• Selasa, 5 Juli 2022

Ungkap Alasan Aturan Nama di e-KTP, Dirjen Dukcapil: Ada Nama Aneh, Panjang dan Asusila

- Selasa, 24 Mei 2022 | 14:00 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh. Foto : kemendagri.go.id
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh. Foto : kemendagri.go.id

Watyutink.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan banyak nama-nama aneh yang digunakan masyarakat dalam dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan sebagainya. Nama-nama aneh tersebut cendering nyeleneh bahkan mengandung unsur asusila. Hal itulah yang salah satunya mendasari Kemendagri membuat aturan baru soal penggunaan nama dalam e-KTP dan KK.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya memberikan contoh beberapa nama nyeleneh, seperti Erdawati Jablay dan Ereksi Biantama. Bahkan ada pula nama-nama yang cenderung asusila, seperti Aurel Vagina dan Penis Lambe.

"Banyak pula nama yang bertentangan dengan norma kesusilaan, contoh Pantat, Aurel Vagina, Penis Lambe. Ada juga nama yang merendahkan diri sendiri dan bisa menjadi bahan perundungan, contoh Erdawati Jablay Manula, Lonte, Asu, Ereksi Biantama," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Senin 23 Mei 2022.

Ada pula nama yang terlalu panjang seperti Ikajek Bagas Paksi Wahyu Sarjana Kesuma Adi dan Emeralda Insani Nuansa Singgasana Pelangi Jelita Dialiran Sungai Pasadena. Terdapat pula nama yang terdiri dari 1 huruf dan nama yang disingkat sehingga bisa diartikan bermacam-macam, seperti A,M Panji, A Hakam AS Arany, K D Katherina Hasan. Juga ada nama yang mempunyai makna negatif, seperti Jelek, Orang Gila, H Iblis, Aji Setan, Neraka IU.

Selain itu, ada juga yang menamakan anak menggunakan nama lembaga negara, mewakili atau menyerupai jabatan, pangkat, dan penghargaan, seperti Mahkamah Agung, Bapak Presiden, Polisi, Bupati, Walikota.

Zudan menerangkan, dalam aturan baru nama di e-KTP dan KK harus terdiri dari setidaknya 2 kata dan maksimal 60 huruf. Hal ini bertujuan mempermudah pelayanan publik. Aturan baru itu juga untuk melindungi anak. Menurut Zudan nama yang berkonotasi negatif akan membebani anak tersebut kelak saat sudah dewasa. Beban itu bisa jadi akan dialaminya seumur hidup.

Mantan Pelaksna Tugas (Plt) Gubernur Gorontalo ini menambahkan aturan terkait nama di e-KTP hanya bersifat imbauan. Meski demikian petugas kependudukan dan catatan sipil akan terus melakukan sosialisasi terkait aturan tersebut.

"Lebih tegas kepada pejabat dan petugas yang tetap mencatatkannya dan tidak sesuai aturan maka diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil," ujar Zudan.

Seperti diberitakan, pemerintah membuat aturan buat soal pencantuman nama di e-KTP, KK dan dokumen kependudukan lainnya. Hal ini setelah Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Aturan tersebut telah ditetapkan sejak 11 April 2022 dan diundangkan pada 21 April 2022

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Terkini

Tax Amnesty II Raup Pajak Rp61 Triliun

Jumat, 1 Juli 2022 | 21:45 WIB
X