• Sabtu, 20 Agustus 2022

Jeritan Tenaga Honorer kepada Jokowi: Jadikan Kami ASN

- Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
rencana pengahpusan tenaga honorer (dok, RRI)
rencana pengahpusan tenaga honorer (dok, RRI)

Watyutink.com - Ratusan ribu tenaga honorer di seluruh Indonesia berharap segera diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Permintaan ini menanggapi rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada 2023.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan diskresi agar para tenaga honorer mendapat kemudahan menjadi ASN. Nur Baitih menegaskan kualitas, kapabilitas dan kemampuan para tenaga honorer tidak perlu diragukan.

Terlebih mereka sudah bertahun-tahun menjalankan tugas di berbagai instansi. Nur Baitih bahkan memastikan kemampuan tenaga honorer lebih mumpuni ketimbang mereka yanh baru lolos seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN.

"Karena kualitas dan kemampuan sudah bisa terbukti dibandingkan dengan orang baru bekerja dan diangkat jadi ASN," ujar Nur Baitih Selasa 28 Juni 2022.

Itulah sebabnya Nur Baitih sangat tidak setuju dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer. Menurutnya tenaga honorer sudah mengabdi selama puluhan tahun. Pengabdian itu telah membuat birokrasi pemerintah berjalan dengan baik.

Seharusnya jerih payah dan pengabdian itu dihargai, salah satunya dengan mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Terlebih data para tenaga honorer sudah tercatat di Badan Kepegawain Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Ia pun mempertanyakan hati nurani pemerintah jika rencana penghapusan tenaga honorer benar-benar dilaksanakan. "Di mana hati para pemangku pejabat kebijakan jika mereka di berhentikan," ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menghapus tenaga honorer di semua instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Rencananya keputusan tersebut akan dilakukan mulai 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan tersebut
sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X