• Jumat, 1 Juli 2022

Mulai Agustus 2022, Kendaraan Ber-CC Besar Dilarang Gunakan Pertalite

- Jumat, 17 Juni 2022 | 16:00 WIB
Kendaraan mewah dilarang gunakan Pertalite (Pixabay/bere_moonlight0)
Kendaraan mewah dilarang gunakan Pertalite (Pixabay/bere_moonlight0)


Watyutink.com - Rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tampaknya bakal segera direalisasikan. Masyarakat tidak lagi bisa leluasa membeli BBM bersubsidi, salah satunya adalah Pertalite.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati mengatakan wacana pembatasan penggunaan Pertalite saat ini tengah dalam pembahasan pihak-pihak terkait. Nantinya hanya kendaraan tertentu saja yang diperbolehkan 'minum' Pertalite.

Dalam keterangannya, yang dikutip Jumat 17 Juni 2022, Erika menyebut hanya kendaraan dengan kapasitas mesin (CC) kecil yang boleh menggunakan Pertalite. Sedangkan kendaraan ber-CC besar dilarang mengonsumsi BBM dengan Research Octane Number (RON) 90 itu.

Erika mengakui banyak perdebatan soal pembatasan penggunaan Pertalite. Namun pihaknya berkesimpulan hanya kendaraan dengan CC kecil yang boleh menggunakan Pertalite. Terlebih jika dilihat dari spesifikasinya, penggunaan Pertalite pada kendaraan ber-CC besar bisa merusak mesin dalam jangka panjang.

"Kami melihat CC besar maka akan mengkonsumsi BBM yang banyak, dan mereka itu dirancang untuk tidak konsumsi Pertalite dengan spesifikasi mesin dan bahkan lama-lama akan merusak mesin juga," ujar Erika.

Menurutnya rencana pelarangan kendaraan dengan ber-CC besar menggunakan Pertalite akan dilaksanakan pada Agustus atau September 2022. Sebelum rencana tersebut benar-benar diberlakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi.

Sedangkan untuk kriteria kapasitas mesin atau CC, Erika menyebut masih dalam pembahasan. "Untuk CC nya masih dalam pembahasan. Nanti akan disosialisasikan," kata Erika.

Selain ber-CC besar, kendaraan lain yang juga dilarang mengonsumsi BBM dengan RON 90 ini adalah mobil mewah, mobil dinas TNI-Polri, dan mobil milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X