• Selasa, 5 Juli 2022

Hanya Hamburkan Uang Negara, Anggota DPR Minta Kartu Prakerja Dihentikan Total

- Jumat, 27 Mei 2022 | 10:00 WIB
Politisi PKS Kurniasih Mufidayati. Foto : dpr.go.id
Politisi PKS Kurniasih Mufidayati. Foto : dpr.go.id

Watyutink.com - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal program Kartu Prakerja membuat anggota dewan bersuara lantang. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja. Pasalnya program yang ditangani Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) itu dinilai mubazir lantaran tidak tepat sasaran.

Selain itu Kartu Prakerja juga dianggap hanya menghamburkan anggaran. Hal ini  berdasarkan temukan BPK soal adanya
dana sebesar Rp289,5 miliar dari program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran. Temuan tersebut menunjukkan manajemen Kartu Prakerja tak pernah melakukan evaluasi.

"Program yang baik tanpa pelaksanaan yang baik dampaknya hanya akan menghamburkan anggaran," ujar Kurniasih, Kamis 26 Mei 2022.

Politisi PKS ini menambahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah memberikan rekomendasi agar program Kartu Prakerja dihentikan. Temuan BPK menurut Kurniasih, semakin menguatkan rekomendasi tersebut. Proses evaluasi yang dijanjikan pemerintah terhadap program Kartu Prakerja ternyata tidak menemukan hasil.

"Dulu program pelatihan dihentikan alasannya untuk evaluasi, lalu ada rekomendasi KPK agar program ini dihentikan jawaban dari pemerintah sama akan melakukan evaluasi. Berjalan hingga kini tervalidasi jika proses perbaikan terhadap program ini tidak berjalan," ujar Kurniasih.

Itulah sebabnya anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2 ini mengingatkan agar pemerintah benar-benar memperhatikan beberapa catatan dari lembaga penegak hukum dan auditor. Jangan sampai hal itu hanya dianggap angin lalu saja.

Terlebih anggaran yang digulirkan untuk program Kartu Prakerja mencapai Rp20 triliun. Adanya dana yang tidak tepat sasaran mengindikasikan jika pengelolaan program ini carut marut. Kurniasih pun meminta BPK menindaklanjuti temuan tersebut. Ia juga meminta lembaag penegak hukum ikut dilibatkan guna meneliti apakah ada unsur merugian negara dalam program ini.

"Ini tidak main-main, kita sedang menggunakan anggaran negara dalam kondisi sulit.Hati-hati menggunakan anggaran sementara rakyat terus ditarik berbagai iuran, kenaikan pajak hingga kenaikan harga bahan pokok," tegas Kurniasih.

Sebelumnya Ketua BPK Isma Yatun mengatakan pihaknya menemukan adanya indikasi pemborosan anggapan negara dalam program Kartu Prakerja. Saat menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-23 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 24 Mei 2022, Isma menerangkan BPK menemukan 119.494 Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp289,85 miliar.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Terkini

Tax Amnesty II Raup Pajak Rp61 Triliun

Jumat, 1 Juli 2022 | 21:45 WIB
X