• Jumat, 1 Juli 2022

Pemerintah Wajibkan Nama di e-KTP dan KK Terdiri dari 2 Kata Maksimal 60 Huruf

- Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
Nama pada e-KTP harus terdiri dari 2 kata. Foto : watyutink.com/Yusuf
Nama pada e-KTP harus terdiri dari 2 kata. Foto : watyutink.com/Yusuf

Watyutink.com – Pemerintah membuat aturan buat soal pencantuman nama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Hal ini setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Aturan tersebut telah ditetapkan sejak 11 April 2022 dan diundangkan pada 21 April 2022 oleh oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Salah satu aturan yang terdapat dalam Permendagri 73/2022 adalah nama yang tertera pada e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)wajib terdiri dari setidaknya 2 kata dan tidak boleh disingkat. Pada Pasal 5 ayat 3 poin a, seperti dikutip pada Senin 23 Mei 2022 disebutkan, “Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain.”

Selain itu nama pada dokumen kependudukan, panjangnya tidak boleh lebih dari 60 huruf termasuk spasi. Aturan ini seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 bertujuan agar nama lebih mudah dibaca, tidak bemakna negatif dan tidak multitafsir.

"Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata," bunyi Permendagri yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu.

Pasal 5 Permandagri 73/2022 juga mewajibkan nama pada e-KTP, KK, serta dokumen kependudukan lainnya seperti. kartu identitas anak, biodata penduduk,surat keterangan kependudukan dan akta catatan sipil, ditulis menggunakan huruf latin sesuai kaidah Bahasa Indonesia. Sedangkan nama marga, family atau yang disebutkan dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan.

Nama yang tercantum pada KK dan e-KTP tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Selain itu juga tidak diperkenankan mencantumkan gelar pendidikan atau keagamaan.

Terkait perubahan atau perbaikan nama, Permendagri 73/2022 memberikan persyatatan harus melalui proses penetapan pengadilan. "Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 4 ayat 4.

Kalau bapaknya ingin kasih nama cuma satu kata, masak dilarang?

Tetaplah kritis membaca berita!

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Terkini

X