Bambang Soesetya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko.
