• Selasa, 5 Juli 2022

KSAD Ikut Pantau Harga Minyak Goreng, Pengamat: Lampaui Tugas, Bisa Bahaya

- Jumat, 3 Juni 2022 | 10:30 WIB
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sidak harga minyak goreng. Foto : Dok. Dispen AD
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sidak harga minyak goreng. Foto : Dok. Dispen AD

Watyutink.com - Tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang ikut memantau harga minyak goreng mengundang kritikan berbagai pihak. Tindakan tersebut dinilai melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI. Kiritikan salah satunya datang dari pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis.

Saat memberikan keterangan, Kamis 2 Juni 2022, Beni menyatakan tupoksi TNI adah menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar atau musuh. Sehingga tidak seharusnya TNI ikut-ikutan mengurusi persoalan minyak goreng.

"Terkait KSAD melakukan pemantauan soal minyak goreng, menurut saya ini sudah melampaui tugas di luar tupoksi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman luar atau musuh," tuturnya.

Beni menambahkan pemerintah pusat dan daerah saat ini berjalan normal. Sehingga semestinya tugas-tugas birokrasi, termasuk memantau distribusi dan harga minyak goreng bisa dilakukan sendiri. Tidak perlu harus melibatkan TNI.

"Jadi pemantauan itu tidak perlu bantuan dari TNI, kan kasihan prajurit di lapangan yang semestinya bekerja profesional sesuai tupoksi utama namun disuruh terlibat dalam masalah minyak goreng," ucapnya.

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengakui personel TNI memang bisa ditugaskan membantu pemerintahan sipil. Hal itu seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang (UU) TNI. Namun menurut Hussein bukan operasi mandiri.

"Memang dalam Pasal 7 ayat (3) UU TNI dimungkinkan TNI membantu pemerintahan sipil dalam urusan dalam negeri, tapi itu sifatnya perbantuan semata dan bukan operasi mandiri," kata Hussein.

Dalam penuturannya, Hussein menambahkan operasi perbantuan dapat dilaksanakan setelah ada keputusan Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan langkah Jenderal Dudung memantau harga minyak goreng atas arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Hussein tindakan tersebut bisa berbahaya lantaran seorang menteri bisa menggerakkan TNI. Terlebih perintah itu langsung ke KSAD dan bukan Panglima TNI. Seharusnya yang bisa melakukan hal itu adalah Presiden.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Terkini

Tax Amnesty II Raup Pajak Rp61 Triliun

Jumat, 1 Juli 2022 | 21:45 WIB
X