• Minggu, 2 Oktober 2022

Jokowi Perintahkan Luhut Ikut Tangani Masalah Minyak Goreng

- Selasa, 24 Mei 2022 | 09:00 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto : Dok. Biro Pers Setpres
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto : Dok. Biro Pers Setpres

Watyutink.com - Kesibukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dipastikan bakal bertambah. Pasalnya Luhut mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut ditugaskan turut menangani masalah minyak goreng, terutama soal distribusi yang dirasa masih kacau balau.

Saat menghadiri perayaan puncak dies natalis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ke-60, di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu 21 Mei 2022, Luhut mengatkan dirinya mendapat perintah langsung dari Jokowi untuk menangani persoalan minyak goreng. 

"Tiba-tiba presiden memerintahkan saya untuk urus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu saya mulai menangani kelangkaan minyak goreng," ujar Luhut dalam pernyataan yang ditayangkan di kanal Youtube GAMKI.

Tugas tersebut diberikan seiring masih sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng, terutama jenis curah. Meski pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter tapi di pasaran harganya tidak sesuai dengan ketentuan. 

Dengan turut sertanya Luhut, kini masalah minyak goreng ditangani oleh 3 kementerian sekaligus, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Sementara itu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan membenarkan keikutsertaan Luhut dalam persoalan minyak goreng. Oke menyebut Luhut telah berpengalaman menangani pandemi Covid-19. Hal itu bisa diterapkan dalam permasalahan minyak goreng. 

Saat berbicara, Senin 23 Mei 2022, Oke menerangkan Luhut akan membantu memberi arahan pengembangan sistem aplikasi pemerintah untuk distribusi minyak goreng. Oke mengatakan pihaknya sudah mempunyai sistem distribusi minyak goreng, yakni aplikasi Simurah. Penggunaan aplikasi tersebut mengharuskan masyarakat menyertakan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) saat akan mendapatkan minyak goreng. 

"Nantinya aplikasi Simurah akan diperkuat agar tidak perlu lagi menggunakan e-KTP," ujar Oke. 

Menurutnya Luhut menyarankan proses distribusi minyak goreng menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja. Nantinya aplikasi Simurah akan seperti PeduliLindungi yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Oke menegaskan Luhut berperan sebagai 'sutradara' tapi pimpinannya tetap Presiden Jokowi. 

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Terkini

Kapolri Siap Hadapi Tantangan Ferdy Sambo di PTUN

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 13:30 WIB

Berkas Perkara Sudah P21, Ferdy Sambo segera Disidang

Kamis, 29 September 2022 | 09:00 WIB
X