• Jumat, 1 Juli 2022

PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama, MUI: Batalkan karena Langgar Undang-Undang

- Rabu, 22 Juni 2022 | 13:00 WIB
Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan (mui.or.id)
Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan (mui.or.id)

Watyutink.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membatalkan putusan terkait pernikahan beda agama. MUI menegaskan pernikahan beda agama telah melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan menjelaskan pernikahan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Artinya PN lah yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Namun menurut Amirsyah, selayaknya PN Surabaya membatalkan pernikahan yang telah tercatat dengan Nomor 916/Pdt./2022/PN/Sby pada Senin 20 Juni 2022 itu.

"Terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Artinya ketika memeriksa dan memutuskan sepatutnya Pengadilan Negeri membatalkan pernikahan tersebut," ujar Amirsyah seperti dikutip dari laman resmi MUI, Rabu 22 Juni 2022.

Amirsyah menerangkan aturan yang berlaku menyatakan pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 ayat (1).

Pernikahan beda agama juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang Kebebasan dan Kemerdekaan Memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menjelaskan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Amirsyah menambahkan pernikahan beda agama juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Sedangkan pasal yang sama ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Itulah sebabnya Amirsyah menegaskan pada pernikahan beda agama terjadi pertentangan logika hukum. Selain beda agama juga berbeda kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri. Sehingga pernikahan beda agama harua ditolak

"Dalam kasus ini harus ditolak atau dibatalkan," tegas Amirsyah.

Sebelumnya publik dikejutkan dengan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Pasangan tersebut mengajukan gugatan usai ditolak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Surabaya.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X