• Selasa, 5 Juli 2022

Nunggak Iuran BPJS Kesehatan Bisa Kena Denda Rp30 Juta, Dirut: Itu Batas Maksimal

- Kamis, 2 Juni 2022 | 11:00 WIB
Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat. Foto : watyutink.com/Yusuf
Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat. Foto : watyutink.com/Yusuf

Watyutink.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhirnya buka suara soal denda Rp30 juta bagi peserta yang menunggak iuran. Penjelasan terkait informasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Saat menghadiri Ghufron dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin 30 Mei 2022, Ali mengatakan denda yang dibebankan kepada peserta yang menunggak iuran sejatinya hanya 5 persen dari total biaya rumah sakit. Sehingga denda yang dibebankan tidak lebih besar dari biaya perawatan.

Sedangkan denda Rp30 juta seperti yang ramai dibicarakan menurut Ali adalah batas maksimal yang akan dibebankan kepada peserta.

"Jadi denda artinya 5% dari total biaya di rumah sakit, yang 2020-2021 itu hanya 2,5%. Jadi tidak mungkin itu lebih besar dari dana pelayanan," kata Ali Ghufron.

Menurutnya berdasarkan laporan yang ada, sampai saat ini belum ada peserta BPJS Kesehatan yang didenda hingga Rp30 juta. Ali menuturkan jika ada peserta yang sampai mendapat denda Rp30 juta artinya biaya perawatan rumah sakit mencapai Rp600 juta.

Ali menerangkan denda pelayanan diberikan jika peserta tidak membayar iuran setiap bulan. Denda atau hukuman diberlakukan bagi peserta yang punya kebiasaan membayar iuran hanya ketika menggunakan layanan kesehatan saja.

"Itu adalah denda pelayanan. Jadi orang yang menunggak, itu tiba-tiba katakan sudah 5 tahun atau 1 bulan butuh pelayanan ke rumah sakit, dia nggak mau bayar rutin, jadi maunya kalau butuh dia ke rumah sakit itu yang kemudian didenda," ujarnya.

Ali menambahkan aturan terkait denda tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Tujuan diterapkannya aturan itu untuk menyadarkan masyarakat bahwa menjadi peserta dan membayar iuran BPJS Kesehatan adalah kewajiban.

"Intinya jangan sampai terlambat bayar. Kalau tidak mampu, lapor ke dinas sosial, RT/RW lapor membantu untuk dia dimasukkan dalam data DTKS kemudian nanti ke Kemensos, Kemensos komunikasi ke kami," pungkas Ali.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Terkini

Tax Amnesty II Raup Pajak Rp61 Triliun

Jumat, 1 Juli 2022 | 21:45 WIB
X