• Sabtu, 20 Agustus 2022

Calon Hakim Ad Hoc Usulkan Hukuman Potong Tangan bagi Koruptor

- Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Rodjai S Irawan  (komisiyudisial.go.id)
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Rodjai S Irawan (komisiyudisial.go.id)

Watyutink.com - Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Rodjai S Irawan mengusulkan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi para koruptor. Usulan tersebut disampaikan saat mengikuti tes kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test dihadapan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu 29 Juni 2022.

Rodjai menjelaskan jika pemberantasa korupsi bertujuan mengembalikan aset negara atau asset recovery, sanksi pengembalian keuangan negara bisa menjadi solusi. Sedangkan pidana badan atau kurungan menjadi pilihan terakhir atau ultimum remedium.

Namun, jika tujuannya adalah memberikan efek jera, menurut Rodjai hukuman badan harus menjadi pilihan pertama. Meskipun diakui Rodjai, hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi cenderung tidak memberikan efek jera.

Hakim Pengadilan Tinggi PT Mataram ini mencontohkan hukuman badan berupa potong tangan bisa menjadi pilihan untuk menimbulkan rasa jera.

“Misalkan di sini saya sebutkan pidana potong tangan. Meskipun ini hanya sebagai contoh saja potong tangan, tapi bisa juga yang lain apabila nanti legislatif bisa menentukan jenis pidana yang lain," ujar Rodjai saat berbicara di depan anggota Komisi III DPR RI.

Meski demikian, Rodjai menuturkan diperlukan kajian mendalam sebelum memutuskan menerapkan hukuman potong tangan bagi koruptor. Terutama mengenai efektivitas hukuman potong tangan. Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menilai hukuman penjara ternyata tidak memberikan efek jera para pelaku korupsi.

"Kemudian mengenai jenis pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi perlunya dilakukan pengkajian ulang apakah masih efektif untuk mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi karena pada kenyataannya pelaku tipikor tidak takut dengan penjara," imbuhnya.

Rodjai menuturkan hal itu terlihat dari para terpidana kasus korupsi lebih memilih menjalani pidana penjara daripada membayar uang pengganti atau denda.

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X