• Jumat, 1 Juli 2022

Bansos dan Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran, BPK Sebut Negara Rugi Triliunan Rupiah

- Rabu, 25 Mei 2022 | 11:00 WIB
Ketua BPK Isma Yatun. Foto : Net
Ketua BPK Isma Yatun. Foto : Net

Watyutink.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi pemborosan anggapan negara. Hal itu setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap beberapa program pemerintah, seperti Kartu Prakerja dan Bantuan Sosial (Bansos). Akibatnya negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah.

Saat menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-23 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 24 Mei 2022, Ketua BPK Isma Yatun menerangkan pihaknya menemukan 119.494 Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp289,85 miliar.

Isma mengatakan kerugian negara lantaran setiap buruh atau pekerja dengan upah di atas Rp3,5 juta juga menerima Kartu Prakerja. Hal tersebut terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Bantuan Program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. Ini karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta," ujar Isma.

Itulah sebabnya BPK meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuat aturan yang jelas terkait Kartu Prakerja. Terutama mengenai lingkup besaran gaji pendaftar Program tersebut.

"BPK merekomendasikan kepada Menko Bidang Perekonomian, antara lain agar memperjelas pengaturan mengenai lingkup besaran batasan gaji atau upah bulanan bagi pendaftar Program Kartu Prakerja," kata Isma.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pemborosan anggaran juga ditemukan pada penyaluran Bantuan Sosial atau Bansos. Isma menuturkan BPK menemukan indikasi penyaluran bansos dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal itu pemerintah menderita kerugian hingga Rp6,93 triliun.

BPK menyebut penyebab kerugian tersebut adalah soal integerasi data. Hal ini dinilai sebagai masalah klise yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Terkini

X