• Jumat, 1 Juli 2022

Diduga Sembunyikan Hasil Audit Blok Rokan, Menteri LHK Bakal Dilaporkan ke KPK

- Selasa, 17 Mei 2022 | 13:00 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar

Watyutink.com - Sebanyak 3 lembaga berencana melaporkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan dilayangkan terkait tindakan Nurbaya yang diduga menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup wilayah kerja minyak dan gas Blok Rokan, Provinsi Riau.

Ketiga lembaga tersebut adalah, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) dan Yayasan Riau Hijau Watch (YRHW). Dalam keterangannya, Senin 16 Mei 2022, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengatakan, jika dugaan tersebut benar, Nurbaya telah melanggar Pasal 50 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup itu tindakan melawan UU. Pasal 50 jelas menyatakan, menteri wajib mengumumkan hasil audit lingkungan hidup," ujar Yusri.

Yusri menerangkan, hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan menjadi dasar head of agreement (HoA) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Pemerintah melalui PT Pertamina Hulu Rokan diketahui telah mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.

Berdasarkan HoA, PT CPI hanya membayar 265 juta dolar AS untuk pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran limbah bahan berbahaya beracun (B3) Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM). Sedangkan sisanya senial tak kurang dari 1,7 miliar dolar AS menjadi tanggungan pemerintah Indonesia.

Yusri menuturkan, tindakan Nurbaya menyembunyikan hasil audir lingkungan berpotensi menyebabkan negara menderita kerugian sebesar 1,7 miliar dolar AS. Itulah sebabnya CERI, LPPHI, dan YRHW berencana melaporkan tindakan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar ke Komisi KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.

"Menjadi kuat dugaan kami bahwa Menteri LHK dengan sengaja menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan," tambah Ketua Dewan Pembina LPPHI, Hariyanto.

Sementara itu, Ketua YRHW, Tri Yusteng Putra mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tersebut. Tri menuturkan bukti-bukti dan draf laporan tengah disusun sebelum disampaikan ke KPK, Kejagung, dan Polri.

Sebelumnya pada persidangan gugatan lingkungan hidup di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, 2 Februari 2022 lalu, LPPHI telah mengajukan bukti hasil analisis histomorfologi pada ikan di lahan yang diduga terkontaminasi minyak mentah PT CPI, di Kabupaten Siak,

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Terkini

X